Oleh Nirwana Ummu Marya

(Aktivis Muslima Magetan)

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Munas ke-10 MUI malam ini. Jokowi bicara soal dakwah Islam yang damai dan tidak menebar kebencian.
Hal itu disampaikan Jokowi melalui rekaman video yang ditayangkan dalam Munas MUI, Rabu (25/11/2020). Jokowi awalnya menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus MUI yang menjadi penghubung ulama dengan pemerintah.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran pengurus MUI pusat dan daerah di Indonesia atas perannya menjadi jembatan komunikasi antara ulama dengan pemerintah, antara ulama dengan umara, atas kontribusinya dalam mencerdaskan dan memberdayakan ekonomi umat,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, MUI telah menjadi tenda besar umat Islam dan sebagai pelayan umat. Jokowi lalu menyampaikan dukungan kepada MUI dalam mewujudkan Islam yang damai di Tanah Air.

“Pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin dalam kehidupan bangsa yang majemuk. Corak keislaman di Indonesia identik dengan pendekatan dakwah kultural yang persuasif dan damai, tidak menebar kebencian, jauh dari karakter ekstrem dan merasa benar sendiri,” ujar Jokowi.(detiknews.com,25/10/2020)

Pernyataan Jokowi bahwa pemerintah mendukung penuh ikhtiar MUI dalam mewujudkan Islam rahmatan lil alamin bertentangan dengan sikap yang ditunjukkan rezim. Rezim saat ini banyak melakukan persekusi terhadap ulama dan aktivis dakwah. Terutamh ulama, aktivis dakwah dan kelompok yang vocal menentang kezaliman dan lantang menyuarakan Islam kaffah dalam institusi Negara khilafah.

Akibat Penerapan sistem Demokrasi

Persekusi terhadap ulama adalah akibat dari diterapkannya sistem sekuler atau pemisahan agama dari kehidupan di negeri ini. Agama hanya dipakai dalam ranah ibadah ritual, sedangkan dalam pengaturan publik dalam bermuamalah seperti ekonomi, pergaulan, politik , pendidikan, kesehatan dan lain-lainya agama tidak boleh ikut campur. Pemahaman ini berlanjut pada pada pemisahan agama dari Negara.

Pemahaman sekulerisme ini telah merasuki kehidupan kaum muslimin. Negara tidak lagi hadir untuk memberikan gambaran yang jelas dan utuh tentang Islam kaffah. Malah menjadi pihak yang mempersekusi ulama, aktivis dan kelompok dakwah yang vocal menyampaikan kebenaran mengenai Islam kaffah.

Para ulama dan aktivis Islam benar-benar diposisikan sebagai tertuduh, pihak yang selalu menjadi sorotan penguasa terutama kelompok ulama yang pro dengan khilafah yang menyuarakan penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Sementara kelompok ulama yang mendukung kebijakan rezim meski bertentangan dengan Islam tidak dipersekusi. Begitu juga kelompok yang tidak vokal dan diam menyuarakan Islam yang dikaitkan dengan Negara atau Islam politik dan islam idiologi malah dirangkul.

Kebijakan rezim saat ini sarat dengan kebijakan- kebijakan zalim dan ingkar janji. Semua ini merupakan akibat penerapan sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis yang pro dengan pemilik modal dan abai terhadap kepentingan umat.

Terlihat jelas ambiguitas rezim demokrasi yang seolah menjamin kebebasan, faktanya anti kritik. Disisi lain, demokrasi yang notabene menjamin kebebasan berpendapat bagi individu, justru dalam penerapannya ‘membungkam’ kaum muslimin menyampaikan dan menyebarkan ajaran Islam kaffah.

Disamping itu atas nama memerangi kaum teroris dan radikalisme melalui agenda Global War On Terror, kafir barat penjajah terus melancarkan maneuver-manuvernya untuk menyerang Islam dan para ulama dan Ormas Islam yang menyampaikan Islam kaffah. Salah satu yang dilakukannya adalah mengaruskan konsep Islam moderat di Negara-negara Muslim.

Disaat yang sama mereka ingin membunuh Islam politik yang menempatkan ide ideologi Islam sebagai pengaturan Islam dalam seluruh kehidupan manusia. Islam moderat tidak dapat mencapai Islam Rahmatan li’alamiin. Sebab Islam yang memberikan rahmata seluruh alam hanya akan terwujud jika Islam kaffah sebagai idiologi juga diterapkan seluruh syariatnya. Sehingga dalam mencapai tujuan tersebut Islam tidak memberikan ruang bagi idiologi lain.

Maka tak heran bila pemerintah sangat serius memastikan jalannya proyek modersi Islam. Salah satunya menyodorkan konsep Islam moderat yang toleran, cinta damai dengan memelintir makna Islam Rahmatan lil’alamiin. Mereka menggait ulama dan ormas Islam untuk mendakwahkan ke tengah umat .

Pentingnya Peran Ulama

Dalam kondisi seperti ini ulama seharusnya menjadi sosok yang yang paling lantang bersuara, bukan sekedar ber amar ma’ruf tapi juga bernahi mungkar. Mencegah penguasa berbuat dzalim. Ulama harus menyampaikan kebenaran yang berasal al-Qur’an dan as-Sunnah.

Ulama adalah pewaris para nabi. Yang diwarisi adalah ilmu (pengetahuan) tentang hakikat hidup, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Hal ini sebagaimana disampaikan sendiri oleh Baginda Rasulullah saw:

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewarisi ilmu. Barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR at-Tirmidzi, Ahmad, ad-Darimi dan Abu Dawud).

Dengan demikian, hakikat ulama adalah penjaga ilmu (pengetahuan). Selama ulama ada, selama itu pula dunia ini akan selalu disinari oleh pelita. Dengan itu manusia akan selalu mendapat petunjuk dan tidak akan salah dalam melangkahkan kakinya.

Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk di dalam kegelapan bumi dan laut. Apabila dia terbenam, maka jalan akan tampak kabur.” (HR Ahmad).

Sebaliknya, saat ulama tidak ada lagi, hilanglah pelita bagi dunia ini. Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya (secara langsung) dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Ulama ahlussunnah waljamaah menggariskan ketentuan dan adab ulama dihadapan para penguasa, yaitu memberikan loyalitas tertingginyan hanya pada Islam. Tidak pernah gentar menghadapai kezaliman penguasa. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Swt.

Ulama tidak pernah takut apapun karena dia mengetahui hakikat hidup yang sebenarnya. Ulama tak pernah takut mati sebab mereka tahu mati adalah pintu bertemu Allah Sang Kekasih. Ulama tak pernah takut miskin karena mengetahui hakikat bahwa kaya-miskin tidak ada pengaruhnya di sisi Allah SWT. Ulama tak pernah takut dengan cacian atau hinaan sebab cacian atau hinaan manusia tak ada nilainya. Satu-satunya yang ditakuti hanyalah Allah SWT. Allah berfirman :

ۗ إِنَّمَا يَخۡشَى ٱللَّهَ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلۡعُلَمَٰٓؤُاْۗ

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama.” (QS Fathir [35]: 28).

Oleh karena itu, saat ada orang tidak takut kepada Allah sehingga berani bermaksiat kepada-Nya. Atau orang itu justru takut kepada selain Allah, seperti takut kepada penguasa zalim, maka hakikatnya dia belum sampai pada derajat ulama yang sebenarnya. Memang bisa jadi, ia dianggap ulama oleh masyarakat atau bahkan menjadi ketua para ulama, tetapi dalam pandangan Allah dia bukanlah ulama. Dia hanya orang yang mendapat gelar ulama, tetapi hakikatnya bukan ulama.

Ulama selalu berada di garda terdepan membela agama Allah, menjaga kemurnian Islam dan ajaran-Nya, mendidik masyarakat dengan syariah-Nya, meluruskan yang bengkok dari petunjuk-Nya dan berteriak dengan lantang terhadap berbagai kezaliman termasuk kezalima penguasa. Ulama tak pernah takut sedikit pun dengan penguasa zalim. Yang ditakuti hanyalah Allah SWT.

Tugas utama ulama memastikan kekuasaaan menjalankan fungsinya sesuai dengan Islam. Ketika penguasa melakukan penyimpangan , ulama harus tampil terdepan meluruskan penyimpangan mereka. Ulama tidak boleh bersikap lemah dan harus terus melakukan koreksi hingga penguasa tunduk dan berjalan kembali diatas Islam.

Ketikan ulama berdiam dari penyimpangan penguasa niscaya kerusakan kerusakan menyebar luas ditengah-tengan masyarakat, bahkan jika penyimpangan penguasa dibiarkan berlarut-larut kekuasaan yang seharusnya melindungi islam bisa berubah menjadi penghancur islam. Seperti kekuasaan yang terjadi pada negeri-negeri islam saat ini. Jika ulama berdiam diri dari penyimpangan penguasa atau malah menjustifikasi penyimpangan mereka maka kekuasaan itu akan membawa masyarakat kedalam kerusakan dan kebinasaan.

Karena itu ulama harus selalu terlibat dalam perjuangan untuk mengubah realitas rusak yang bertentangan dengan warisan Nabi Saw. Hal itu tidak mungkin terjadi jika syariah Islam tidak diterapkan oleh negara. Negara pasti mau menerapkan syariah Islam jika ada dukungan dan dorongan kuat dari para ulama.

Ulama hendaknya menjadi pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ulama mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ulama juga harus mampu menyingkap makar dan permusuhan kaum kafir dalam memerangi Islam dan kaum Muslim.

Dengan ungkapan lain, ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat hingga fatwa-fatwa yang ia keluarkan tidak hanya beranjak dari tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada ideologi-politik. Dengan demikian, fatwa-fatwa ulama mampu menjaga umat Islam dari kebinasaan dan kehancuran, bukan malah menjadi sebab malapetaka bagi kaum Muslim. Wallahu a’lam bishawab