Oleh: Ummu Syaddad (Anggota WCWH)

Hutan tropis yang dimiliki Indonesia, telah lama diakui sebagai paru-paru dunia. Terutama hutan di wilayah Papua, dimana beberapa suku pedalaman hidup dan bergantung padanya. Namun, kebakaran hutan menyebabkan kerusakan. Tak hanya mengancam nasib masyarakat adat, nasib dunia, ada dalam bahaya.

Green Peace Internasional, bersama Forensic Architecture, menemukan ada unsur kesengajaan dalam kebakaran hutan di Papua. Korindo, nama anak perusahaan Korea Selatan, disebut sebagai pelakunya. Tuduhan ini disangkal oleh pihak perusahaan. Mereka berdalih telah mengantongi izin dari pemerintah, untuk alih fungsi hutan menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Dan apa yang dilakukan, telah sesuai prosedural.

Izin alih fungsi hutan yang dikeluarkan pemerintah kepada pihak swasta, adalah bukti dari bobroknya produk sistem Demokrasi Kapitalis Sekuleris. Sebagaimana kita ketahui, salah satu dari empat kebebasan yang diusung Demokrasi, adalah kebebasan kepemilikan. Selagi ada modal, segala bisa saja dibayar. Termasuk hutan. Agar bisa dimanfaatkan secara personal.

Diberitakan, luas hutan yang dibuka oleh Korindo, seluas ibu kota Soul. Bisa dibayangkan, berapa besar jumlah manfaat yang didapat. Sementara rakyat pribumi, hanya bisa gigit jari. Menikmati hasil alam Papua, tinggal kenangan saja. Jangan ditanya kemana negara, dia hanya pembuat regulasi saja.

Kondisi ini harus segera dihentikan. Hutan Papua, dan hutan-hutan lainnya, harus diselamatkan, segera. Hapus sistem demokrasi yang zalim. Gantikan dengan sistem Islam. Terapkan syari’atnya secara total. Dimana dalam syari’at Islam, negara haram memperjualbelikan hutan. Sebab hutan milik umat. Tak boleh beralih pada pihak lain, apalagi swasta, walau sekedar diberi perizinan mengelola. Negara yang akan mengelola hutan. Hasilnya akan dikembalikan, berupa kesejahteraan. Saat itu yang dilakukan, akan tercipta perlindungan hutan dan keseimbangan ekosistem alam. Wallahu’alam.