Oleh: Sri Ratna Puri (Pemerhati Kebijakan Publik)

Di penghujung tahun 2020, gonjang-ganjing Omni Buslaw masih jadi sorotan. Belum adanya titik terang, sebagaimana yang diharapkan. Semenjak ketuk palu pengesahan undang-undang Cipta Kerja Omni Buslaw, pada tanggal 20 Oktober 2020, penolakan masih terjadi sampai sekarang.

Judical review digadang-gadang sebagai jalan keluar. Melalui Mahkamah Konstitusi, yang akan memberikan solusi dalam masalah ini. Alih-alih mendengar keluhan dan memberikan pembelaan, pemerintah dan jajarannya, mendukung Omni Buslaw dengan dalih penguatan sektor ekonomi, dengan kemudahan peluang investasi.

Tak hanya berhenti di sini, apa yang disampaikan oleh presiden Jokowi, melalui siaran langsung youtube kesekretariatan negara, seakan makin menguatkan, bahwa tuntuntan pembatalan undang-undang Omni Buslaw, tinggal harapan.

**Masyarakat Skeptis

Langkah hukum yang ditawarkan kepada pihak yang tidak sependapat dengan pengesahan undang-undang Cipta Kerja, yakni, melalui lanjutan kasus ke tingkat Mahkamah Konstitusi. Judical review.

Judicial review atau pengujian yudisial adalah suatu proses ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh badan yudikatif. Badan tersebut akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan konstitusi suatu negara. Namun, masyarakat terlanjur skeptis. Ketidakpercayaan terhadap lembaga peradalian, semakin menebal.

Beberapa kasus yang masuk di pengujian yudisial, mengalami kegagalan. Seperti ormas Islam HTI, yang mengajukan gugatan judicial review atau uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) ke Mahkamah Konstitusi, nyata-nyata dipecundangi. Gugatan judicial review HTI, ditolak. Padahal tak didapat satu pun bukti yang memberatkan HTI.

Kasus kontroversial judicial review yang lain, adalah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan Komisi Yudisial melakukan rekrutmen terhadap hakim. Hal yang menimbulkan kekhawatiran akan kenetralan dan keprofesionalan lembaga peradilan.

Dua contoh kasus di atas, cukup menjadi alasan. Bisa dibayangkan bagaimana hasil yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi, mengenai pencabutan undang-undang Omni Buslaw ini.

**Akar Masalah Ketenagakerjaan

Bila dicermati, akar masalah dari undang-undang Cipta Kerja, yakni ketidakadilan yang seharusnya rakyat dapatkan. Rakyat pribumi diibaratkan seperti anak tiri. Kecilnya peluang kerja warga pribumi yang bersaing dengan tenaga asing, jaminan sosial bagi para pekerja dapatkan tidak wajar, belum lagi masalah pertanahan yang mengancam keamanan dan pertahanan negara, juga tidak menutup kemungkinan efek domino yang diciptakan.

Penerapan sistem Kapitalis, dimana pengaturan diciptakan atas dasar kepentingan. Tak masuk perhitungan mengenai pemenuhan hak-hak rakyat, dalam hal ini mengenai pekerjaan. Hadirnya pihak swasta yang diberi kesempatan untuk bekerjasama, bahkan diberi kepercayaan penuh untuk mengelola sektor-sektor krusial negara.

Dari sini menjadi wajar, ke bila antara hak dan kewajiban akhirnya tertukar peran. Ditambah lembaga peradilan yang juga terimbas dari kebijakan-kebijakan rusak. Perlu sistem alternatif yang menghadirkan jalan keluar.

**Sistem Peradilan Islam Menjawab Tantangan

Bila membuka sejarah, peradilan yang sesuai dengan kemanusiaan, hanyalah peradilan dalam sistem Islam. Dimana tak berdasar manfaat, melainkan dorongan ta’at. Tak pembeda antara satu manusia dengan yang lainnya. Sekalipun diandaikan anak Nabi Saw.

Sistem peradilan yang bersinergi dengan penerapan sistem pada sektor lain, seperti sistem ekonomi, keamanan dan pertahanan, sistem pendidikan, serta sistem lainnya, sejalan dengan apa yang Islam perintahkan. Sistem peradilan yang seimbang. Ada Khalifah yang bertanggungjawab penuh, akan pelaksanaan aturan Islam secara keseluruhan.

Keputusan hakim yang biasa disebut Qodhi, bersifat mutlak. Tak ada judicial review, seperti sistem saat ini. Apa yang diputuskan hakim, bersifat mengikat berdasar syari’at. Bila syarat-syarat terpenuhi, hakim bisa memutuskan perkara keadilan secara singkat.

Karena dalam sistem Islam masalah ketenagakerjaan dijamin pemenuhannya oleh negara, tak mungkin ada permasalah undang-undang Omni Buslaw, apalagi judicial review yang hanya memberi harapan semu.