Oleh : Nirwana Ummu Maryam
(Pengajar di Madrasah Aliyah)

DPR kembali menggulirkan rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol dengan dalih untuk menciptakan ketertiban dan menaati ajaran agama.


Diberitakan dalam Compas.com- bahwa, Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol menyita perhatian publik. Pro dan kontra muncul seiring pembahasan aturan terkait minuman alkohol di Indonesia ini. Pembahasan RUU terus mengalami penundaan sejak pertama kali diusulkan pada 2015. Kemudian, RUU masuk kembali dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usul inisiatif DPR.

Sebelumnya RUU larangan minuman beralkohol pertama kali diusung oleh DPR pada tahun 2009, tapi tak disahkan hingga dibahas lagi pada periode 2014 dan 2019.Pembahasan kembali mandek karena adanya perbedaan pendapat antara pengusung RUU, yang ingin melarang minuman Beralkohol, dan pemerintah yang menginginkan konsumsi alkohol tak dilarang, tapi diatur.(BBC.news)

/Pro Kontra RUU larangan Minol/

Pengusul RUU Larangan Minol terdiri atas 21 anggota DPR, dengan 18 dari Fraksi PPP, 2 orang dari Fraksi PKS, dan 1 orang dari Fraksi Partai Gerindra. Salah satu pengusul, anggota DPR Fraksi PPP Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan, RUU Larangan Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat mengonsumsi minuman beralkohol.

Menurut dia, minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Pengaturannya dalam KUHP, deliknya dinilai terlalu umum. Ini Faktanya Sementara itu, Illiza menilai aturan larangan minol merupakan amanah konstitusi dan agama, bahwa tiap orang berhak hidup sejahtera di lingkungan yang baik. “Sebab itu, melihat realitas yang terjadi seharusnya pembahasan RUU Minuman Beralkohol dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan.

Sedangkan, masyarakat menyoroti terkait pelarangan minuman alkohol yang dapat berdampak terhadap mata pencaharian dan perekonomian.

Salah satunya, Ketua Asosiasi Distributor Minuman Beralkohol (ADMA) Golongan A Bali, Frendy Karmana yang menyebut larangan minuman alkohol dapat memberi dampak buruk bagi daerah wisata. Menurut dia, aturan akan berpotensi melahirkan transaksi jual beli ilegal atau pasar gelap. Sehingga, minuman alkohol akan tetap ada, tapi akan sulit dikontrol peredarannya karena dilarang.

“Dilarang tapi enggak mungkin bisa hilang yang ada black market, nanti ada pungli itu pasti. Jadi, akhirnya maksudnya barangnya tetap ada tapi malah enggak terkontrol,” ujar Frendy, 13 November 2020.

Pendapat yang sama datang dari Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan, RUU dinilai merugikan masyarakat dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya.

“Saya yakin RUU ini pasti akan ditolak oleh masyarakat luas, terutama oleh masyarakat yang selama ini menjadikan itu sebagai potensi ekonomi dan budaya,” ujar Marius, 13 November 2020.(Compas.com,14/11/2020).

Senada dengan hal itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus, menyatakan khawatir jika RUU itu sampai lolos. “Saya sih ada kekhawatiran, jadi jangan sampai kelolosan. Tiba-tiba keluar larangan alkohol. Itu nggak benar lah. Kita nggak pengin disahkan. Kalau disahkan sama saja membunuh pariwisata Indonesia,” kata Stefanus.(BBC.News,13/11/2020)

Minuman beralkohol adalah salah satu produk yang dikenakan cukai. Pada awal tahun ini, Kementerian Keuangan mengumumkan minuman beralkohol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019, jumlah yang oleh Stefanus disebut “besar bagi penerimaan negara”.

/Benarkah RUU Larangan Minol Berpihak pada Rakyat?/

RUU Larangan Minol seolah-olah berpihak pada rakyat, karena akan menghentikan berbagai hal terkait dengan Minol. Namun pertanyaannya, Pengesahan minol sudahkah berpihak pada rakyat? Khususnya Umat Islam yang menginginkan Pemberhentian Minol. Sesungguhnya pengecualian yang diperbolehkan dalam peraturan ini, menunjukkan bahwa Pemerintah masih menfasilitasi pengadaan minol di negeri ini, bukan dilarang secara tegas.
Sebagaimana dikemukakan ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Atgas bahwa RUU minol sudah dibahas pada periode DPR RI sebelumnya tetapi belum selesai dimana terdapat persoalan penegakan hukum minol. Mengingat peredaran minol di RI tidak memperhatikan penjualannya sehingga RUU ini dimaksudkan lebih kepada pengaturan dan pembatasan bukan pelarangan.

Menurut Beliau kalau diperhatikan lebih mendalam maksud RUU Minol bukan menghentikan, tapi mengatur dan membatasi, Masih diperbolehkan Minol di tempat-tempat tertentu, seperti tempat pariwisata dan acara-acara adat, begitu juga pengaturan usia.(CNBCIndonesia,16/11/2020) Padahah minol adalah sumber utama yang memicu terjadinya kriminalitas ditengah masyarakat.

/Akibat diterapkan Sistem demokrasi/

Fakta tersebut di atas membuktikan secara nyata bahwa penguasa pada sistem kapitalis demokrasi akan selalu mementingkan keuntungan materi dam setiap regulasi yang dibuatnya, tanpa mempertimbangkan halal haram. Selama ada permintaan pasar dan menguntungkan maka Negara akan tetap difasilitasi walaupun mendatangkan mudharat bagi masyarakat. Kementrian keuangan baru saja mengumumkan bahwa Minol menyumbangkan sekitar Rp7,3 triliun pada penerimaan cukai negara tahun 2019 (BBC.News)

Artinya dalam sistem kapitalisme akan selalu memberi peluang munculnya berbagai bisnis yang diharamkan salah satunya adalah bisnis Minol. Disisi lain hal ini juga menunjukkan bobroknya sistem demokrasi yang sedang diterapkan di negeri ini. Demokrasi sebenarnya tidak akan pernah memberikan ruang kepada penerapan syariat Islam, sebab pembuatan peraturan didalam sistem demokrasi disetir oleh segelintir orang yakni para korporat atau pengusaha yang telah memberi andil besar dalam menaikkan para penguasa itu ke kursi kekuasaannya.

Selain itu, demokrasi dalam menetapkan hukum lebih mementingkan akal manusia dibanding ayat-ayat Allah dalam Al-Qur’an. Kebenaran mutlak di tangan manusia. Akhirnya didalam menetapkan hukum akan dimenangkan suara terbanyak.

Meskipun ada orang taat yang ingin memasukkan syariat pada sistem demokrasi, dipastikan tidak akan pernah menuai hasil. Sebab dari dasarnya saja demokrasi sudah bertentangan dengan Islam.

Demokrasi meletakkan kedaulatan (hak membuat hukum) pada manusia. Akal manusialah yang menentukan baik dan buruk. Padahal, akal manusia terbatas dan lemah, tak mampu menyelesaikan masalah kecuali dengan jalan kompromi.

Maka masyarakat tidak lagi bisa berharap pada sistem kapitalisme demokrasi agar mampu menghapus segala bentuk keharaman dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Selama sistem rusak ini bercokol di Negeri ini maka mustahil peredaran miras dapat dihentikan. Karena itulah watak kapitalis demokrasi, akan melakukan apa saja yang dapat memberikan keuntungan meski harus bertentangan dengan syariat Islam.

/Sistem Islam Menghentikan Minol/

Dalam sistem Islam Negara menerapkan syariat Islam secara kaffah atau menyeluruh. Kholifah sebagai penguasa berperan sebagai junnah  atau pelindung rakyat dari segala  marabahaya  dari kejahatan . 

Rasulullah Saw bersabda
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-Imam (Khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan) nya.” (HR. Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll)

Didalam membuat aturan kholifah juga akan bersandar pada halal haram, Kholifah tidak akan menerapkan UU yang haram sekalipun mendatangkan keuntungan besar bagi Negara . Minol secara tegas telah diharamkan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an Surah Al-Maidah 90 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Rasul saw juga menjelaskan bahwa semua minuman atau cairan yang memabukkan adalahn khomer, dan homer itu haram baik sedikit maupun banyak.

Rasul Saw Bersabda.
“Semua yang memabukkan adalah khomr, dan semua khomr adalah haram. ( HR. Muslim).

“Apa saja (minuman atau cairan) yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya adalah haram.”( HR Ahmad dan Asshab As-Sunan).

Karena itu khalifah akan membabat habis segala jenis khomr dari masyarakat. Kholifah tidak perlu menunggu persetujuan siapapun untuk melarang khomr ini secara mutlak. Hal itu dapat dipahami dari laknat Rasulullah Saw. Beliau bersabda,

“Rasul saw telah melaknat dalam hal khomr sepuluh pihak : Pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pembawanya, yang minta dibawakan, penuangnya, penjualnya, pemakan harganya, pembelinya dan yang minta dibelikan.” (HR at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadits ini menunjukkan bahwa kesepuluh pihak itu telah melakukan tindak kriminal dan layak dijatuhi sanksi sesuai ketentuan syariat. Peminum khomr sedikit atau banyak jika terbukti dipengadilan akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali.

Anas ra menuturkan Rasulullah saw bersabda, “ Nabi Muhammas saw pernah mencambuk peminum khomr dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak empatpuluh kali.” (HR. al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Ali Bin Abu Tholib menuturkan bahwa

“Rasulullah saw pernah mencambuk (peminum khomr 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunnah.Ini adalah yang lebih aku sukai ,” (HR. Muslim)

Sementara peminum khomr akan dikenai ta’zir yakni hukuman dan bentuk dan kadarnya diserahkan pada khalifah atau qadhi sesuai ketentuan syariat . Sanksi itu harus memberika efek jera. Produsen dan pengedar khomr layaknya dijatuhi sanksi yang lebih keras dari peminumnya karena keberadaan mereka lebih besar dan lebih luas bahayanya bagi masyarakat.

Begitulah Islam Mengatur Minol. Sebagai seorang muslim wajib meyakini bahwa aturan Islamlah sebaik-baiknya aturan dan layak untuk diterapkan. Karena berasal dari Allah Swt Pencipta alam semesta yang maha mengatur dengan baik dan sempurna. Dan hal itu hanya dapat terwujud saat Negara menerapkan syariat Islam dalam naungan Khilafah. Saatnya kita mencampakkan demokrasi dan menguburnya dalam-dalam. Wallahu a’lam bishshawab.