Oleh: Susi Firdausa
(Founder Komunitas Cinta Baca Tulis untuk Peradaban)

Hangat pembicaraan tentang guru masih menjadi hal menarik, meski hari guru telah berlalu. Tak ayal, kesejahteraan pahlawan tanpa tanda jasa itu masih terus menjadi sorotan berbagai pihak.
Nasib para pendidik ini kontradiktif dengan peran besarnya sebagai pencetak generasi berkualitas pemegang tongkat estafet peradaban negeri ini. Sebut saja Oktavia, guru honorer di Desa Wairterang Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama tujuh rekannya, selama 10 tahun mengabdi, baru 3 tahun terakhir ini mendapat honor yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besaran upah yang mereka terima begitu kecil. Hanya sebesar Rp 150.000 per bulan yang diberikan sejak tahun 2017. Sebelumnya, dari 2010 hingga 2016 mereka bekerja tanpa upah. (Kompas.com, 26/11/ 2020).
Nasib serupa dialami Dedi Mulyadi, guru honorer di SDN Pasirlancar 2 Desa Pasirlancar Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang. Sebagaimana dilansir merdeka.com pada 12/5/2020, Dedi rela digaji sebesar Rp 12.000 per hari dengan waktu kerja dari jam 7 sampai 12. Apabila ditotal, pendapatan Dedi kurang lebih Rp 300.000 per bulan. Itu pun kalau full hadir. Jika banyak alpa karena ada suatu keperluan, maka gajinya tidak akan sebesar itu.


Sedikit angin segar yang berhembus, berupa rencana pengangkatan 34.954 guru honorer yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada akhir Januari 2019, nyatanya tak mampu menghapus keprihatinan akan nasib guru di negeri ini.
Bagaimana tidak, dengan alasan untuk menanggulangi pandemic Covid-19, pada April 2020 lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Di antara anggaran yang terkena pemotongan adalah Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
TPG dipotong dari tiga komponen yaitu tunjangan profesi guru PNS daerah (dari Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun), penghasilan guru PNS daerah (dari Rp 698,3 triliun menjadi 454,2 triliun), dan tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus (dari Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun). Sedangkan dana BOS dipotong kurang lebih sebesar hampir Rp 1 triliun, dari semula Rp 54,3 triliun menjadi Rp 53,4 triliun. (Kemenkeu.co.id)
Kebijakan pemerintah ini disayangkan banyak pihak. Karena TGP dan BOS merupakan dana penunjang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, termasuk di dalamnya untuk membiayai gaji guru honorer dan biaya operasional sekolah. Jika sebelum TGP dan BOS kondisi para pendidik ini saja masih sangat memprihatinkan, bagaimana nasib mereka setelah pemotongan. Tentu lebih mengenaskan.
Andai pemerintah memperhatikan peran strategis guru, tentu pemerintah tidak akan abai dalam menyejahterakan pahlawan tanpa tanda jasa ini. Tampak pemerintah tidak sungguh-sungguh menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban yang seharusnya mendapat prioritas untuk diberi perhatian. Sehingga wajarlah jika level keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan pendidikan, termasuk kesejahteraan guru ini sangat rendah. Begitulah wajah asli sistem pendidikan sekuler yang menginduk pada kapitalisme, tidak pernah bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi guru.


Berbeda dengan Islam. Sebagai agama syamil wa kamil, Islam memiliki seperangkat aturan yang mencakup semua aspek kehidupan. Termasuk tentang perlakuan Islam terhadap guru.
Tercatat dalam sejarah dengan tinta emas bahwa Islam sangat memuliakan guru. Dalam Islam tidak dibedakan antara guru negeri dan honorer. Semua guru berstatus sama sebagai aparatur negara. Taka da yang bisa menyangkal fakta, bahwa pada masa Khalifah Umar bin Khattab, gaji seorang pengajar adalah 15 dinar per bulan. Negara mengambilkannya dari dana baitul maal. 1 dinar emas setara dengan 4,25 gram emas. Jika harga emas hari ini Rp 1 juta saja per gramnya, 15 dinar sama dengan Rp 63,75 juta.


Begitu pun di masa Shalahuddin Al Ayyubi. Di masa beliau, seorang guru digaji antara 11 sampai 40 dinar. Jika dikurskan dengan nilai emas saat ini, maka angka ini setara dengan Rp 46,75 juta sampai Rp 170 juta. Sebuah angka gaji guru yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah negeri ini.
Melihat kenyataan yang pernah terjadi di dunia Islam seperti ini, sangat wajar jika dalam sistem Islam para guru menjadi sangat bersemangat mengajar dan fokus dalam upaya mendidik generasi sebaik-baiknya. Tanpa harus disibukkan upaya mencari tambahan penghasilan lain demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Terbukti, kesejahteraan guru hanya dapat diwujudkan dalam sistem Islam di bawah naungan Khilafah ‘ala minhaji nubuwwah.
Wallahu a’lam bishawwab.
Malang, 26 November 2020