Oleh : Alfia Purwanti, S.M (Aktivis Dakwah)

Indonesia dikatakan mampu untuk mengatasi penyelesaian pandemi covid-19. Benarkah demikian?

Menaggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang bertanggung jawab penuh kini kembali menjadi sorotan, dimana ia mendapat undangan dari WHO yang meminta Indonesia berbagi pengalaman kesuksesan penerapan intra-tindakan (intra-action review/IAR) pandemi Covid-19.

Pemanggilan dari WHO tersebut mendapat respon dari Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Budi Hidayat, bahwa “undangan WHO merupakan dalam rangka meminta Terawan untuk berbagi ilmu terkait dengan kesuksesan dalam menekan penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Dia pun menyatakan bahwa Indonesia masuk ke dalam tiga negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid-19 dengan baik”. ( kabar24.bisnis.com, 06/11/2020).

Pengakuan bahwa Indonesia mampu mengatasi covid 19 mendapat respon dari Epidemiolog dari Griffith University di Australia Dicky Budiman tak yakin undangan dari WHO kepada Menkes Terawan Agus Putranto terkait keberhasilan penanganan Covid-19 di Indonesia. Menurutnya dari isi surat undangan yang didapatnya, tidak ada pernyataan keberhasilan Indonesia dalam pengendalian pandemi. Undangan tersebut hanya mengakui keberhasilan indonesia dalam menerapkan kegiatan intra-aksi (intra action review/IAR) Covid-19. (kompastv.com, 6/11/2020).

Jika benar Indonesia mampu mengatasi covid 19, mengapa hampir 59 negara menutup akses ke Indonesia bahkan dari Indonesia. Mengapa pemerintah sangat getol sekali dalam menyuarakan bahwa Indonesia mampu mengatasi pandemi? Fakta dilapangan beberapa daerah di Indonesia masih tergolong zona merah, bahkan dari zona kuning berubah menjadi zona merah. Apakah klasifikasi zona hanya ilusi dan kedok belaka, meski fakta didepan mata mengapa investasi kian merajalela menjalajahi semua bidang.

Kapitalis : Kebijakan menguntungkan dan Ironi Nyawa Rakyat

Memang sejak awal adidaya, bahkan Indonesia sekalipun terbukti gagap dalam menangani pandemi.

Awal kemunculannya pandemi hanya dijadikan bahan lelucon oleh sejumlah petinggi negeri. Namun fakta berbicara di negara Eropa dan AS mencatatkan jumlah kematian dan penambahan kasus baru terinfeksi virus cukup tinggi.
Mirisnya, di tengah pandemi seperti ini, pemerintah terus mempropagandakan kemestian seluruh rakyatnya menjalani new normal life.

Bahkan rezim penguasa siap men-support mereka dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dengan berbagai cara diambil alih. Tak peduli jika akan banyak nyawa rakyat yang dikorbankan. Dan untuk bisa bertahan, rakyat hanya dibekali dogma yang disebut “protokol kesehatan”.

Bila ditelaah secara mendalam, kerusakan pengaturan kesehatan hari ini adalah hasil dari sistem kehidupan sekuler atau asas kebebasan dan keuntungan. Segala cara yang dituju hanya bagaimana keuntungan bisa bertahan.

Khususnya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme sebagai unsur utama pembentuk sistem kesehatannya. Karena peran sistemlah sejatinta yang paling berpengaruh pada roda kebijakan yang diluncurkan.

Nyawa rakyat menjadi taruhan dan semakin banyak kebijakan yang meresahkan. Hal ini memang niscaya, mengingat sistem ini tegak di atas paradigma yang rusak. Akidah sekularisme yang mendasari sistem hidup hari ini benar-benar menafikan nilai halal dan haram. Serta begitu mengagungkan nilai-nilai material dan kemanfaatan.
Lahirnya sistem kepemimpinan dan kekuasaan yang sarat kepentingan, menjalankan kewenangan dan fungsi mengurus serta menjaga rakyat justru menjadi alat mencari keuntungan. Dimana kesehatan dan nyawa manusia hanyalah objek untuk diindustrialisasi atau dibisniskan.

Lagi-lagi rakyat menjadi tumbal sulam sistem sekuler ini. Bagaimana tidak satu masalah pandemi belum usai dengan semakin bertambahnya digit angka kasus covid19. Namun memang tidak bisa dipungkiri adanya wabah covid 19 telah membukakan mata kita, betapa hancurnya kepengurusan umat bila diatur dengan sistem buatan manusia. Tidak ada solusi tuntas, menyelesaikan masalah dengan masalah. Itulah keterbatasan aturan islam.

Sistem Islam : Menyelesaikan Masalah,Menghalau Keniscayaan

Sebagai muslim tentu kita harusnya memahami betul rambu-rambu aturan yang Allah berikan kepada hambaNya. Islam bukan agama ritual atau ibadah belaka, tetapi merupakan pedoman hidup atau biasa disebut ideologi, melahirkan aturan dan tata cara atau solusi. Itulah hakikat pengaruh besarnya ideologi dengan kelangsungan gerak cepat. Justru solusi.

Sistem kapitalis hari ini tentu berbeda jauh dengan sistem Islam. Khilafah atau sistem pemerintahan Islam tegak di atas landasan keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah dengan mengemban amanat sebagai pengelola kehidupan dan termanifestasi dalam bentuk ketundukan pada aturan hidup yang diturunkan Allah Ta’ala, yakni syariat Islam atau aturan Islam.

Aturan Islam mengatur segala lini aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, muamalah hingga uqubah atau sanksi diterapkan dalam sistem pemerintahan. Sehingga memang penerapan syariat islam membutuhkan wadah atau kekuasaan untuk menjaganya.

Pemimpin dalam Islam sejatinya merupakan “Imam itu yaitu laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).

Sudah jelas pemimpin harus memlayani kebutuhan pokok rakyatnya, baik kesehatan, pendidikan, keamanan.

Islam mengajarkan bahwa nyawa manusia harus dinomorsatukan. Sebab di antara maqashid asy-syari’ah (tujuan syariah) adalah hifzh an-nafs (menjaga jiwa). Rasulullah saw. bersabda, “Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang Mukmin tanpa haq” (HR. An-Nasa’i dan at-Tirmidzi)

Maka dari itu, penyelesaian tuntas hanya ada dalam sistem buatan Allah ta’ala bukan manusia dengan hawa nafsu dan kepentingannya.

Pemimpin harus memainkan peran paling penting dalam menangani wabah dalam rangka menjaga jiwa manusia. Berikut beberapa langkah yang akan dilakukan khilafah :

Pertama, menentukan test dan tracing dengan cepat. Pemimpin harus dengan cepat melakukan tes dan tracing, karena kelambanan dalam melakukan tes dan tracing berarti membiarkan masyarakat terkena wabah dan semakin banyak yang meninggal.

Kedua, pusat wabah harus segera ditentukan dengan cepat dan menjaga secara ketat agar wabah tidak meluas. Saat terkena wabah, daerah yang terkena wabah harus segera diisolasi supaya tidak menyebar ketempat lain.

Ketiga, menjamin semua kebutuhan dasar masyarakat daerah yang diisolasi. Negara harus benar-benar hadir secara rill. Saat negara melakukan isolasi, kebutuhan rakyat harus ditanggung oleh negara.

Keempat, merawat, mengobati dan melayani orang-orang yang sakit di daerah wabah.

Kelima, menjaga wilayah lain yang tidak masuk zona, supaya tetap produktif. Pentingnya kehadiran negara, negara harus memiliki peta yang jelas untuk mengklasifikasikan daerah. Pada daerah yang diisolasi aktivitas harus diminimalkan. Daerah yang tidak terkena wabah, dijaga dan ditingkatkan produktivitasnya. Sehingga dapat menopang daerah lain yang terkena wabah.

Keenam, memperkuat dan meningkatkan sistem kesehatan, yaitu fasilitas, obat-obatan, SDM.

Ketujuh, mendorong ilmuan untuk segera menemukan obat/vaksin dengan cepat
Demikianlah solusi Islam dalam menghadapi wabah. Jika ajaran Islam benar-benar diamalkan dalam lingkup negara khilafah, insya Allah dalam waktu singkat wabah akan berakhir.

Masihkan kita berharap pada sistem sekuler yang jelas menyengsarakan rakyat? Oleh karena itu sebagai umat muslim kita wajib menegakkan kehidupan ini derlandaskan aqidah Islam. Kembali keaturan Allah yakni khilafah ala minhajin nubuwwah, khilafah adalah kewajiban syar’i dan kebutuhan mendesak.