Oleh: Sri Ratna Puri

Seperti tak ada habisnya. Persoalan di negeri ini, datang silih berganti. Sayangnya, permasalahn awal banyak yang belum tuntas, bahkan tidak ada penangan. Seperti permasalahan di wilayah Bogor, khususnya.

Bogor sebagai daerah penyangga ibukota, terkenal juga sebagai wilayah industri. Berbagai macam jenis industri yang beroperasi, menyerap tenaga kerja. Baik berstatus tetap maupun kontrak. Diketahui, jumlah tenaga kerja berstatus kontrak, jauh lebih banyak dibanding status tetap. Sehingga, masifnya respon, saat bergulirnya aksi penolakan terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja, wajar. Dan riaknya, terjadi sampai sekarang.

Kini, UU Cipta Kerja, sudah ditandatangani presiden Jokowi. Artinya, kelompok kontra, mau tidak mau harus menerima. Jika tidak, dipersilakan mengajukan penolakan ke Mahkamah Konstitusi. Berarti, perjalanan untuk mendapatkan keadilan, masih panjang.

Permasalahan menyangkut penolakan UU Cipta Kerja, tak semestinya ada. Bila pengelolaan distribusi kekayaan, berjalan dengan benar. Hidup layaknya manusia. Kebutuhan pokok rakyat tersedia. Itu semua kewajiban negara.

Jangan ditanya dananya darimana! Sudah lebih dari cukup, Allah menyediakan sumber daya alam dan manusia di Indonesia. Masalahnya, aturan Islam tak diterapkan. Sehingga nasib para pekerja dan nasib bangsa, dipertaruhkan dalam sistem Kapitalis yang tidak humanis. Wallahu’alam.

(Citeureup-Bogor)