Oleh : Nirwana Ummu Maryam
(Aktivis Muslimah Magetan)

Berita Prilaku korupsi yang dikakukan oleh pejabat pemerintah semakin hari semakin memprihatinkan. Seperi yang diliput oleh Compas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya, yakni staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, serta seorang bernama Amiril Mukminin.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Edhy ditangkap bersama istri dan sejumlah staf Kementerian Kelautan dan Perikanan sepulangnya dari kunjungan kerja di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat.Total pihak yang diamankan KPK berjumlah 17 orang, termasuk sejumlah pihak lain di Jakarta dan Depok.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, sejak didirikan pada 2003, KPK telah menetapkan 12 menteri sebagai tersangka, termasuk Edhy. Bila dirinci, 12 orang menteri itu terdiri dari 4 orang menteri pada era Presiden Megawati Soekarnoputri, 6 menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan 3 menteri era Presiden Joko Widodo.(Compas.com, 26/11/2020)

Di bulan yang sama juga terjadi kasus yang sama pada salah seorang Wali Kota, seperti dilasir Mediaindonesia.com, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (AJM) telah menerima Rp1,661 miliar dari kesepakatan awal Rp3,2 miliar dalam kasus suap terkait dengan p erizinan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Kota Cimahi, Jawa Barat.

Selain Ajay, KPK juga telah menetapkan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) sebagai tersangka. “Pemberian kepada AJM telah dilakukan sebanyak lima kali di beberapa tempat hingga berjumlah Rp1,661 miliar dari kesepakatan Rp3,2 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Firli menjelaskan pemberian itu sejak 6 Mei 2020, sedangkan pemberian terakhir pada 27 November 2020 sebesar Rp 425 juta.(Mediaindonesia.com, 29/11/2020)

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester satu tahun 2020.Hal ini ia katakan berdasarkan pemantauan yang dilakukan ICW sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2020.”Kasusnya ada sekitar 169 kasus korupsi sepanjang semester satu 2020,” kata Wana melalui telekonferensi, Selasa (29/9/2020).

Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, kata Wana, 139 kasus di antaranya merupakan kasus korupsi baru.Kemudian, ada 23 pengembangan kasus serta 23 operasi tangkap tangan (OTT). Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 18,1 triliun.
Nilai suap yang diketahui dan ditemukan oleh penegak hukum sekitar Rp 20,2 miliar dan nilai pungutan liarnya sekitar Rp 40,6 miliar.”Rata-rata adalah 28 kasus per bulan dengan rata-rata tersangka yang ditetapkan 60 tersangka,” ujar dia.(Compas.com -29/11/2020)

Pemicu Maraknya Korupsi

Marak terjadinya korupsi dikalangan pejabat Negara dipicu banyak faktor faktor diantaranya : Pertama, Lemahnya keimana dan ketakwaan yang dimiliki sehingga para pejabat mudah tergoda melakukan suap-menyuap dalam jabatannya.

Kedua, tidak memahami tujuan hidup dan tujuan Allah menciptakannya di dunia ini untuk apa. Inilah yang membuat mereka berlomba-lomba mencari kebahagiaan hidup dengan mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Tidak memikirkan lagi harta yang diperoleh halal ataukah haram.

Ketiga, mahalnya dari dana kampanye, mahar plitik dan biaya politik sebagai syarat untuk mengusungnya saat kampanye. Praktek ini meniscayakan pelibatan para investor dan para cukong politik atau kapitalis dalam permainan pemilihan pejabat Negara, anggota dewan, hingga kepala daerah. Inilah konsekwensi dari penerapan system demokrasi yang berbiaya tinggi.

Para calon yang terpilih, saat menjadi pejabat wajib memuluskan kepentingan-kepentingan bisnis para kapitalis sebagai bentuk balas budi atas jasa mereka. Pesta demokrasi yang berbiaya mahal ini pun membuat para pejabat akan berusaha untuk untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya, baik untuk dirinya maupun untuk partai pengusungnya.Akhirnya praktek suap pun tidak bisa dihindari.

Dengan Demikian umat islam harus menyadari agar bersegera mencampakkan sistem kapitalisme demokrasi yang menjadi penyebab suburnya korupsi di negeri ini. Sebaliknya umat harus menjadikan Islam sebagai solusi tuntas dalam memberantas korupsi

Islam Solusi tuntas Berantas Korupsi

Didalam sistem Islam yang dengan izin Allah kelak akan diterapkan seluru aturan secara total dalam bingkai khilafah Negara Khilafah. Terdapat mekanisme rinci yang akan dilakukan Negara untuk mencegah terjadinya korupsi oleh pejabat Negara

Pertama, Merekrut sumber daya manusia aparat Negara wajib berasaskan profesinalitas dan integritas bukan berdasrkan koneksitas atau nepotisme. Menjadi aparatur Negara wajib memiliki kapabilitas dan berkepribadian Islam.

Rasulullah Saw bersabda

“ Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat”.(HR. Al_Bukhari)

Kedua, Negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya, hingga ketakwaan dan keimanan mereka akan terjaga.

Ketiga, Negara Islam memberikan gaji yang memadai kepada para aparaturnya, dengan begitu gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier mereka. Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud beraabda,

“Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah; jika belum beristri hendaknya menikah; jika tidak mempunyai pembantu, hendaknya ia mengambil pelayan; jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan), hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin).”

Keempat, dalam pengangkatan aparaturnya, Negara Islam menetapkan syarat adil dan takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Dengan begitu, mereka memiliki self control yang kuat. Maka dipastikan pejabat negara tidak diperbolehkan menerima hadiah apalagi suap.

Rasulullah bersabda,

“Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud).

Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR Imam Ahmad)

Kelima, untuk mengetahui apakah mereka melakukan korupsi atau tidak, Negara Islam juga menetapkan kebijakan perhitungan kekayaan mereka sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih yang tidak masuk akal, maka Negara Islam bisa mengambilnya.

Seperti Khalifah Umar bin Khaththab yang pernah membuat kebijakan agar kekayaan para pejabatnya dihitung, sebelum dan setelah menjabat. Jika ada selisih positif, setelah dikurangi gaji selama masa jabatannya, maka beliau tidak segan-segan untuk merampasnya. Beliau juga mengangkat pengawas khusus, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat. Pada zamannya, beliau juga melarang para pejabat berbisnis, agar tidak ada konflik kepentingan.

Keenam, Negara Islam juga menetapkan hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk, hingga hukuman mati. Inilah cara yang dilakukan Islam untuk mencegah korupsi.

Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dahulu dengan diarak keliling kota, sekarang bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Khalifah Umar pernah menyita sendiri seekor unta gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar, karena kedapatan digembalakan bersama di padang rumput milik baitulmal. Hal ini dinilai Umar sebagai bentuk penyalahgunaan fasilitas negara.

Ketujuh, pengawasan dari masyarakat. Masyarakat akan turut mengawasi jalannya pemerintah dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang. Seperti yang dicontohkan Khalifah Umar pada awal pemerintahannya, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang.”

Sudah selayaknya kita mengharapkan dan merindukan hidup dalam pengurusan sistem Islam. Islam memiliki cara dan solusi yang efisien dalam pencegahan serta pemberantasan korupsi. Sementara demokrasi terbukti gagal berantas korupsi, justru semakin menumbuhsuburkannya hingga tak mampu mencabut hingga ke akarnya. Wallahu a’lam Bishawab