Oleh: Lutfia Annisa (Mahasiswi dan Aktivis Muslimah)

Pembahasan terkait RUU LMB/MINOL (Larangan Minuman Beralkohol) ramai diperbincangkan ada pihak pro dan kontra. Namun sejatinya sejauh peraturan ini dibahas untuk kemudian menjadi perundang-undangan, justru membuka sepak terjang pemberlakuan hukum dan undang-undang hari ini. Sekaligus menjadi bukti bahwasannya saat ini bukan lagi menyoal halal dan haram melainkan keuntungan.

Aksi penolakan dari sebagian besar rakyat yang menganut agama Islam tidak menjadikan para DPR terus menggodok mengenai RUU ini. Menurut PGI (Persekutuan Gereja Indonesia) padalaporan CNN Indonesia (13/11/2020) yang menjadi salah satu pro legalisasi minuman beralkohol disahkan adalah bahwa Indonesia akan menjadi negara yang mengalami kemunduran dari negara-negara lain terlebih Timur Tengah yang sudah mulai menghalalkan beredarluasnya minuman beralkohol ini. Gultom pun menyarankan untuk membahas RUU lain yang lebih penting dibandingkan RUU ini.

RUU LMB/MINOL tidak cukup mudah dibahas karena tidak banyak laporan kriminalitas yang diakibatkan oleh mengonsumsi minuman beralkohol. Selain itu, perizinan didirikannya industri produk-produk minuman beralkohol mampu memberikan pemasukan yang sangat tinggi yaitu berkisar 7,3 triliyun pada tahun lalu (BBCIndonesia, 13/11/2020).

Demokrasi : Asas Kebebasan Melahirkan RUU Menyesuaikan Keadaan

Gambaran lahirnya RUU yang kini SAH menjadi UU yaitu Omnibus Law merupakan bentuk produk kapitalis dalam sistem demokrasi. Pada beritaLima (6/10/2020) menyebutkan bahwa salah satu pasal yang merugikan bangsa adalah Pasal 20 UU Paten. Penghapusan kewajiban pemegang paten untuk menggunakan produk dalam negeri dan melakukan transfer teknologi ke Indonesia.

Jelas di sini, anak bangsa yang berharap mendapatkan suport negara akan kehilangan pasar dan pembelinya.
Perlahan lapangan kerja akan hilang untuk anak bangsa, sedangkan tujuan dibuatnya UU ini adalah menciptakan lapangan kerja.

Pengaturan dalam kehidupan sejatinya tidak lepas dari sebuah sistem yang berlaku didalamnya. Asas kebebasan yang menonjol hari ini lahir dari aturan demokrasi, jika ditelisik lahirnya aturan tersebut sejatinya dari asas kapitalis sekuler.

Pemisahan agama dan kehidupan mengakibatkan pada sistem ini peraturan kehidupannya dibuat oleh manusia sesuai dengan realita kehidupannya sendiri. Keterbatasan manusia diciptakan oleh Allah SWT akan membuat aturan yang dibuat oleh manusia tidak semulus aturan Allah SWT.

Terjadinya perselisihan, kerusuhan bahkan gesekan api akan terus muncul karena aturan yang dibuat oleh manusia. Hal inipula menjadi perkara sulit bagi negara ketika menjatuhkan pelarangan atas izin edar minuman beralkohol di pasaran.

Faktanya, RUU LMB ini juga tidak secara penuh melarang peredaran minuman beralkohol. Muncul pengecualian-pengecualian yang dipertimbangkan seperti kepentingan adat, wisatawan, ritual keagamaan dan kegiatan semisalnya.

Tampak jelas di sini bahwa negara belum mampu melindungi dengan tegas mengenai efek dari minuman beralkohol bagi masyarakat. Negara lebih mementingkan dalam memberikan edukasi dan pembinaan mengenai minuman beralkohol kepada masyarakat bukan melarangnya.

Padahal, sangat jelas bahwa sampai detik ini pengendalian minuman beralkohol masih belum bis terkontrol. Perizinan yang mengahruskan untuk membayar mahal juga menjadikan banyaknya produk-produk minuman beralkohol yang ilegal.

Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi yang pasti dan jelas mengenai kasus ini. Minuman beralkohol bukan hanya sebatas tindakan kriminal, bukan pula soal keuntungan dalam berbisnis melainkan karena kita taat akan perintah Allah SWT mengenai larangan khamr (minuman yang memabukkan).

Sebagai seorang muslim kita harus paham bahwa Allah SWT melarang kita untuk mengonsumsi khamr, dalam kamus Al-Muhith disebutkan, “ Khamr adalah sesuatu yang memabukkan dan diproduksi dari perasan anggur atau dari selainnya”. Maksudnya , bahwa semua minuman yang membuat kita mabuk adalah Khamr dan hukumnya haram. Semua kalangan Ulama tidak ada pertentangan sama sekali mengenai keharaman Khamr.

Pelarangan mutlak Allah SWT dalam mengharamkan Khamr ada pada (QS. Al-Maidah:90)

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorbanuntuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. Disamping itu, Rasulullah juga melaknat 10 golongan mengenai Khamr : pemerasnya, yang minta diperaskan, peminumnya, pengantarnya, yang minta diantarkan Khamr, penuangnya, penjualnya, yang menikmati harganya, pembelinya, dan yang minta dibelikan.

Adanya pelarangan dan persetujuan mengenai RUU LMB ini adalah sesuatu yang sudah biasa dalam ranah demokrasi. Padahal, Islam telah jelas memberikan pandangan bahwa minuman beralkohol merupakan barang haram.

Oleh karena itu, sangat mustahil menginginkan keadilan dalam naungan sistem demokrasi, sistem yang terlahir dari sekulerisme.

Sistem ini tidak akan memandang bagian agama dalam kehidupannya. Padahal, agama dan kehidupan bukan hal yang harus dipisahkan. Kita harus berpedoman pada agama dalam melakukan semua perbuatan di dunia karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang didalamnya ada pertanggungjawaban.

Sistem Islam Melahirkan Peraturan yang Tegas dan Haq

Islam sebagai agama penyempurna lahir bersama dengan aturan kehidupan didalamnya, akan sangat relevan menjawab keresahan pemberlakuan hukum yang ditetapkan hari ini. Islam sejatinya bukan agama ritual belaka namun aturannya melingkupi segala lini kehidupan mulai dari akhlak hingga muamalah dan uqubah ataupun pemerintahan.
Islam menjunjung tinggi kedaulatan, tentu ini sangat berbeda.

Karena islam berasal dari pencipta, Allah sang Pemilik Alam semesta, maka aturan yang diberlakukanya tidak jauh dari pencipta yaitu syariat islam. Termasuk dalam mensolusikan masalah umat, kedaulatan negara haruslah ada ditangan syara, bagaimana syara atau syariat islam memandang maka hukum ditetapkan atasnya. Tidak berlaku pertimbangan keadaan ataupun keuntungan.

Islam tidak melarang suatu negara mengambil UU dari negara kafir selain Islam. Tetapi, pengambilan UU dalam Islam tetap melalui porses pengkajian dengan pertimbangan dalil syara. Langkah-langkah pengkajian sangat jelas dan runtut mulai dari analisa peristiwa yang berlangsung, mencari salil syara mengenai peristiwa tersebut dan yang terakhir melegalisasi hukum berdasarkan kekuatan dalil. Jadi, setiap UU dalam Islam selalu memiliki argumentasi syari yang jelas di awal pembahasan UU.

Maka hanya aturan dan hukum Allah SWT lah yang harus kita patuhi. Hukum-hukum yang lahir dari sistem Islam hanya bersumber dari aqidah Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Karena Allah SWT Sang Pencipta dan Sang Pengatur, maka ketaatan kita akan aturannya akan menghasilkan keadilan yang sesungguhnya, ketentraman, keberkahan dan kehidupan yang sebenar-benarnya.

Umat Islam harus mampu bersikap tegas dalam menangani masalah ini. Halal dan haram harus menjadi patokan dalam standart penyusunan UU.

Kaum muslim tidak boleh terlalu mempertimbangkan untung dan rugi. Bukan pula menyerahkan dari suara terbanyak untuk menentukan hukum halal dan haram.

Adanya sistem khilafah menjadi solusi mampu menghilangkan bentuk perbedaan pendapat mengenai hukum yang akan diterapkan. Masyarakat dan pemerintah akan sejalan dalam menerapkan peraturan yang datangnya hanya dari Allah SWT yang Maha Adil. Maka, jelaslah di sini bukan peraturan manusia yang menjadi pedoman melainkan peraturan dari Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Wallahualam.