Oleh: Vyana Rizqi ( Aktivis Muslimah)

Lagi dan lagi pemerintah Indonesia membuat sebuah keputusan yang mengejutkan berbagai pihak. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang digelar secara virtual pada 21-22 November ini memunculkan kesepakatan dari sejumlah negara yang paling rentan menghadapi dampak pandemi Covid-19 untuk bisa melakukan perpanjangan cicilan utang hingga pertengahan tahun 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pada acara The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (20/11/2020), disepakati adanya perpanjangan masa cicilan utang. Perpanjangan masa cicilan utang tersebut dinamakan Debt Service Suspension Inisiative (DSSI).
Kata Sri Mulyani, DSSI adalah inisiatif untuk memberikan fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara rentan, yang saat ini dihadapkan pada kondisi ekonomi dan fiskalnya yang sangat sulit.(CNBC Indonesia, 22/22/20).

Seperti yang dilansir Kompas.com, Pemerintah Indonesia menarik utang luar negeri dalam jumlah cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu. Total utang baru Indonesia bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19. (21/11/2020)

Sebuah keputusan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal kita tahu, sebelum adanya pandemi Indonesia masih mempunyai hutang ke negara lain dan hutang tersebut belumlah lunas sampai saat ini. Walaupun hutang itu bisa di cicil untuk beberapa tahun ke depan, tapi jika hutang tersebut berbunga maka hutang plus bunga tersebut akan terus tetap berjalan seiring berjalannya waktu. Akhirnya ledakan hutang tak terelakkan lagi. Dan hal inilah yang menjadi aspek penting sistem Demokrasi, yaitu sistem sekuler kapitalisme.

Jika kita mengamati Alam Indonesia yang terkenal akan kesuburannya. Kita akan mendapati begitu luasnya kekayaan Alam yang ada di Indonesia. dari mulai laut, minyak bumi, hutan, flora, fauna dan masih banyak lagi keanekaragaman Indonesia yang mampu dioptimalkan untuk kepentingan umum, salah satunya mencukupi atau bahkan bisa melunasi hutang- hutang Indonesia. tapi realitanya , kekayaan Alam Indonesia tak mampu di miliki oleh rakyat Indonesia karena hak warga Indonesia sudah menjadi hak milik Asing. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengayom umat.

Jika kita bercermin dari pengelolaan keuangan Negara dan pengelolaan kekayaan alam di di dalam sistem Islam, kita akan mendapati kebijakan- kebijakan yang sangat berbeda dengan kebijakan sistem yag diterapkan saat ini.

Di dalam Islam, berhutang diperbolehkan. Hanya saja, tidak ada riba didalamnya. Yang harus kita ketahui bahwa bunga merupakan riba, dan riba hukumnya adalah haram .

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.( TQS. Al-Baqarah ayat 275)

Terkait kebijakan Utang Luar Negeri, ini menjadi kebijakan negara, seharusnya negara memperhatikan aspek kedaulatan negaranya dengan mempertimbangkan kebijakan- kebijakan yang diputuskan.

Di dalam sistem Islam, dipisahkan antara utang luar negeri Pemerintah sebelumnya dengan pihak swasta (perusahaan maupun perseorangan). Untuk pembayaran hutang tersebut, negara hanaya membayar cicilan utang pokoknya saja( tidak dengan bunganya). Dana yang digunakan untuk membayarkan utang tersebut dengan mengambil kembali seluruh aset yang sebelumnya dirampas oleh para asing maupun aseng dan antek-anteknya. Hal tersebut dapat dilakukan jika negara mau meninggalkan sistem Demokrasi dengan sistem Islam yang mampu mensejahterkan rakyat.