Oleh : drg. Nurus Sa’adah (Revowriter Surabaya)

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU MINOL) kini menyita perhatian publik. Pro dan kontra muncul seiring pembahasan aturan terkait minuman alkohol di Indonesia ini. Pembahasan RUU terus mengalami penundaan sejak pertama kali diusulkan pada 2015. Kemudian, RUU masuk kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR. Pengusul RUU Larangan Minol terdiri atas 21 anggota DPR, dengan 18 dari Fraksi PPP, 2 orang dari Fraksi PKS, dan 1 orang dari Fraksi Partai Gerindra.

Dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), produsen hingga penjual minuman beralkohol terancam pidana 10 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar. Dalam pasal 18 hingga 21 Bab IV tentang Ketentuan Pidana dalam draf RUU Larangan Minol menyebutkan, mereka yang melanggar aturan memproduksi, memasukkan, menyimpan, dan/atau mengedarkan minuman beralkohol akan dipidana penjara minimal dua tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp 200.000 dan paling banyak Rp 1 miliar.

Sementara, masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol akan dipidana penjara minimal tiga bulan dan paling lama dua tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000. Jika pelanggaran mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dipidana dengan pidana pokok ditambah satu pertiga.

RUU ini melarang setiap orang memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menjual minuman beralkohol di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kendati begitu, minuman beralkohol diperbolehkan untuk kepentingan terbatas seperti kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Jenis minuman alkohol dalam RUU ini antara lain golongan A (kadar etanol kurang dari 5 persen), golongan B (kadar etanol antara 5-20 persen), dan golongan C (kadar etanol antara 20-55 persen).

Selain itu, juga dilarang untuk jenis minuman beralkohol tradisional dan campuran atau racikan. Jenis minuman beralkohol tradisional berasal dari pengolahan pohon kelapa, enau, atau racikan lainnya, seperti sopi, bobo, balo, tuak, arak, saguer atau dengan nama lainnya.

MENUAI PRO-KONTRA

Salah satu pengusul, anggota DPR Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, RUU Larangan Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Menurut dia, minumal beralkohol belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Pengaturannya dalam KUHP, deliknya dinilai terlalu umum.

Sementara itu, Illiza menilai aturan larangan minol merupakan amanah konstitusi dan agama, bahwa tiap orang berhak hidup sejahtera di lingkungan yang baik, demi kepentingan generasi yang akan datang.

Sedangkan, pihak kontra menyoroti terkait pelarangan minuman alkohol yang dapat berdampak terhadap mata pencaharian dan perekonomian. Salah satunya, Ketua Asosiasi Distributor Minuman Beralkohol (ADMA) Golongan A Bali, Frendy Karmana yang menyebut larangan minuman alkohol dapat memberi dampak buruk bagi daerah wisata. Menurut dia, aturan akan berpotensi melahirkan transaksi jual beli ilegal atau pasar gelap. Sehingga, minuman alkohol akan tetap ada, tapi akan sulit dikontrol peredarannya karena dilarang.

Frendy menilai, yang perlu ditegaskan terkait minuman beralkohol antara lain pengawasan dalam penjualannya, yaitu hanya warga dengan usia 21 tahun ke atas yang diperbolehkan membeli. Sementara itu, Pemerintah NTT meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk mengkaji kembali RUU Larangan Minuman Beralkohol. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu menegaskan, aturan ini tak bisa diterapkan di NTT, dikarenakan sopi (minuman alkohol tradisional) telah menjadi budaya masyarakat.

BUKAN SOLUSI TAMBAL SULAM

Dampak buruk minol sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Tidak ada yang merasakan kebaikannya, hatta mereka yang mengatakan sebagai bagian dari adat. Minol menjadi awal mula dari berbagai tindak kejahatan. Seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan tindakan kriminalitas lainnya, hingga ketidakharmonisan rumah tangga dan perceraian.

Namun mengapa dengan berbagai efek negatif yang ditimbulkannya, masih banyak yang membela? Dan mengapa motivasi baik dari pihak yang mengusulkan pelarangan minol, seakan menjadi musuh masyarakat dan dinilai tidak dewasa?

Inilah buah dan akibat hidup dalam aturan sistem sekuler. Sistem sekuler mengharuskan agama terpisah dari kehidupan. Sehingga aturan kehidupan memang dibuat berdasarkan akal pikiran manusia untuk dikompromikan satu sama lain. Adalah sistem demokrasi, yang tegak atas spirit sekulerisme. Kebenaran bukan ditentukan oleh Syara’, namun oleh akal manusia yang berujung dengan mekanisme voting.

Karena agama tidak boleh mengatur kehidupan, maka sekulerisme-demokrasi juga menjamin kebebasan setiap individu. Salah satunya kebebasan berprilaku. Sehingga dalam mindset sistem ini, setiap orang bebas berbuat apapun asalkan tidak mengganggu yang lain. Jadi, dalm pandangan HAM, minum minol adalah salah satu hak yang harus dijamin. Padahal fakta di lapangan jelas menunjukkan, minol menjadi pemicu awal dari berbagai tindak kejahatan.

Meskipun ada pula yang berdalih bahwa minum minol ada yang tidak berbuat jahat, namun efek negatif peminum minol secara medis sudah jelas tidak ada kebaikan sedikitpun. Konsumsi minol dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Sedangkan jika diminum terus-menerus dalam jangka waktu lama, minol dapat mengakibatkan berbagai penyakit kronis, seperti kerusakan hati, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, depresi, kecanduan, gangguan otak dan syaraf, bahkan kematian.

Demikianlah, ketika aturan kehidupan dibuat bersandarkan pada akal manusia yang lemah dan terbatas, sejatinya akan banyak sekali pertarungan kepentingan. Yang memperjuangkan kebenaran, jika banyak yang menolak tidak akan bisa diterima. Yang memperjuangkan keburukan, jika memiliki kekuatan modal akan tetap dipertahankan atas asas manfaat / keuntungan. Lihat saja, motif ekonomi untuk tetap mempertahankan peredaran minol sangat kental. Tercatat penerimaan negara dari peredaran MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yakni pada tahun 2014 sebesar 5,298 triliun, tahun 2015 sebesar Rp 4,556 triliun, dan tahun 2016 sebesar Rp 5,304 triliun. Sementara di tahun 2020, karena terdampak pandemi penerimaan negara dari cukai MMEA sampai akhir Juli lalu hanya sebesar Rp 2,64 triliun. Bisnis minol menjadi salah satu pemasukan negara yang menyumbang cukai cukup besar. Banyak pula kepentingan para pengusaha didalamnya. Dalam bisnis pariwisata, tempat hiburan malam, minol adalah suguhan wajib kepada pengunjung. Jika minol benar-benar dilarang peredarannya, tentu para pengusaha ini terancam.

BUUTUH SOLUSI KOMPREHENSIF

Pengaturan pelarangan minol, sesungguhnya membutuhkan solusi komprehensif. Karena masalah peradaran minol bukan sekedar bisa diselesaikan dengan sanksi hukum pidana, namun lebih dari itu harus diselesaikan mulai dari pembenahan aqidah.

Rakyat hingga negara harus memahami, bahwa minol/khamr sudah jelas dilarang Allah SWT. Islam melarang segala hal yang dapat merusak akal. Dengan akal yang sehat, seseorang bisa beribadah, berkarya, produtif dan memberikan manfaat bagi siapapun. Siapapun tidak boleh menjadikan jual beli khamr sebagai mata pencaharian. Termasuk negara.

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ‏

“Allah mengutuk minuman keras, peminumnya, pemberi minum (orang lain), penjualnya, pemerasnya, pengantarnya, yang diantar kepadanya, dan yang memakan harganya”. (HR Abu Daud dan Hakim, melalui sahabat Nabi Ibnu Umar)

Selain itu, negara harus terus mengedukasi masyarakat dan khususnya para pemuda, agar tumbuh ketaqwaan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak produktif. Membina generasi agar berjiwa Tangguh da senantiasa berkarya untuk umat. Generasi yang tidak pendek akal dan mudah depresi. Ketika memiliki masalah, bukan lari ke minuman keras, namun lari kepada Allah.

Jika semua ini sudah terlaksana, berikutnya dalah menegakkan system sanksi yang tegas. Dalam islam, tegaknya sanksi, akan menjadi penggugur dosa bagi pelakunya dan pembuat jera agar orang lain takut untuk melakukannya. Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, hukuman peminum khamar adalah dengan dicambuk 80 kali pada bagian punggungnya. Had ini sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad bagi para pelanggar larangan minum khamr.

Lantas, bagaimana dengan umat agama lain yang memiliki aturan kebolehan minum khamr atau terkait ritual agama mereka? Disini negara akan mengendalikan betul peredaran khamr agar tidak diperjualbelikan bebas. Jika terkait dengan ritual agama pemeluk agama lain, maka mereka boleh mengkonsumsinya terlokalisir dalam lingkungan mereka saja. Dalam kehidupan bermasyarakat, mereka harus tunduk dengan aturan yang dibuat negara yang melarang khamr secara mutlak.

Semua itu, mengharuskan kebijakan negara hanya bersandarkan kepada hukum syara saja. Bukan kepada akal manusia seperti dalam system sekuler demokrasi. Hanya dalam system Khilafah, Al-qur’an dan sunnah benar-benar menjadi rujukan dalam segala sesuatu. Allah SWT tidak pernah memihak kepada segelintir orang. Karena semua syariat-Nya pasti baik dan akan menjadi rahmat bagi seluruh alam.
Sudah saatnya umat tidak lagi menaruh harapan pada system demokrasi dan berbagai solusi tambal sulam yang tidak pernah tuntas menyelesaikan masalah. Sebaliknya, umat harus semakin merindukan dan memperjuangkan tegaknya Islam secara kaffah, yang akan melahirkan peradaban terbaik dan mencetak SDM unggul penebar islam rahmatan lil ‘alamin. []