Oleh : Irayanti S.AB
(Relawan Media)

Tidak lama lagi Pilkada serentak akan digelar di seluruh Indonesia walau dalam keadaan covid. Sampai saat ini, tahapan kampanye masih berlangsung. Masing-masing pasangan calon melakukan berbagai cara agar mereka bisa merangkul umat agama dan masyarakat tertentu untuk memilihnya. Ada yang bermoduskan silaturahmi, ada yang memberikan cinderamata, merubah penampilan dan masih banyak lagi.

Sebelum janur kuning melengkung yang menjadi sebuah tanda adanya pasangan yang sedang menjalani pesta pernikahan. Pada pesta demokrasi, sebelum kotak suara terhitung masih banyak cara untuk menikung lawan.

Mendadak Islami

Selama selustrum atau setara dengan lima (5) tahun dalam satu periode, kebanyakan di antara para kandidat cenderung mendadak Islami baik pemilihan umum (pemilu), pemilihan kepala daerah (pilkada) bahkan pemilihan presiden (pilpres). Ilustrasinya ditandai dengan sejumlah indikator yakni pakai kopiah dan pakaian islami, salat jumat keliling, kunjungan ke pesantren, dan blusukan di sejumlah pasar tradisional bahkan masuk selokan pun dilakukan.

Ironisnya setelah menjadi pemenang, semua simbol dalam indikator di atas ditinggalkannya bahkan dikriminalisasi. Mereka hanya peduli rakyat saat suaranya dibutuhkan saja. Mendadak islami untuk memenangkan konstestasi politik. Ini juga yang diperlihatkan oleh Biden presiden AS terbaru. Ia yang sejatinya non muslim dalam kampanyenya menyuguhkan hadis.

Hasil riset PPIM UIN Jakarta menunjukkan bahwa semua parpol yang ingin memenangkan pemilu selalu menggunakan narasi agama.

Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, TGB Muhammad Zainul Majdi, mengingatkan bahwa politisasi agama semata untuk mendapatkan kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik akan berdampak buruk dan berbahaya.

Kepentingan Demokrasi

Dalam sebuah artikel yang ditulis Nathanael berjudul A Price for Democracy, yang disampaikan oleh Kepala Pusat Litbang Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama, Prof Adlin Sila saat menjadi narasumber pada rilis penelitian bertema ‘Beragama di Dunia Maya: Media Sosial dan Pandangan Keagamaan di Indonesia. Dijelaskan parpol apa saja atau kandidat kepala daerah menggunakan agama dalam memobilisasi massa. Yang menarik perhatian, politisasi agama atau menggunakan agama sebagai alat untuk meraih suara itu tidak didominasi oleh kandidat-kandidat kepala daerah dari partai-partai Islam. Tapi ternyata dari partai-partai sekuler atau partai-partai nasionalis. (republika.co.id, 16/11/2020)

Sebuah kewajaran yang terjadi di tengah-tengah sistem demokrasi jika para kandidat mendadak islami. Sebab legalitas penguasa ditentukan oleh vote terbanyak. Kaum muslim pun menjadi mayoritas di negeri ini. Maka siapapun yang ingin unggul dalam pemilu tidak bisa mengabaikan suara kaum muslimin. Jika tidak, resiko kalah dalam pertarungan adalah hal yang bisa dipastikan.

Secara fakta, praktik politik demokrasi meniscayakan tidak ada musuh dan kawan abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan pribadi atau kelompok. Atas nama kepentingan itu, semua bisa dilakukan termasuk memanfaatkan agama dan tokoh agama.

Sangat lumrah, jika calon pejabat mendadak Islami menjelang pemilu, berjanji manis namun setelah mendapat kekuasaan mereka tanggalkan dan amnesia akan semua itu. Inilah politisasi Islam, menjadikan Islam hanya sebagai alat untuk meraih kepentingan politik. Miris!

Sistem politik demokrasi sama sekali tidak kompatibel dengan Islam. Sistem ini tidak akan pernah memberikan jalan bagi diterapkannya hukum-hukum Islam. Pasalnya proses pengambilan keputusan dalam sistem sekuler demokrasi tidak disandarkan pada aturan halal-haram, akan tetapi berdasarkan suara mayoritas. Padahal suara mayoritas tidak menjamin mendatangkan kebenaran.

Allah Subhana Wa Ta’ala mengingatkan kita dalam firman-Nya Surah Al An’am ayat 116:
Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).

Umat butuh Perubahan Hakiki

Sejatinya yang sedang dibutuhkan umat hari ini adalah hadirnya parpol Islam ideologis yang mampu memimpin dan menggerakkan mereka pada perubahan yang hakiki. Bukan yang hanya mendatangi umat saat pemilihan. Jika ingin perubahan yang hakiki, tentu bukan berharap pada sistem demokrasi dan parpol-parpol penganutnya.

Partai seperti ini tentu harus tegak di atas asas dan pemikiran Islam yang shohih. Yang memiliki fikroh islam, thariqoh yang jelas, orang-orang yang menginternalisasi fikroh thariqoh serta ada ikatan yang kuat antar anggota parpol. Konsepnya harus tergambar secara rinci dan utuh lalu diadopsi sebagai platform partai dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh.

Parpol tersebut akan terus mendekati umat dan bersabar mendidik mereka dengan Islam. Hingga umat paham urgensi dan kewajiban penegakan syariat Islam serta sadar bahwa hidup, mati dan kemuliaan mereka hanya ada pada tegaknya sistem Islam. Yang dengannya perubahan hakiki akan terwujud. Karena sistem yang diatur oleh aturan pencipta manusia itulah yang aturan terbaik.

Wallahu a’lam bishowwab