Oleh:Ummu Ahtar (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Mengutip bbc.com, (12/11/20) – Investigasi visual oleh Forensic Architecture yang berbasis di Inggris menunjukkan perusahaan raksasa asal Korea Selatan “secara sengaja” menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit. Dengan menggunakan petunjuk visual dari video udara yang diambil oleh Greenpeace Internasional pada 2013 serta sistem geolokasi, mereka menemukan kebakaran terjadi di konsesi PT Dongin Prabhawa yaitu anak perusahaan Korindo.

Namun, temuan Greenpeace itu dibantah secara tegas oleh Korindo Group. Pihaknya mengklaim bahwa informasi yang menyebut Korindo Group membakar hutan di Papua untuk perkebunan sawit tidak benar.

Hal itu diungkapkan dengan memberikan bukti hasil investigasi yang sebelumnya yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dengan Nomor Surat 522.2/0983 tertanggal 24 Agustus 2016 yaitu pembukaan lahan dilakukan secara mekanis dan tanpa bakar.

Selain itu ditambah bukti dari Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK RI Nomor S.43/PHLHK/PPH/GKM.2/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 yang menyatakan bahwa anak perusahaan Korindo Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tidak melakukan illegal deforestation dan telah memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK.

Perusahaan ini belum puas telah menghancurkan sekitar 57.000 hektare hutan di provinsi tersebut sejak 2001. Padahal wilayah luas perkebunan itu senilai dengan wilayah yang hampir seluas Soul yaitu ibu kota Korea Selatan. Sungguh, hal itu belum cukup bagi mereka sampai ingin memangkas habis hutan Papua.

Kiki Taufik selaku Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara menilai pemerintah harus meminta pertanggungjawaban Korindo terkait penemuan ini. Ia mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penegakan hukum lemah dan tidak konsisten dalam mengatasi persoalan ini. Ditambah lagi kini regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU Cipta Kerja yang pro-bisnis ketimbang aspek lingkungan.

Lagi-lagi pemerintah kurang cepat tanggap dalam menghadapi persoalan kesejahteraan rakyat. Terutama persoalan disini antara pihak Kapital dan rakyat. Seolah – olah semua kebijakannya berat sebelah. Lalu siapa yang diuntungkan?

Dilansir oleh news.detik.com,14/11/20 Masyarakat suku Maling yang tinggal di pedalaman Papua, perlahan kehilangan hutan adat yang menjadi tempat mereka bernaung. Mereka sedih akibat hutan adatnya di pedalaman Merauke kini telah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sungguh ironis bila mereka merasa dicampakkan karena persoalan ini tak menjamin kesejahteraan baginya. Dengan susah payah hutan warisan nenek moyang itu dijaga dan dirawat namun terkikis sedikit demi sedikit oleh api menjadi lahan kelapa sawit. Begitu kejamkah keangkuhan para Kapitalis dan anteknya menguasai harta warisan dari nenek moyang mereka ?

Hutan Papua merupakan salah satu hutan terindah di dunia dengan keanekaragaman hayati tinggi. Lebih dari 60 persen keragaman hayati Indonesia ada di Papua. Namun sayangnya keindahan itu dicuri dan dieksploitasi oleh kerakusan para Kapitalis. Buktinya seperti dilansir oleh m.kaskus.co.id negeri Papua bagian dari penduduk termiskin se-Indonesia. Sungguh ironis, bila pemerintah yang seharusnya melindungi maupun menggayomi rakyatnya hanya diam saja dengan adanya kasus ini. Malah sebaliknya mengekor dan menjadi tampeng para Kapitalis.

Kejamnya rezim ini tak hanya itu saja. Freeport yang lama menjarah emas pun didiamkan saja. Muncul uu Minerba/Cipta Kerja buatan rezim memuluskan para Kapital untuk menjarah dan menjajah bumi ibu pertiwi ini. Sungguh rezim sangat kejam dan muka tembok tak mau disalahkan.

Sistem Demokrasi hanyalah sistem abal-abal yang berbanding terbalik dengan asasnya. Kedaulatan tinggi ditangan rakyat, menjunjung tinggi musyawarah mufakat sejatinya malah menuhankan para Kapitalis yang haus akan keuntungan materi. Sistem buatan manusia sejatinya hanya merusak penganutnya dan menghancurkan negeri yang gemah ripah loh jinawi. Karena tak ada dorongan ruh. Sehingga sangat berbeda dengan Islam.

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orangyang yakin?” (QS. Al-Maidah: 60)

Islam adalah agama Allah SWT. Yang mana hadir membawa risalah tidak hanya sebagai agama ritual dan moral belaka. Islam juga kumpulan aturan kehidupan yang mampu memecahkan seluruh problem kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekayaan alam. Yaitu:

Pertama, menurut aturan Islam hutan termasuk dalam harta kepemilikan umum. Kepemilikan ini bukan milik individu atau negara selamanya. Kepemilikan umum sebagai ijin Allah SWT.
Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw, “Kaum Muslim bersekutu(sama-sama memiliki hak) dalam tiga hal:air, Padang rumput dan api”(HR Abu David dan IBM Majah)

Jika menjadi milik umum diharapkan dinikmati masyarakat secara bersama-sama. Seperti fasilitas umum: sumber air, Padang gambalaan.

Kedua, hak mengelola hutan sebagai harta milik umum bukan swasta atau individu. Islam melarang penguasaan aset umum pada individu atau swasta. Harus dikelola negara. Hasilnya dikembalikan pada masyarakat. Pengelolaan hutan tak mudah dilakukan individu. Eksplorasi tambang, gas, minyak dan emas butuh peran negara untuk mengelolanya. Pemanfaatan ini butuh keahlian khusus, sarana prasarana, dana besar. Perlu peran sentral Khilafah. Sebagai wakil kaum muslim.

Pengelolaan oleh individu dalam skala terbatas. Yaitu mengambil ranting, menebang pohon skala terbatas, berburu hewan liar, mengambil madu, rotan. Sedangkan negara mengawasi kegiatan masyarakat di hutan tersebut. Hal itu diperbolehkan selama tidak menimbulkan bahaya dan tidak menghalangi hak orang lain untuk turut memanfaatkan hutan

Ketiga, pengelolaan hutan dari segi kebijakan politik dan keuangan. Dari segi administrasi bersifat desentralisasi ditangani pemerintah provinsi atau wilayah. Hal-hal yang menyangkut kebijakan politik, pengangkatan dirjen kehutanan dan kebijakan keuangan ada ditangan Khalifah.

Hal-hal yang menyangkut administratif pengurusan surat menyurat kepegawaian dinas kehutanan, pembayaran gaji, pengawal kehutanan, pengurusan jual-beli hasil hutan untuk dalam negeri, hasil kelola hutan dimasukkan ke Baitul mal. Didistribusikan sesuai kemaslahatan rakyat sesuai pandangan syariat islam.

Negara dalam sistem politik demokrasi. dilakukan oleh lembaga peradilan Qadhi hisbah bertugas menjaga hal-hal masyarakat secara umum. Negara memberi sanksi tegas. Seperti pembalakan liar, pembakaran hutan, dan penebangan diluar batas. Sanksi ta’zir bisa berupa denda, cambuk, penjara, bahkan hukuman mati, tergantung tingkat bahaya dan kerugian yang ditimbulkan. Prinsip harus memberi efek jera agar tak mengulangi kejahatannya. Itulah hal-hal yang dilakukan Khalifah dalam mengelola, mengawasi, dan memberi sanksi.

Kepiawaian Islam dalam mengatur semua aspek kehidupan sejatinya berasal dari Allah SWT sang Maha Pencipta dan Pengatur. Yaitu berdasarkan Al Quran dan As Sunnah. Sehingga sangat berbeda dengan sistem Kapitalisme yang menjunjung tinggi materi pemuas nafsu diri. Sepatutnya negeri ini perlu mencontoh kejayaan Islam yang telah berjaya lebih dari 13 abad. Yaitu menerapkan Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah Islam.

Wallahualam Bissawab.