Oleh : Diana Indah Permatasari

Indonesia merupakan negara berkembang, dan kini seiring berjalannya waktu, berkembang pula hutang di negara ini. Dikutip dalam KOMPAS.TV, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa hutang atau pinjaman luar negeri kini digunakan untuk manufer kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi. Penanganan pandemi yang dimaksud adalah membantu dalam menangani Covid-19, membantu masyarakat selerti oelaku usaba UMKM, dan juga keamanan serta keberlanjutan fiskal.

Dalam menangani Covid-19 ini, Indonesia berhutang pada negara Australia dan Jerman sebesar 24,5 Triliun Rupiah dengan jangka waktu pengembalian hutang selama 15 tahun. Semakin lama, semakin meledak hutang Indonesia pada negara asing. Pinjaman ini sesungguhnya diberikan pada negara dengan kondisi ekonomi dan fiskal yang sulit. Mengherankan, bagaimana negara yang dikatakan negara berkembang seperti Indonesia ini memiliki ekonomi dan fiskal yang rendah?

Ledakan hutang yang menghantui Indonesia ini sejatinya tidak perlu pemimpin banggakan karena, ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Padahal, kita memiliki kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sepatutnya digunakan sebaik dan sebijak mungkin dalam menutupi kekurangan keuangan negara.

Menilik pada sejarah, berbanding terbalik dengan cara Islam dalam mengatur keuangan negara. Bagaimana pengalokasian dana yang dilakukan oleh para Sahabat dan juga Khalifah untuk kesejahteraan rakyat dan negara. Dalam pandangan Islam, pemerintah adalah pihak yang wajib mengatur dan mengalokasikan dana dari hasil sumber daya alam dan pajak pada negaranya. Kas negara atau Baitul Mal dikelola dengan sangat hati-hati sesuai dengan syariat Islam. Bagi pemimpin, Baitul Mal ini adalah amanah Allah subhanahu wa ta’ala dan masyarakat muslim.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :
“Sungguh jika salah seorang dari kalian mengambil tali, lalu pergi ke gunung (untuk mencari kayu bakar), kemudian dia pulang dengan memikul seikat kayu bakar di punggungnya lalu dijual, sehingga dengan itu Allah menjaga wajahnya (kehormatannya), maka ini lebih baik dari pada dia meminta-minta kepada manusia, diberi atau ditolak.” Dalam hal ini, terlihat bahwa Islam mengatur pendapatan rakyat sehari-hari, terlebih lagi dengan pengelolaan keuangan dalam bernegara.

Lalu, bagaimana dengan hukum berhutang seperti yang dilakukan Indonesia?
Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah; 282, Allah beserta Rasul-Nya memerintahkan agar saling membantu sesama dalam minjam-meminjam serta mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang telah ditentukan. Tentunya tanpa adanya unsur riba di dalamnya. Setiap peminjam yang menunjukkan atau menetapkan keuntungan tidaklah bersifat sah.

Prinsip diperbolehkannya berhutang dalam Islam adalah jika tidak ada sumber lain yang mencukupi kebutuhan, harus sesuai dengan kemampuan negara untuk membayarnya di masa depan, serta tidak ada unsur riba di dalamnya. Hutang negara ini didasari pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam Islam hal tersebut secara tegas dilarang.

Dengan mencerna penyataan di atas, Indonesia sesungguhnya memiliki kekayaan alam luar biasa yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Sehingga, budaya berhutang di Indonesia bisa dihindari. Di sisi lain, pemborosan dalam mengeluarkan dana juga harus dihindari. Tidaklah patut negara menggelontorkan dana yang besar untuk pembangunan, sedangkan untuk penghidupan rakyatnya tidak tercukupi.

Demikianlah bagaimana negara ini terpuruk atas kegagalan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Setidaknya, pemerintah seharusnya dapat berkaca pada sejarah Islam, bahwa sistem Islam membawa kesejahteraan bagi rakyat dan negara. Keberadaan cara Islam dalam menyejahterakan rakyat dan segala aspeknya, menjadi contoh bagi kita pribadi dan pemerintah agar menetapkan sistem Islam yang rahmatan lil’alamin. Sistem yang menjamin kesejahteraan dan menjadi rahmat bagi seluruh aspek kehidupan.

Wallahu a’lam bish-shawab.