Oleh: Erma Erviyanti, S.Pd (Pemerhati Pendidikan)

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengizinkan pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka di sekolah di seluruh zona risiko virus corona mulai Januari 2021, yaitu berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Nadiem mengatakan keputusan pembukaan sekolah akan diberikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), dan orang tua melalui komite sekolah (cnnindonesia.com, 20/11/2020).

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyatakan, Komisi X DPR mendukung rencana tersebut dengan beberapa syarat, yaitu harus dilakukan dengan protokol kesehatan ketat.

Menurut beliau, pembukaan sekolah tatap muka memang menjadi kebutuhan, terutama di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) tidak bisa berjalan efektif karena minimnya sarana prasarana pendukung, seperti tidak adanya gawai dari siswa dan akses internet yang tidak merata.

Di beberapa daerah, siswa selama pandemi Covid-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup. Kondisi ini sesuai dengan laporan terbaru World Bank (WB) terkait dunia Pendidikan Indonesia akan memunculkan ancaman loss learning atau kehilangan masa pembelajaran bagi sebagian besar peserta didik di Indonesia.

Menurutnya kondisi tersebut akan memunculkan efek domino di mana peserta didik akan kehilangan kompetensi sesuai usia mereka. Lebih parahnya lagi, peserta didik banyak yang harus putus sekolah karena tidak mempunyai biaya atau terpaksa harus membantu orang tua mereka (liputan6.com, 20/11/2020).

Kesulitan melakukan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) terlebih dirasakan sekolah dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Plt. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikbud, Praptono menjelaskan partisipasi dan mutu pendidikan jadi dua isu besar yang dialami guru di sekolah ABK.

Menurut penemuannya, masih banyak siswa dengan disabilitas yang belum mendapat akses pendidikan di sekolah umum atau sekolah luar biasa (SLB). Hal ini dikhawatirkan semakin masif di tengah pandemi.

Perkara mutu pendidikan, ada tiga hambatan yang umum dihadapi oleh para guru anak berkebutuhan khusus. Yakni terkait komunikasi, sosial, dan intelektual (cnnindonesia.com, 30/10/2020).

Kebijakan setengah memaksa menambah masalah

Kebijakan membuka sekolah secara tatap muka jelas semakin menambah masalah baru di tengah pandemi yang belum berlalu.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan masih banyak sekolah yang belum siap secara protokol kesehatan dalam penerapan kembali pembelajaran tatap muka (cnnindonesia.com, 20/11/2020).

Nadiem Makarim menegaskan, orang tua masing-masing siswa dibebaskan untuk menentukan apakah anaknya diperbolehkan ikut masuk sekolah atau tidak, terkait rencana pembukaan sekolah tatap muka ini. Sekalipun sekolah dan daerah tertentu telah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar tatap muka.

Data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menunjukkan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia hingga Senin (23/11/2020) pukul 12.00 WIB telah mencapai angka 502.110. Pemerintah mencatat ada penambahan sebanyak 4.442 kasus konfirmasi positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir (kompas.com, 23/11/2020).

Dari data tersebut, nyatalah bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam penaganan wabah masih jalan di tempat bahkan bisa dikatakan menuai kegagalan.

Sedangkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif seringkali terhalang teknis operasional, dari sarana infrastruktur maupun prosedur. Ini seakan menjadi penyakit bawaan dalam sistem pendidikan bercorak kapitalisme sekuler. Dipertegas dengan abainya peran negara dalam penyediaan segala fasilitas, kurikulum dan tenaga pengajar berkualitas, serta jangkauannya terhadap masyarakat luas.

Kebolehan pembukaan sekolah pada bulan Januari 2021 yang tidak diiringi dengan kemajuan berarti dalam penanganan covid menempatkan rakyat pada posisi dilematis Hal ini sungguh dilematis bagi para orang tua. Di satu sisi ingin anaknya tidak ketinggalan pelajaran atau ingin hasil belajar anaknya optimal sesuai target. Di sisi lain, ada risiko terpapar virus Covid-19 yang sampai detik ini di Indonesia tidak jelas kapan puncak kurva pandemi terjadi dan angka penyebaran virusnya bisa menurun.

Inilah bukti buruknya kebijakan rezim sekuler dalam sistem kapitalis yang jauh dari meriayah masyarakat di seluruh aspek.

Cara Islam Mengatasi Problem Pendidikan di Masa Pandemi

Pendidikan memang merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pendidikan yang layak, akan memperbaiki kondisi masyarakat.

Pendidikan juga merupakan sarana mencetak generasi unggul penerus bangsa. Maka, pendidikan layak dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Namun, bagaimana jika kondisi pandemi menghalangi masyarakat memperoleh pendidikan yang layak?

Adapun berhubungan dengan rencana pembelajaran tatap muka yang tengah diopinikan saat ini, sesungguhnya itu sangat riskan bagi kesehatan dan keselamatan anak didik dan pendidik, juga berbahaya terhadap keluarga yang memungkinkan terbentuknya klaster baru penyebaran Covid-19 karena penularannya saat ini tak terkendali.

Seharusnya pemerintah mengoptimalkan dulu upaya 3T (Tracing, Testing, dan Treatment) untuk memutus rantai penularan Covid-19 selain melakukan 3M (Menggunakan masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak).

3T yang dimaksud yaitu pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment). Pemeriksaan dini menjadi penting agar bisa mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, kita bisa menghindari potensi penularan ke orang lain.

Lalu, pelacakan dilakukan pada kontak-kontak terdekat pasien positif Covid-19. Setelah diidentifikasi petugas kesehatan, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Kemudian, perawatan akan dilakukan apabila seseorang positif Covid-19. Jika ditemukan tidak ada gejala, orang tersebut harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk pemerintah. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, para petugas kesehatan akan memberikan perawatan di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah.

Upaya 3M dan 3T selaras dengan upaya sistem Islam menangani wabah sejak awal sehingga penularannya bisa diminimalisir. Perintah Islam untuk menjaga jarak (social distancing) dan isolasi dari penyakit tercermin dari hadis Rasulullah Saw. berikut.

Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda,
“Tha’un (penyakit menular/wabah kolera) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya.” (HR Bukhari Muslim).

Dari upaya 3M dan 3T yang optimal akan didapatkan mana daerah episentrum Covid-19 dan mana daerah yang minim kasus. Untuk daerah episentrum di mana masih banyak kasus Covid-19 seharusnya pembukaan sekolah (tatap muka) bisa ditunda dulu hingga kondisinya membaik/memungkinkan. Sedangkan untuk daerah minim kasus Covid-19, sekolah bisa dibuka dengan syarat protokol kesehatan yang ketat.

Sistem Islam menempatkan keselamatan warganya adalah yang terpenting dan bersungguh-sungguh mengurus rakyatnya, sebagaimana hadis Rasulullah Saw., “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)