Oleh : Ummu Aqeela

Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Nugini bagian barat atau west New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga, east New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973, namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21/2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda (Dutch New Guinea).

Asal kata Irian adalah Ikut Republik Indonesia Anti-Netherland. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat yang sekarang menjadi Provinsi Papua Barat. Papua mempunyai julukan yang sangat unik yaitu Bumi Cenderawasih. Sebab, Papua memiliki satu keindahan fauna yang disebut-sebut sebagai ikon endemik asli tanah Papua, yakni Burung Cendrawasih.

Saat ini Bumi Cendrawasih membara, menghentak jagad Indonesia dengan deklarasinya yang lantang, meskipun ini bukan yang pertama namun kali ini begitu nyata bahwa Cendrawasih ini benar-benar terbang dari Nusantara. Bumi Cendrawasih atau Papua Barat mendeklarasikan pemerintahan sementara pada, Selasa, 1 Desember 2020. Media asing menyoroti upaya deklarasi ini sebagai dorongan menuju pelepasan wilayah itu dari pemerintahan Indonesia di tengah meningkatnya kekerasan yang terjadi akhir-akhir ini. Pergerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah menyusun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda, pemimpin yang diasingkan dan berbasis di Inggris, sebagai presiden sementara provinsi itu.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” katanya kepada SBS News, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLPapua, Selasa, 1 Desember 2020. Wenda mengatakan pemerintah sementara berarti provinsi ‘tidak akan tunduk kepada Indonesia’. “Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” kata Wenda. Wenda mengatakan akan mewujudkan semangat masyarakat Papua Barat. Dia mengatakan siap menjalankan negara sendiri. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. 
“Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia!” ujar Wenda. “Hari ini, kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka.”
( https://www.rmolaceh.id/papua-barat-klaim-merdeka-tidak-tunduk-lagi-pada-indonesia )

Dengan adanya deklarasi tersebut membuktikan bahwa negara gagal total dalam menyelesaikan gejolak di Papua yang sudah berlangsung sekian lama. Berbagai konflik kepentinganpun sebenarnya sudah terjadi sejak penandatanganan Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang menetapkan penyerahan Papua barat dari Belanda ke Indonesia.  Pemerintah Indonesia tidak pernah mampu mengusir cengkeraman kekuatan asing  di bumi Cendrawasih hingga saat ini. Seperti AS yang dianggap ‘berjasa’ menekan Belanda agar angkat kaki dari Papua, hingga dibiarkan menguasai gunung emas Freeport.

Adapula Australia yang secara transparan mendukung separatisme Papua karena memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan di wilayah itu. Apalagi, AS dan Australia memiliki kepentingan strategis sebagai Quad Indo Pacific. Demikian pula Inggris, yang memberi suaka pada Benny Wenda , Ketua Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan bahkan sebagai warga Oxford diberi gelar  ‘peaceful campaigner for democracy’ yang secara jelas tak mau perusahaan migasnya, British Petroleum (BP), kehilangan sumber eksplorasi utamanya. Tak ketinggalan Cina, yang bersaing secara ekonomi dengan Barat, disinyalir turut berambisi menanam pengaruh di kawasan Pasifik dengan menggelontorkan bantuan pada negara-negara Melanesia. Wajar jika negara-negara itu kerap menyuarakan kebangkitan Melanesia serta mendukung pembentukan negara-negara baru di kawasannya. Dan jangan lupa, PBB, sekalipun dalam Sidang Majelis Umum ke-74 tahun ini tidak mengagendakan referendum Papua, tapi opini umum yang disebarluaskan di forum itu oleh media Barat turut memicu keberpihakan dunia akan penyelesaian kasus HAM Papua, yang tak mustahil berujung pada isu kemerdekaan.

Ditambah lagi dengan pergonta gantiann rezim yang berkuasa di Indonesia, sejak Orde lama hingga rezim saat inipun tidak mampu menyelesaikan masalah Papua. Tawaran solusinya selalu hanya sebatas pengalihan tanggung jawab, baik dalam bentuk referendum dengan potensi Papua merdeka, ataupun Otonomi Khusus dengan peluang penguasaan pihak kuat, termasuk korporasi asing. Padahal jika diteliti lebih dalam, penyebab kekisruhan dan gejolak yang terjadi di Papua hanya satu. Yaitu karena Pemerintah yang saat ini berdiri tidak pernah memposisikan sebagai ‘Ri’ayatun Naas’, yakni sebagai tonggak pengri’ayah umat dari segi keamanan, kenyamanan, martabat dan hajat rakyat Papua, baik itu penduduk asli ataupun pendatang. Janji-janji perbaikan ekonomi hanyalah tong kosong nyaring bunyinya, nyatanya perbaikan itu hanya difokuskan bagi penguasa , pengusaha dan antek-anteknya.

Harapan indah Papua menjadi sejahtera seolah menjadi mimpi yang tak kunjung usai, bumi cendrawasih dengan kilauan emasnya yang terpendam itu tidak mampu membuat rakyat yang tinggal disana berkilau layak emas yang dipendam dibuminya, namun semakin buram terkubur dibawah puing-puing penjajah dari luar dan juga dari dalam. Ini membuktikan bahwa segala hal yang bersumber pada hawa nafsu manusia akan berujung kehancuran belaka. Sistem yang saat ini dibanggakan mampu menjadi payung umat, justru makin menghujani umat dengan ketidakadilan, penindasan dan pemerasan. Umat yang seharusnya teriayah justru diperdaya dengan banyak janji dan tipu daya.

Untuk itu dengan segala urgensi yang melanda saat ini, di Papua maupun dibelahan bumi mana saja khususnya Indonesia, harusnya membuat umat berfikir dan sadar bahwa satu-satunya jalan untuk mengembalikan martabat pada tempatnya hanya dengan kembali kepada hukum-hukum Allah secara kaffah melalui bingkai kepemimpinan Khilafah Islamiyah. Secara historis Khilafah sudah tegak selama 13  abad dan memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu lebih dari 2/3 dunia. Amerika yang dulunya belum pernah menjadi negara adikuasa saja sekarang menyandang predikat negara adikuasa. Jika saja umat Islam bersatu menegakkan Khilafah yang sudah pernah menjadi adikuasa selama 13 abad lamanya, meliputi 50 negara lebih dinaunginya adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi, bahkan adalah sebuah kepastian. Jika kita merujuk dan menyakini janji Allah dan sabda Rasulullah.
Rasulullah Saw. bersabda: ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ
“Kemudian akan ada lagi Khilafah yang menempuh jejak Kenabian”. (HR Ahmad).

Karenanya, menegakkan kembali kehidupan Islam dalam bingkai Khilafah Islamiyah dimana didalamnya diterapkan hukum-hukum Allah secara kaffah adalah hal yang wajib diperjuangkan. Karena hanya dengan jalan inilah segala problematika umat dapat teratasi dengan cara dan jalan jelas.

Wallahu’alam bishowab