Oleh: Sri Hayani (Aktivis Muslimah)

RUU pelarangan minuman beralkohol tengah menjadi buah bibir sejak diajukan oleh DPR. Berbagai kontroversi didapatkan karena rupanya tidak semua mendukung yang katanya niat baik untuk menertibkan dan melindungi masyarakat akibat mengonsumsi minuman beralkohol tersebut.

Berbagai oknum dan fraksi menyatakan ketidaksetujuan atas ajuan RUU yang dilayangkan DPR saat ini karena berpendapat bahwa RUU ini justru akan memicu kejahatan yang lain dan mempengaruhi beberapa sektor pariwisata. Diketahui bahwa Indonesia juga sebagai negara pengkonsumsi minuman alkohol meski dalam jumlah yang sedikit.

Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (AMBOI), Stefanus, menyatakan tentang kekhawatiran RUU ini jika sampai lolos. “Saya sih ada kekhawatiran jadi jangan sampai kelolosan. Tiba-tiba keluar larangan alkohol itu gak benerlah”. ” Kita gak pengen disahkan, kalau disahkan sama saja kita membunuh pariwisata Indonesia,” kata Stefanus. (BBC.com 13/11/2020).

Pasalnya kejahatan yang timbul nantinya karena meningkatnya jumlah konsumsi minuman alkohol oplosan yang akan dijual bebas di tengah-tengah masyarakat. Seperti kasus yang terjadi di Bandung pada tahun 2018, tercatat ada sekitar 57 orang meninggal akibat mengonsumsi minuman alkohol oplosan.

Negara sebagai wadah dalam menjalankan sebuah sistem aturan di tengah-tengah masyarakat yang dapat memberikan kemaslahatan bagi mereka yang menjalankannya, namun kita melihat kembali kasus pelarangan minuman alkohol ini bukan hanya baru-baru ini saja terjadi atau menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Karena akan ada banyak aturan yang dilanggar meskipun itu sudah dirancang sedemikian rupa.

Di dalam Islam, aturan-aturan yang dijalankan ketika negara menjadi wadah dapat memberikan kemaslahatan pada masyarakat. Negara bertanggung jawab atas kemaslahatan akal seperti memberikan sanksi kepada peminum-peminum dengan cambuk 80 kali. Hal ini menjadi bukti bahwa aturan Islam sebagai aturan yang memberikan efek jera sehingga tidak memberikan peluang bagi masyarakat atau individu mengulang perbuatannya tersebut.

Aturan ini hanya dapat diterapkan oleh negara yang menjalankan sistem Islam, yaitu Khilafah. Bukan sistem Demokrasi yang setiap aspek kebijakan kecilnya hanya sebagai wacana dasar tanpa implementasi yang real di tengah-tengah masyarakat.

Wallahu a’lam Bisshowwab.