Oleh: Alifiah Nabila
(Aktivis Muslimah Malang Raya)

Kelakuan pemerintan di negeri ini selalu ada-ada saja, setelah sebelumnya heboh pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur, kini wakaf pun dibidik pemerintah untuk dijadikan sumber keuangan baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik partisipasi pengumpulan dan wakaf yang lebih besar dari masyarakat kelas menengah Indonesia, khususnya generasi muda alias milenial. Pasalnya Ia menyebut kesadaran kalangan ini terhadap instrumen wakaf tengah meningkat, sehingga bisa memenuhi pembiayaan dari dalam negeri.

Sebagaimana diketahui realisasi pengumpulan dana instrumen wakaf kalangan menengah Indonesia tahun ini sangat besar, yakni senilai 217.000 triliun rupiah atau setara dengan 3,4% total Produk Domestik Bruto (PDB), karena itulah Sri Mulyani melihat akan menempatkan pengelolaan instrumen wakaf baru ini ke proyek sosial.
Sama halnya pun dengan Sri Mulyani wakil presiden Ma’ruf Amin juga ingin partisipasi masyarakat yang mewakafkan dan meningkat. “Wakaf ini potensi besar yang selama ini belum digali, pqadahal kita sudah mulai merintis sukuk wakaf, tapi jumlahnya masih kecil-kecil,” kata Ma’ruf. Menurut Ma’ruf wakaf bisa menjadi sumber pembiayaan proyek sosial dengan jumlah besar dan menggerakkan ekonomi nasional. Untuk itu perlu dipikirkan kebijakan-kebijakan yang bisa memperluas ragam wakaf yang menarik minat wakaf masyarakat. Seperti mempersiapkan instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dana Abadi wakaf tunai ataupun melalui Gerakan Nasional Wakaf Tunai (GNWT). Di tengah wacana pengumpulan dan wakaf sebagai sumber keuangan baru, Sri Mulyani mengatakan bahwa, “Ekonomi syariah berpeluang besar menjadi sumber baru bagi perekonomian nasional, sekaligus dinilai mampu menjawab berbagai tantangan dinamika perekonomian nasional di masa kedaruratan kesehatan ini. kita akan berupaya memaksimalkan momentum pemulihan berjalan melalui ekonomi syariah untuk pemulihan ekonomi tahun 2021,” ujar Sri Mulyani dalam webinar strategis “Nasional Indonesia menuju pusat produsen halal dunia” Sabtu (24/10/2020). (Liputan6)
Ini pertanda bahwa pemerintah telah kehabisan cara untuk menambah sumber pendapatan negara selain pajak dan utang apalagi di tengah resesi yang melanda negeri ini akibat pandemi Covid-19. Dimana utang luar negeri Indonesia saja sudah mencapai 402,08 miliar dolar Amerika Serikat, hingga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan utang luar negeri tertinggi ke 7 di dunia. Tak bisa dipungkiri bahwa potensi keuangan umat Islam sangat menggiurkan, sebab jumlah penduduk muslim dunia yang mencapai 1,6 miliar adalah jumlah yang sangat besar.

Walhasil membidik dana abadi wakaf tentu menjadi alternatif dengan low risk (resiko rendah) dibandingkan harus menambah utang baru. Apalagi karakter masyarakat muslim itu sangat filantropis dan peduli terhadap sesama. Wacana penggalakan dana wakaf untuk investasi ini belumlah menunjukkan bahwa syariat Islam sudah mendapatkan “lampu hijau” di negeri ini. Karakter dunia saat ini memanglah licik, apa saja yang menguntungkan dari syariat islam, contohnya kebaikan sistem ekonomi Islam akan diambil. Lagi-lagi dari investasi di balik agenda pemerintah ini yang tentu hanya menggunakan pihak tertentu yakni para korporat atau pemilik modal, lebih dari itu menggandeng Bank Indonesia dalam pengelolaan dan wakaf ini tentu tak bisa bebas secara total dari praktik riba yang diharamkan dalam Islam. Jika sudah dirasa tidak dibutuhkan, syariat Islam akan ditinggalkan, bahkan isu pemberlakuan syariat Islam dan para pengemban dakwahnya malah dikriminalisasi. Tidak salah jika disebut bahwa agama hanya digunakan sebagai legitimasi untuk memuluskan berbagai kepentingan. Begitulah wajah dan watak kapitalisme mengambil keuntungan sebesar besarnya dengan resiko sekecil mungkin.
Hal ini membuktikan bahwa tampak sekali jika pemerintah tidak benar-benar serius dalam menerapkan ekonomi syariah. Alhasil sumber pemasukan negara (APBN) dalam sistem ekonomi kapitalis hanya membawa mudharat bagi rakyat. Dan ini meniscayakan, jika negeri-negeri muslim masih tetap bertahan dengan sistem ekonomi kapitalisme, maka krisis akan terus melanda, baik di masa pandemi atau di luar pandemi, karena rezim kapitalis hanya berkepentingan mengeksploitasi dana umat Islam untuk mengambil untung darinya. Ini hanyalah salah satu gambaran karakteristik yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Prinsip ekonominya adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan halal-haram, agama hanya dijadikan legitimasi untuk mencapai kepentingannya.
Berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang ditopang dan integral dengan sistem politik dan pemerintahan Islam yakni Khilafah. Ekonomi Islam menjamin seluruh rakyat Indonesia terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya, tidak dimonopoli oleh segelintir orang. Sistem ekonomi Islam juga menjamin seluruh rakyatnya dapat meraih pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya. Semua ini didukung oleh sumber-sumber pendapatan negara berdasarkan syariah yang jumlahnya sangat besar. Dalam Islam, ekonomi syariah merupakan sebuah sistem perekonomian yang berbasis aturan Allah. Sistem ekonomi yang ada di dalamnya bersandar pada dalil Al-Qur’an dan Sunah. Kedudukan wakaf dalam syariah merupakan amalan nafilah. Sifatnya hanya sunah. Diperuntukkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta.

Wakaf merupakan amalan yang bersifat fardhiyah. Amalan pribadi umat. Walaupun demikian pengumpulan wakaf memang dikumpulkan dalam satu wadah, serta memiliki akses jama’ah.
Seperti yang telah ditulis oleh Abdul Qadir Zallum tahun 1983 dalam bukunya, Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah (Sistem keuangan negara Khilafah) terkait sumber-sumber pemasukan negara. Dalam buku tersebut dijelaskan sumber-sumber pemasukan negara Khilafah yang dikumpulkan oleh lembaga yang disebut Baitul Mal, yaitu lembaga keuangan negara Islam yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dalam sistem ekonomi Islam, sumber pendapatan utama negara berasal dari kekayaan negara dan kekayaan umum. Kekayaan negara meliputi fai, kharaj, jizsyah. Sedangkan pendapatan kekayaan umum dari pengelolaan SDA. Seperti hutan, tambang, hingga hasil lautan. Semua pendapatan ini disimpan di baitulmal. Penggunaannya pun sudah ada alokasinya. Kekayaan negara dipakai untuk biaya administrasi, gaji pegawai, dll. Kekayaan umum dipakai untuk memenuhi kebutuhan umat, seperti layanan kesehatan, pendidikan dan keamanan.
Bagi aktivitas sosial misalnya memenuhi kebutuhan 8 orang yang berhak menerima zakat. Negara mengambilnya dari pos zakat tersendiri. Pos ini khusus hanya mengurusi delapan asnaf saja. Dan sumber keuangannya berasal dari berbagai jenis zakat dan sedekah.
Sehingga, sebuah negara yang menerapkan sistem ekonomi syariah tidak akan kekurangan pendapatan. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang sumber utama pendapatan hanya dari pajak. Negara macam itu dipastikan akan kesulitan dalam menjalankan roda