Oleh : Alfia Purwanti, S.M. (Aktivis Muslimah)

Pembakaran hutan lagi-lagi terjadi, kali ini melanda Papua, dikabarkan luas hutan yang dianggap sengaja dibakar mencapai 57 ribu hektare. Lahan tersebut berada di wilayah Boven Digoel serta Merauke. Tujuan dari pembakaran hutan ini untuk membuka lahan dan menjadikannya kebun kelapa sawit. Kasus ini ternyata didapat oleh Forensic Architecture yang berada di Goldsmith University, Inggris. Organisasi yang bekerja sama dengan organisasi alam Greenpeace. Menurut penelitian dari tim, proses pembakaran hutan secara sengaja dilakukan pada 2011 hingga 2016. ( inibaru.id, 13/10/2020)

Aksi pembakaran hutan tersebut mendapat reaksi dari Petrus Kinggo, ketua marga Kinggo dari Suku Mandobo bersikukuh mempertahankan hutan adatnya di Distrik Jair, Boven Digoel, agar tidak dijadikan kebun kelapa sawit. Berjalan menyusuri hutan adatnya, Petrus menuturkan sagu yang tumbuh liar di hutan, makanan pokok masyarakat adat Papua kini lambat laun tergusur oleh kebun kelapa sawit. (bbc.com, 12/11/2020).

Sungguh meris, kita senantiasa disuguhi berita yang berisi kebakaran hutan, ini bukan kali pertama terjadi karena sebuah proyek asing. Entah hutan Kalimantan maupun Sumatera. Lalu mengapa kebaran hutan selalu berulang? Dimana peran negara menangani kebakaran hutan?

Faktanya hutan adalah bagian dari ekosistem yang harus dijaga dan dirawat untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, sistem kapitalis tidak mengendaki demikian, ratusan ribu hektar hutan dan lahan gambut berubah menjadi objek eksploitasi dan kapitalisasi, khususnya demi kepentingan bisnis sawit dan tanaman industri lainnya. Untuk menekan biaya produksi serta menghemat biaya, maka teknik membakar seringkali menjadi pilihan pertama dalam proses pembukaan lahan, input serendahnya demo output yang tinggi. Memang menjadi paradigama yang terbangun dalam proses produksi disistem kapitalis.

Bencana kebakaran hutan Papua sangat sulit diselesaikan dalam sistem kapitalisme, selain berkaca dari kasus yang terjadi sebelumnya juga karena jutaan hektar hutan serta lahan yang seharusnya dikelola negara telah diambil alih oleh swasta dan asing. Sejatunya itulah yang menjadi akar permasalahan, pengelolaan dibawah kuasa negara adidaya kapitalis global.

Memang bukan sesuatu yang mudah karena permasalahan ini tidak sekadar soal teknis, tapi menyangkut soal paradigma. Juga bukan sekadar persoalan satu dua orang, tapi soal kekuasaan atau dominasi korporasi atas hutan lahan di Indonesia khusus nya di Papua. Bahkan, menyangkut kepentingan penjajahan negara-negara adidaya. Dengan kata lain, permasalahan hutan Papua adalah permasalahan yang sistemik. Mulai soal landasan kebijakan, hingga soal teknis pengelolaan. Bagaimana cara pandang penguasa terhadap pengelolaan hutan dan lahan serta bagaimana implementasinya.

Berbagai kerusakan yang menimpa negeri ini tidakkah membuat kita merenungi? Ada yang salah dalam tata kelola negeri ini. Negara salah urus, lahirlah manusia rakus. Penerapan sistem kapitalisme membuat negeri ini terjerumus. Bukankah saatnya negeri ini diatur dengan sistem yang lebih baik?

Kapitalis : keserakahan kapital, mengeksploitasi alam

Dalam sistem kapitalis neoliberal asas yang terbangun adalah bagaimana mendapat untung dan kekuasaan tetap terbangun. Beginilah yang sekarang dianut pula oleh pemerintah Indonesia, menjadikan hutan dan lahan dipandang sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Karenanya, negara dianggap berwenang menyerahkan kepemilikannya kepada pihak swasta alias korporasi dengan akad-akad yang diistilahkan dengan pemberian konsesi. Dengan akad ini, pihak penerima konsesi, diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan hutla yang dianggap milik negara ini, sesuai target bisnis yang ditetapkannya. Yakni, meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

Sistem kehidupan sekuler jelas memisahkan agama dari kehidupan telah menjauhkan manusia dari ketaatan kepada Allah. Aturan yang diterapkan berasal dari hawa nafsu dunia dan kepentingan semata. Sangat jauh dari aturan atau syariat Islam yang berasal dari pencipta. Akibatnya, standar kehidupan tak lagi berpedoman pada syariat Islam namun pada kepentingan global. Manusia bermaksiat, lingkungan ikut rusak.

Sistem Islam : menyelesaikan permasalah manusia

Islam bukan hanya agama ritual, dalam islam pencipta sekaligus pengatur kehidupan. Islam memiliki aturan dalam hidup yang bersumber dari Alqur’an, mengatur mulai dari ibadah, akhlak, muamalah dan pemerintahan.
Sehingga aturan tersebut islam memang layak dijadikan sistem kehidupan.

Dalam Islam telah jelas bagian kepemilikan,menetapkan bahwa hutan termasuk kepemilikan umum artinya siapapun boleh menggunakan dengan syarat negara pelindungnya, sebagaimana sabda Rasulullah, “Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api”. (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Sebagai aset kepemilikan umum, hutan haram diberikan kepada swasta baik lokal maupun asing. Pengelolaan hutan harus dikelola oleh negara , hasilnya kembali untuk kemaslahatan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan alam.

Dengan demikian akan lebih mudah mengatur kepentingan ekonomi, kepentingan rakyat dan kelestarian hutan. Negara harus mendidik rakyat dan membangun kesadaran untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan dan manfaatnya bagi generasi penerus.

Sudah saatnya manusia memang kembali kepada fitrah, pemimpin yang amanah, rakyat sejahtera, alam terjaga dan itu semua hanya lahir pada sistem yang berasal dari pencipta, paham betul tabiat manusia. Sistem Islam (Khilafah) solusi tuntas permasalahan dunia.
Wallahu’alam bishawab*