Oleh: Nur Rahmawati, S.H.

Kasus korupsi bukanlah hal baru di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Beberapa upaya dilakukan guna menyelesaikan kasus yang satu ini, dari membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sampai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kesemuanya bertugas untuk menangani indikasi korupsi.

Baru-baru ini, adanya indikasi korupsi sebagaimana dilansir dari, cnnindonesia.com, Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan meminta KPK menyelidiki maraknya kasus gagal bayar uang nasabah di sektor industri keuangan. Trimedya juga meminta KPK menelusuri dugaan konspirasi antara lembaga pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sejumlah pihak di sektor tersebut.

“KPK sebagai supervisi sudah harus melakukan hal itu dan itu harusnya sudah otomatis,” kata Trimedya. (20/11).

Kasus gagal bayar uang nasabah, tidak kali ini saja terjadi. Kasus serupa juga pernah terjadi seperti kasus bank Century di tahun 2009. Semua ini tak luput dari gagalnya penjaminan pembayaran uang nasabah. Sehingga tidak terlepas dari peran negara untuk menjamin hal tersebut. Di mana hal ini memang kewajiban negara, agar nasabah tidak diliputi was-was. Selain itu, penjaminan pembayaran uang nasabah memang hak yang harus dipenuhi oleh setiap penjual jasa simpanan.

Upaya tersebut, bagian dari tanggung jawab negara. Ada juga upaya lain yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk perbaikan kinerja KPK guna peningkatan kualitasnya. Seperti dilansir, Republika.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengisian jabatan-jabatan baru yang masih kosong sesuai dengan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 secara transparan dan akuntabel.

“Terkait dengan pengisian jabatan-jabatan yang kosong sesuai dengan perkom ini, kami pastikan mekanisme dan pengisian jabatan ke depan akan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip terbuka, transparan, independen, dan akuntabel, seperti proses rekrutmen yang selama ini berjalan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

Pengisian jabatan baru KPK diharapkan membawa angin segar. Namun apakah mampu mengentaskan karut marut penanganan kasus korupsi yang kian hari semakin bertambah? Sayangnya harapan pada sistem ini tidak bisa diandalkan. Jika kita telisik lebih dalam lagi, kebanyakan kasus korupsi berakhir dengan kekecewaan bagi masyarakat dan senyuman bagi pelaku.

Dapat kita lihat, pelaku korupsi semakin gencar terjadi, bahkan mereka seolah tidak jera dan terus terulang. Aturan hukum yang tidak menjerakan adalah produk dari sistem kapitalisme-Sekularisme, sehingga tak mampu menyelesaikan persoalan ini hingga ke akarnya. Oleh karenanya diperlukan gebrakan baru untuk menangani korupsi negeri ini.

Gebrakan baru dimaksud adalah perubahan yang paling mendasar, berupa merevolusi sistem yang menjadi landasan berbuat, berpikir dan mengambil kebijakan di segala lini kehidupan. Sistem yang sempurna tersebut adalah sistem Islam. Sebuah sistem yang sudah berabad-abad terbukti menyelesaikan berbagai kasus kriminal termasuk korupsi.

Hukum Islam selain memanusiakan manusia juga mampu menimbulkan efek jera. Bagaimana Islam mencegah terjadinya korupsi?
Secara preventif (pencegahan) korupsi menurut paradigma syari’ah Islam sebagai berikut :

Pertama, individu yang direkrut sebagai aparat negara wajib memiliki kepribadian Islam yang memiliki ciri profesionalitas dan Integritas, bukan berasaskan egoisme yang pada akhirnya berujung pada korupsi,kolusi, dan nepotisme. Tentu asas Islam di sinilah yang dijadikan acuan.

Kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya untuk menjaga integritas dan kemampuan melaksanakan hukum Islam.

Ketiga, negara wajib memberikan fasilitas dan gaji yang layak kepada aparat negara, untuk menghindari penghianatan, sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, “Cukupilah para pegawaimu, agar mereka tidak berkhianat”.

Keempat, tidak diperbolehkankannya menerima suap (hadiah) atau gratifikasi bagi aparatur negara, sebagai sabda Nabi “Barangsiapa yang sudah menajadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang ia ambil di luar itu adalah harta yang curang.’’ (HR.Abu Daud).

Kelima, keteladanan seorang pemimpin, mampu menjadi pelecut dan motivasi nyata bagi aparaturnya.

Dengan penerapan di atas berdasarkan sistem Islam, maka mampu mencegah tindak kejahatan korupsi. Maka seyogianya lah negara ini ikut menerapkannya. WalLâhu a’lam bi ash-shawâb.