Oleh: Siti Kuraesin

Siapa yang tidak mengenal keindahan salah satu pulau yang kaya akan SDA (Sumber Daya Alam) di Indonesia. Ya, Papua merupakan pulau dengan sumber daya emas terbesar.

Pada tahun 2017 silam, pulau ini telah menghasilkan 756 juta dollar AS dari penambangan emasnya. Tidak hanya itu, kekayaan mineral, minyak, gas, perkebunan, termasuk juga hasil yang membawa Papua dengan hutan terluas yaitu 546,360 hektar.

Namun siapa sangka, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah rupanya menenggelamkan kemerdekaan rakyat Papua. Alih-alih menjadi raja SDA di Indonesia, nyatanya ingin sejahtera saja susah.

Eksploitasi SDA yang terjadi oleh berbagai pihak menyebabkan masyarakat Papua berada ditaraf terendah, kemiskinan, kesehatan juga pendidikan semakin terabaikan.
Pemerintah yang di idam-idamkan memiliki wewenang penuh untuk mengubah nasib Papua, justru adalah yang paling memberi peluang asing untuk mengeruk kekayaan Papua.

Sebuah investigasi visual yang dirilis pada kamis (12/11), menunjukkan perusahaan asal Korea Selatan “secara sengaja” menggunakan api untuk membuka hutan Papua demi memperluas lahan sawit. Www.bbc.com (12/11/2020).

Korindo (Perusahaan Korea) merupakan salah satu perusahaan sawit dengan lahan terluas di daerah pedalaman Papua.
Kesengajaan ini bukan kali pertama dilakukan oleh Korindo Group. Pada tahun 2017, investigasi memperlihatkan adanya penggunaan api yang meluas sehingga mengakibatkan kabut asap membabi buta di area pemukiman dan memberi dampak buruk bagi warga setempat.

Selain SDAnya yang terus-menerus dikeruk oleh asing, ternyata keadaan politik Papua membuat rakyatnya sulit bernafas lega. Pasalnya, setelah 19 tahun pelaksanaan otsus (Otonomi Khusus), dan berlanjut pada otsus jilid II, rakyat Papua masih belum melihat kemajuan yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan.

Terbukti dari maraknya pelanggaran HAM yang memburuk, diskriminasi hukum, dan rasialisme SARA terus terjadi dari waktu ke waktu.

Ruang Demokrasi untuk aspirasi dan kebebasan berekspresi ditekan sedemikian ketat dengan berbagai penindasan.

Politik yang semakin memanas ini dikhawatirkan akan terjadi adu kekuatan politik antara kubu yang mendukung dan yang menolak otsus jilid II ini.
Berbagai kekuatan rakyat Papua saat ini dibangun untuk menolak otsus jilid II dan meminta referendum, satu hal yang tidak mudah di wujudkan. Harusnya dalam situasi seperti ini, pemerintah membiarkan rakyat bersuara dengan membuka ruang dialog dan tugas para elit adalah mengarahkan supaya aspirasi rakyat tersebut tersalur dengan baik.

Ideologi Kapitalisme telah melahirkan para penguasa yang tamak, mereka membuka usaha di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki SDA melimpah dan murah.
Sistem ini tentu saja semakin membuat keadaan tanah air Indonesia terpuruk.

Berbeda dalam sistem Islam, negara hadir untuk mengurusi dan melindungi hak-hak setiap individu.
الامام راع ومسؤول عن رعيته
“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya”.
(HR. Al Bukhari).

Berbanding terbalik dengan sistem sekuler Demokrasi yang sangat menjunjung tinggi liberalisme serta individualisme.
Keimanan tidak lagi di jadikan sebagai landasan moral dan amal individu apalagi landasan bernegara.

Dan solusinya adalah sistem Islam dalam negara yang menerapkan seluruh aturan Allah, mulai dari sisi politik yang menjadikan penguasa berfungsi sebagai pengurus (raain) dan penjaga (junnah) bagi seluruh rakyat.

Kegagalan-kegagalan yang sudah jelas nampak di depan mata ini seharusnya membuat umat menyadari sistem terbaik adakah sistem Islam. Dimana dalam sistem Islam SDA yang melimpah ini merupakan milik umum bukan individu atau kelompok tertentu, yang kemudian wajib di kelola oleh negara.

Rasulullah telah menjelaskan bahwa,
“Manusia berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api”. (HR Abu Daud)

Wallahu’alam.