Oleh : Dien Kamilatunnisa

Tampaknya serangan terhadap Islam belum usai di Perancis, hal ini ditandai dengan adanya permintaan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron pada para pemimpin Muslim untuk menerima ‘piagam nilai-nilai Republik’, sebagai bagian dari tindakan keras terhadap Islam radikal. Piagam tersebut akan menyatakan Islam adalah agama dan bukan gerakan politik, di samping juga melarang campur tangan asing dalam kelompok Muslim. Selain itu Perancis telah menetapkan berbagai usaha untuk mencegah radikalisasi mulai dari skala rumah hingga sekolah. Diantaranya pembatasan sekolah di rumah dan hukuman yang lebih keras bagi mereka yang mengintimidasi pejabat publik atas dasar agama, dan memberi anak nomor identifikasi berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk memastikan mereka bersekolah. Orang tua yang melanggar bisa menghadapi hukuman enam bulan penjara serta denda besar (republika.co.id, 20/11/2020).

Berbagai langkah yang diambil oleh Macron agaknya makin mempertegas hipokritnya kebebasan yang sering dibanggakan oleh kaum liberal. Bagaimana tidak, disatu sisi mereka tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat apapun termasuk agama. Salah satu contohnya adalah berbagai produk dari majalah satire Charlie Hebdo. Bahkan Macron membela “hak untuk menghujat” sebagai cabang dari kebebasan berbicara saat penerbitan ulang karikatur Nabi Muhammad saw. Disisi lain, Macron sendiri malah berusaha untuk mengekang kebebasan beragama khususnya pada umat Islam dengan mengatakan bahwa agama bukan bagian dari gerakan politik. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai sanksi yang ditujukan pada umat Islam ketika menunjukkan simbol-simbol keislaman. Prancis bahkan melarang penggunaan kain atau apa saja yang menutup wajah. Para pengguna cadar, niqab bisa didenda hingga $162 dolar AS. Hukuman ini masih bisa ditambah partisipasi di program edukasi warga negara.

Selain itu, berbagai peraturan di Perancis sangat sekuler. Pemerintah Prancis memberlakukan undang-undang yang dinilai kontroversial, yakni larangan orang mengenakan simbol-simbol agama di tempat umum. Salah satu pasal dalam UU itu menyebutkan, orang dewasa yang tengah mengantar anaknya ke sekolah dilarang memakai simbol-simbol agama, seperti kerudung atau hijab untuk Islam, topi untuk Yahudi, surban Sikh dan salib Kristen. Simbol-simbol keagamaan itu dilarang dipakai tak boleh dipakai di semua lembaga publik termasuk sekolah, perpustakaan dan gedung-gedung pemerintah (tagar.id, 1/11/2019).

Berbagai regulasi Perancis yang ada menunjukkan adanya standar ganda dalam mendefinisikan berbagai kebebasan yang sering diagungkan. Hakikatnya, tidak ada kebebasan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Bahkan laju Islam kaffah malah akan dibendung dengan permintaan agar para pemimpin muslim menerima “piagam-piagam Republik”. Berbagai kebebasan yang ada hanya milik golongan sekuler dan seringkali dijadikan alat untuk mendiskreditkan ajaran Islam Kaffah.

Oleh karena itu, harus disadari bersama bahwa sekulerisasi yang dilakukan di Perancis adalah usaha menjauhkan umat Islam dari kekuatannya. Sehingga tanpa kekuatan Islam dalam bentuk sebuah negara, umat Islam akan mudah dilemahkan, diserang dan dimanfaatkan oleh kaum liberalis. Maka, sangat penting dibutuhkan kesadaran politik mengenai urgensi adanya Islam kaffah dalam bentuk negara. Sehingga hal yang sangat penting adalah memboikot berbagai tsaqofah asing seperti sekulerisme dan liberalisme, kemudian menggantinya dengan Islam. Karena hanya dengan Islam kaffah sajalah yang akan mampu menghentikan berbagai pelecehan terhadap Islam maupun Nabi Muhammad saw.