Oleh: Hani Handayani, A. Md (Komunitas Literasi)

Kembali publik disajikan drama penangkapan yang dilakukan tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020) dini hari di Bandara Soekarno-Hatta. Penyidik KPK menangkap Edhy atas dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur.
Dilansir dari cnnindonesia.com 25/11, Edhy ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Edhy ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo tersebut.

Pembukaan Keran Ekspor
Diberitakan oleh Kompas.com (31/7/2020), Edhy bersikeras membuka keran ekspor benih lobster lantaran semangat regulasi terkait lobster adalah untuk menghidupkan kembali usaha nelayan dari Sabang sampai Merauke yang sempat mati.
Dimana Menteri KKP Edhy Prabowo sebelumnya telah mencabut aturan larangan ekspor benih Lobster yang dibuat menteri sebelumnya. Pencabutan itu diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI.
Selang dua bulan kemudian, diberitakan majalah Tempo bahwa KKP telah memberikan izin melakukan ekspor benur kepada 30 perusahaan. Tempo juga menyebutkan adanya dugaan kader partai dalam perusahaan-perusahaan tersebut.
Menanggapi hal ini KKP mengklarifikasi laporan majalah Tempo tersebut mengatakan bahwa penerbitan izin sudah sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun dan tertuang dalam Juknis (petunjuk teknis).
Tapi faktanya hari ini berbicara lain, menurut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap oleh tim penyidik, diduga melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah yaitu janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak usaha atau pengelola/komoditas perairan sejenis lainnya.

Penyebab korupsi

Di negeri ini, korupsi banyak dikaitkan dengan politik, ekonomi, kebijakan pemerintahan dalam masalah sosial maupun internasional, serta pembangunan nasional. Setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap bulannya banyak pejabat daerah yang tertangkap karena melakukan tindakan korupsi.
Hal ini bisa terjadi dari hal yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Faktor penyebab korupsi ini ada dua hal dikutip dari liputan6.com pertama, faktor internal yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang. Dimana adanya sifat manusia yang tamak/rakus ini terjadi karena kurang rasa bersyukur. Juga moral yang kurang kuat, sehingga mudah terpengaruh masukan dari luar. Pun adanya gaya hidup konsumtif serta dorongan dan dukungan dari keluarga.
Kedua, faktor eksternal yang disebabkan oleh keadaan luar, diantaranya aspek sikap masyarakat yang tidak menyadari sedang terlibat korupsi, aspek ekonomi yang lebih menekankan pada pendapatan seseorang yang meras tidak mencukupi, aspek politis yang terjadi karena kepentingan politik dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek organisasi bisa terjadi karena kurangnya keteladanan kepemimpinan serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan pengawasan.

Aturan Islam Mencegah Korupsi

Beberapa faktor yang telah dijelaskan di atas, tidak bisa dimungkiri bahwa sistem demokrasi kapitalis saat ini telah membuat manusia bertindak semaunya, demi meraih kebahagiaan di dunia. Miris memang, negeri yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam ternyata aturan Islam tidaklah dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Paham sekuler dan liberal yang dijadikan aturan, tidak ada standar yang jelas hanya sarat dengan berbagai kepentingan. Bahkan jalan demokrasi telah menjadikan pembuatan aturan sebagai cara memuluskan kepentingan para pemilik modal.
Inilah perbedaan dengan Sistem Islam dimana landasannya ialah keimanan kepada Allah Swt. Sehingga dalam penegakan aturan dari Allah termanifestasi oleh negara/penguasa, serta ditaati oleh setiap individu rakyat yang beriman dan bertakwa.
Penerapan aturan Islam secara kaffah inilah yang akan menutup celah munculnya kasus korupsi. Karena aturan Islam sejatinya bebas dari kepentingan apa pun, dan dalam penerapannya ada jaminan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi setiap individu rakyat, sehingga tak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan kecurangan.
Seyogianya kita mengharap dan merindukan tegaknya kembali Sistem Islam dalam bingkai Khilafah yang memiliki cara dan solusi yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Karena itu, sistem demokrasi terbukti telah gagal memberantas korupsi, justru semakin menumbuh suburkannya sehingga sulit mencabut hingga ke akar-akarnya.

Wallahu a’lam Bish Shawab.