Oleh: Afaf Mochammad Najmudin

Pada pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Covid-19, Jumat (20/11), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah daerah diperbolehkan membuka sekolah tatap muka di masa pandemi pada semester genap perJanuari 2021 di seluruh zona.

Hal ini harus berdasarkan persetujuan pemerintah daerah (Pemda), kantor wilayah dan orangtua melalui komite sekolah. Penyelenggaraannya tidak lagi berdasarkan zonasi penyebaran Covid-19, namun merupakan kebijakan Pemda setempat.

Padahal kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia masih dinamis, masyarakat juga terkesan abai terhadap protokol kesehatan. Lalu, bagaimana bisa menjamin peserta aman dari Covid-19?

Selain itu, kewenangan ini menjadi beban baru bagi Pemda. Pemda harus bisa menentukan mana sekolah dikategorikan siap dan belum siap. Persoalannya, apakah Pemda telah dibekali dengan seperangkat instrumen dan mekanisme sekolah tatap muka? Jika hanya sekadar imbauan tanpa arahan jelas, maka ini artinya pemerintah pusat berlepas tanggung jawab dan membebankan tugas kepada Pemda dengan dalih lebih paham kondisi daerahnya.

Selanjutnya, apakah penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh sekolah telah ditunjang dana APBD yang memadai?

Seyogyanya pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan. Jangan sampai kebijakan baru menimbulkan beban dan masalah baru yang justru membuat pandemi berlarut-larut.