Oleh: Yasmin Ramadhan
(Komunitas Muslimah untuk Peradaban)

Indonesia adalah negeri berpenduduk mayoritas muslim. Larangan meminum khamr atau minuman yang memabukkan, diantaranya minuman beralkohol merupakan salah satu syariat dalam agama Islam. Secara tegas Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 90.

Dampak negatif dari khamr pun telah gamblang disebutkan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 91. Yaitu, dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, serta menghalang-halangi dari mengingat Allah dan melaksanakan salat.

Rasulullah saw. telah melaknat tentang khamr sepuluh golongan: 1. pemerasnya; 2. yang minta diperaskan; 3. peminumnya; 4. pengantarnya, 5. yang minta diantarkan khamr; 6. penuangnya; 7. penjualnya; 8. yang menikmati harganya; 9. pembelinya; 10. yang minta dibelikan (HR at-Tirmidzi).

Menurut bahasa, dalam kamus Al-Muhith disebutkan, “Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan dan dibuat dari perasan anggur atau dari selainnya.” Pasalnya, ketika larangan khamr diturunkan di Madinah, saat itu masyarakat Madinah membuat khamr dari kurma segar. Orang yang meminum khamr akan mengalami disfungsi akal, itulah mengapa dinamakan khamr.

Keharaman khamr telah jelas. Tak ada ulama yang menyelisihi dari haramnya khamr. Sedikit atau banyak, meminum khamr tetap haram. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw.: “Setiap yang memabukkan adalah haram. Apa saja yang banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya pun adalah haram” (HR Ahmad).

Ironisnya, di sistem hidup saat ini, keharaman khamr justru ditarik ulur. Pertimbangannya bukan lagi keridhaan Allah SWT, bukan lagi halal haram, namun manfaat atau tidak. Inilah yang diajarkan oleh para “ulama” demokrasi. Memisahkan agama dan kehidupan merupakan landasan berpikir dan bertingkah laku, baik skala individu maupun negara.

Walhasil, hukum Tuhan selalu kalah dengan konstitusi yang notabene buatan manusia. Standar manfaat menjadi alasan untuk mengamputasi aturan Tuhan yang dirasa menghambat kenikmatan harta, tahta, wanita. Sebaliknya, jika aturan Tuhan dirasa mendukung usaha memperkaya diri, maka akan diakomodir dan dibuat UU nya.

RUU Minol sebagai bukti nyata ilusi sistem demokrasi. DPR sebagai representatif rakyat dalam sistem demokrasi, kembali mengajukan draf larangan minuman beralkohol atau minol. Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu pengusung RUU larangan minuman beralkohol, Illiza Sa’aduddin Djamal, berpendapat aturan itu penting demi menjaga ketertiban (BBC.com, 13/11/2020).

Ternyata tak semua fraksi di DPR menyetujui draf tersebut. Alasannya, keberadaan RUU Minol bisa menghambat investasi dari sektor pariwisata. Alasan tersebut diamini para pengusaha importir minuman beralkohol. Selama ini minol menjadi menu wajib pada sektor pariwisata. Wisatawan mancanegara yang kebanyakan beragama non muslim, terbiasa meminum minuman beralkohol. Keberadaan hotel dengan bar dan diskotiknya menjadi tempat minum minol para wisman.

Dan untuk menolak usul RUU Minol, dinarasikan lah bahwa tak ada hubungan konsumsi minol dengan kriminalitas. Pada tahun 2017, Pusat Kajian Kriminologi FISIP Universitas Indonesia mengeluarkan studi yang menyimpulkan bahwa tidak ada data statistik spesifik tentang tindak kejahatan terkait dengan konsumsi minuman beralkohol. Ditampilkan pula data pemasukan negara sebesar Rp7,3 triliun dari cukai minol. Juga data jumlah konsumen Indonesia adalah terendah di dunia.

Seluruh alasan di atas menjadi pembenaran dalam menolak RUU Minol. RUU yang membawa syariat keharaman khamr sebagai hukum positif di negeri yang mayoritas muslim ini. Sesuatu yang jelas keharamannya, masih bisa didiskusikan dan masih ada yang menolaknya. Inilah tabiat demokrasi. Inilah ilusi demokrasi. Jadi, demokrasi bukanlah jalan untuk mengimplementasikan syariat kaffah.

Di sisi lain, memilih sistem demokrasi berarti mengabaikan syariat Allah. Sementara, mengabaikan syariat Allah akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-ruum ayat 41. Telah banyak peristiwa menyeramkan yang terjadi pasca mengkonsumsi minol. Mulai dari pemerkosaan, penganiayaan hingga pembunuhan. Bahkan miras oplosan acapkali membunuh para peminumnya. Tragis.

Penolakan RUU Minol menjadi bukti bahwa sistem demokrasi tak mampu menjaga dan memelihara akal manusia. Tak mampu juga menjaga keamanan jiwa serta harta. Jelas tak mampu menjaga aqidah karena menentang syariat Allah.

Satu-satunya sistem yang menjamin dan menjaga manusia sebagaimana fungsinya, hanyalah sistem Islam dalam bingkai Khilafah. Dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah, termasuk larangan minol, khilafah telah menjaga akal manusia.

Terbukti selama 14 abad, peradaban ini mencatat minimnya angka kriminalitas. Salah satu pemicu kriminalitas adalah rusaknya akal manusia yang dipicu oleh konsumsi khamr. Negara menerapkan sanksi tegas kepada sepuluh orang yang Rasul Saw. sebutkan dalam hadits larangan khamr. Maka, terpelihara lah manusia dari kerusakan sehingga mampu mengisi peradaban Islam dengan berkemajuan dan terdepan dalam sejarah manusia. Wallahu a’lam.