Oleh: Marvha Mirandha (Aktivis Mahasiswi)

Minuman beralkohol (Minol) memang sudah sejak lama dikenal ada ditengah tengah masyarakat. Maka wajar jika kali ini kembali lagi ada pembahasan mengenai minol ditengah tengah pemerintahan, mengingat minol ini memang dapat membawa dampak bagi yang mengkonsumsi. Namun sepertinya disisi lain masih ada pro kontra dalam RUU pelarangan minol ini.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonnesia (PGI) Gomar Gultom angkat suara berkaitan dengan wacana pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang tengah digodok di DPR. Alih-alih larangan, Gultom menyebut yang dibutuhkan saat ini adalah pengendalian, pengaturan, dan pengawasan yang ketat, dan mesti diikuti oleh penegakan hukum yang konsisten.(CNNIndonesia.com)

Tak hanya itu Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI) juga menyatakan responnya. Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos. “Saya sih ada kekhawatiran, jadi jangan sampai kelolosan. Tiba-tiba keluar larangan alkohol. Itu nggak benar lah.
Kita nggak pengin disahkan. Kalau disahkan sama saja membunuh pariwisata Indonesia,”. Pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut “besar bagi penerimaan negara”.(www.BBC.Com)

Untung rugi, inilah hal yang masih difikirkan secara luar biasa ketika akan melegalisasi suatu hukum dalam sistem demokrasi. Seperti halnya jika akan melegalisasi pelarangan minol ini nyatanya tak serta merta semua pihak dapat setuju. Hal ini tentu saja dikarenakan oleh adanya pertimbangan pertimbangan tertentu salah satunya berupa faktor ekonomi dan keuntungan yang diperoleh darinya.

Hukum meminum minuman beralkohol dalal islam tentu saja haram, hal ini pasti sudah jelas diketahui. Al quran melarabg dengan tegas khamr atau minuman ber akkohol ini seperti dalam surat al maidah ayat 90:
“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Tak hanya Al Quran, as Sunnah pun turut memberikan larangan yang keras seperti halnya hadis berikut:
“Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Nabi saw. bersabda, “Setiap hal yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.” (H.R. Muslim)

Lantas jika syariat sudah jelas mengaharamkan, nyatanya di negeri yang mayoritas muslim ini pun masih banyak pro kontra terkait legalisasi pengaharaman minol ini. Aspek ekonomi pun masih menjadi pertimbangan utama. Dari sinilah sebenarnya dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya sangat sulit untuk melagalisasi hukum syariat dalam sistem demokrasi. Hal ini karna akan senatiasa dibenturkan dengan aspek aspek keuntungan yang dapat diperoleh. Maka bukanlah hal yang aneh jika hukum syariat bukan menjadi pertimbangan utama dalam melegalkan suatu hukum. Dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa hanya sistem islamlah yang mampu untuk mewujudkan hukum hukum syariat menjadi hukum yang dapat diaplikasikan dalam sistem kehiduapan dan bernegara. Wallahu’alam bis showwab.