Oleh: Dian Utari, S.Pd

Badai pandemi covid belum berlalu, tapi kini masyarakat kembali diresahkan dengan tingginya angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di masa pandemi. Sebagaimana telah dilansir dalam suarajawatengah.id bahwa selama pandemi Covid-19 kasus kekerasan terhadap anak di Wonogiri meningkat, yang sebelumnya hanya menangani satu sampai tiga kasus perbulan kini Dinsos Wonogiri menangani lima hingga delapan kasus perbulan. Hal senada juga disampaikan oleh pemerintah Jawa Timur, berdasarkan data Simfoni Kekerasan Ibu dan Anak hingga 2 November 2020 tercatat sebanyak 1.358 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditambah tingginya kasus perceraian di masa pandemi yang mencapai 55.747 kasus, tentu akan menambah deret kasus permasalahan anak (replubika.co.id). Kab. Bantul, Yogyakarta yang tengah giat mengejar predikat Kabupaten Layak Anak (YLK) pun juga mengalami hal serupa, Ketua Satgas P2A Kab. Bantul menyebutkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak masih terus terjadi, bahkan lima kecamatan di wilayah perbatasan Bantul menduduki peringkat tertinggi jumlah kasus tersebut, bahkan pelaku sebagian besar adalah orang-orang terdekat anak (suarajogja.id).

Trend kenaikan kasus kekerasan terhadap anak di tengah pandemi memang tengah terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Kementrian Kesehatan, Fidiansjah mengungkapkan hampir 73% anak Indonesia mengalami kekerasan saat berada di rumah selama pandemi Covid-19, dengan rincian 11% mengalami kekerasan fisik, 62% mengalami kekerasan verbal. Data Simfoni P2A melaporkan bahwa per 18 Agustus 2020 telah terjadi kasus kekerasan kepada anak sebanyak 4.833 kasus, dengan kasus terbanyak terjadi di wilayah Jawa Timur. Dan sebanyak 2.556 kasus merupakan korban kekerasan seksual (amp.suara.com).

Fenomena kekerasan terhadap anak bak fenomena gunung es. Berbagai upaya pemerintah pun serasa nihil dalam mengentaskan tindak kekerasan terhadap anak. Seperti, pelaksanaan kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak, yang kenyataannya belum mampu mengentaskan kasus kekerasan terhadap anak. Bahkan banyak kasus mengalami peningkatan di beberapa kabupaten/ kota yang telah dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak, seperti Kab. Jayapura dan kota Surabaya.

Gagalnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak disebabkan karena kebijakan yang diambil sebagai solusi tidak mampu menyentuh akar permasalahan yang menjadi sumber kasus kekerasan terhadap anak.

Padahal jika dilihat sumber kemunculan kasus kekerasan terhadap anak adalah dikarenakan diterapkannya sistem sekulerisme yang mencampakan agama sebagai pengatur kehidupan. Walhasil lahirlah kehidupan yang serba bebas jauh dari tuntunan sang Maha Kuasa Allah Ta’ala, baik aspek pemikiran, perbuatan maupun perasaan. Kehidupan masyarakat yang kering dari nafas keimanan dan ketaqwaan, sehingga berbagai kejahatan, termasuk kekerasan terhadap anak merajalela.

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna sesungguhnya telah memiliki paradigma yang khas dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak. Penyelesaian ini tidak hanya dilakukan oleh individu atau keluarga, tetapi juga masyarakat bahkan negara. Negara sebagai pengatur urusan umat, sejatinya merekalah yang memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin terpenuhinya setiap kebutuhan masyarakat baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan juga keamanan, termasuk jaminan keamanan bagi anak-anak beserta pemenuhan segala hak-hak anak. Dedeh Wahidah dalam muslimah news.com telah menjelaskan bahwa mekanisme perlindungan anak dari berbagai kekerasan harus dilakukan secara sistemik, melalui berbagai penerapan aturan, yaitu:

Penerapan Sistem Ekonomi Islam.
Salah satu faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap anak adalah masalah ekonomi, terutama dalam keluarga. Pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan dalam Islam merupakan hak asasi setiap rakyat yang wajib dijamin pemenuhannya oleh negara. Negara akan memfasilitasi setiap ayah atau para wali anak untuk mampu memenuhinya. Jika para wali anak tidak ada yang sanggup memenuhi maka negara wajib mengambil alih pemenuhannya. Sehingga tidak akan terjadi fenomena ibu yang terpaksa bekerja hingga akhirnya meninggalkan kewajiban utama sebagai ibu dan pengatur rumah tangga.

Penerapan Sistem Pendidikan Islam
Pendidikan di dalam Islam hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Negara wajib menyediakan fasilitas pendidikan yang terjangkau bahkan gratis serta berkualitas bagi anak.

Sistem pendidikan Islam menjadikan Aqidah Islam satu-satunya landasan dalam kurikulum pendidikan anak, tujuannya pun jelas yaitu mencetak generasi-generasi yang bersyakhsiyah Islam yang memiliki pola pikir dan pola sikap Islami. Maka dengan demikian lahirlah masyarakat dan generasi yang mulia baik dalam pemikiran, perasaan maupun tingkah lakunya. Generasi cemerlang yang beriman dan bertaqwa hingga seluruh potensinya dikembangkan dan diberdayakan untuk kemuliaan dirinya dan umat di dunia dan akhirat.

Penerapan Sistem Sosial
Sistem sosial di dalam Islam secara rinci mengatur pergaulan mulia antara laki-laki dan perempuan. Kewajiban untuk menjaga pandangan, menutup aurat, serta larangan untuk berkhalwat, ikhtilat, dan menyebarkan perkataan dan perilaku yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi akan mampu meredam gejolak seksual liar yang muncul yang memicu terjadinya berbagai kekerasan seksual terutama terhadap anak-anak.

Penerapan Sistem Sanksi
Di dalam Islam para pelaku kejahatan secara tegas akan diganjar dengan hukuman yang setimpal. Hukum dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu. Termasuk para pelaku tindakan kekerasan terhadap anak, sifat jawabir dan jawazir yang terkandung dalam sanksi Islam akan mampu secara efektif mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Serta akan memberikan kerelaan terhadap masyarakat terhadap pemberlakuan sanksi tersebut.

Pengaturan Media Massa
Era digitalisasi seperti hari ini telah menjadikan media massa memegang peranan penting bagi masyarakat. Apalagi di tengah pandemi ketika pemeblajaran harus dilakukan secara daring, membuat anak menghabiskan setiap waktu berkutat dengan media massa baik untuk belajar, belanja ataupun bergaul. Tak ayal jika kasus kekerasan terhadap anak juga diakibatkan oleh penggunaan media massa secara tidak tepat dan bertentangan dengan syariat. Di dalam sistem Islam aktivitas media massa hanya boleh digunakan untuk menyebarluaskan konten-komten positif yang membina dan membangun keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan konten-konten yang memicu terjadinya pelanggaran syariat maka akan dilarang keras.

Demikianlah mekanisme sistem Islam dalam menuntaskan kasus kekerasan terhadap anak. Syariatnya yang mulia dari Dzat Yang Maha Mulia meniscayakan bahwa Islam adalah satu-satunya solusi yang wajib untuk dijadikan rujukan dalam menuntaskan berbagai permasalahan kehidupan manusia, terutama kaum muslim. Dan pastinya sistem Islam yang demikian tidak akan bisa diterapkan di dalam kehidupan negara sekuler-demokrasi. Hanya negara yang berasaskan Islamlah yang akan mampu menerapkannya secara kaffah dan sempurna, kecuali di bawah naungan negara khilafah rasyidah. Allau’alam bisshowab.

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (TQS. At-Thaha: 124)