Oleh:Ummu kembar

Beberapa hari yang lalu, warga net di hebohkan dengan sejumlah kendaraan taktis (rantis) milik komando operasi khusus tentara nasional Indonesia (koopsun TNI), yang berhenti di jalan raya di kelurahan Petamburan, kecamatan Tanah Abang, Jakarta pusat. Sambil di kawal polisi militer (POM) dan sejumlah prajurit yang naik truk di belakangnya, rantis koopsus TNI membunyikan sirine meraung-raung berhenti di depan gang menuju markas from pembela Islam (FPI).Republika.co.id Jakarta.

Menurut pengamat militer Fahmi Alfandi Pane menjelaskan, jika koopsus TNI di bentuk untuk menghadapi ancaman nyata NKRI, seperti terorisme, separatisme dan beragam ancaman hibrida campuran.Sehingga bukan ranah pasukan khusus untuk menakut-nakuti warga sipil dalam hal ini anggota FPI.

Padahal terorisme yang bergerak di wilayah Poso dan Papua masih berlangsung. Meskipun dua terduga teroris telah di selesaikan oleh operasi gabungan TNI Dan polri.”Kata Fahmi kepada Republika, jum’at 20/11.Kata Fahmi pengganti Santoso yakani, Ali Kalora yang memimpin aksi terorisme di Poso, Sulawesi Tengah masih belum berhasil di tangkap. Hal ini membutuhkan pasukan yang kuat seperti koopsus TNI.

Sampai-sampai juru bicara (jubir) pembebasan Nasional Papua Barat, organisasi Papua Merdeka (TPNPB) OPM, Debby sambom meremehkan aktifitas personil tentara nasional (TNI) yang menurunkan baliho/sapnduk bergambar habib Rieziq Shihab (HRS). Di Jakarta Jum’at 20/11.Republika.co.id. Kesatuan TNI memang hanya berani melawan sipil. “TNI beraninya lawan masyarakat civilians, kata Debby dalam keterangannya kepada Republika Sabtu 21/11. Diapun mengatakan, sebaiknya TNI berhadapan dengan psukan TPNPB -OPM di Papua.

Dari banyaknya kritikan di tengah masyarakat maka timbul pertanyaan ada apa dengan Hankam? Aparat hankam yang selama ini di kenal dengan netral, seharusnya tetap menjaga netralitasnya di tengah panasnya arus politik saat ini. Mereka harus terlepas dari kepentingan serta kekuasaan politik. Fokus saja terhadap tugas pertahanan dan keamanan yang mengancam negeri ini.

Dalam hal ini jelas menggambarkan kebutuhan bangsa ini terhadap aparat hankam yang berfokus melindungi kedaulatan dan mencegah dari segala ancaman asing. Aparat hankam yang selayaknya lepas dari kepentingan dukung mendukung kekuasaan dan menggambarkan ancaman asing hingga kampanye disintegrasi.

Dalam sistem demokrasi hankam sering kali terseret menjadi alat kekuasaan, bukan alat mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara. Karena aparat militer adalah alat negara bukan alat kekuasaan. Dedikasi mereka harusnya untuk negara bukan untuk penguasa.

Dalam hal ini jelas berbeda dalam sistem Islam atau khilafah. Struktur hankam dalam Islam tercermin dalam politik luar negeri dan departemen keamanan dalam negeri. Dalam khilafah tidak ada pemisahan antara militer dan kepolisian. Militer adalah satu kesatuan. Polisi adalah bagian dari militer yang di pilih secara khusus. Tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri.

Tujuan pertahanan dan keamanan adalah menjaga keamanan dalam negeri dari gangguan serta menjaga kedaulatan negara dari ancaman asing. Politik luar negeri khilafah bertumpu pada penyebaran Islam melalui dakwah dan jihad. Hal ini di lakukan agar Rahmat Islam dapat di rasakan oleh seluruh penduduk negeri.

Tujuan jihad di lakukan untuk menyatukan negeri-negeri dalam satu kesatuan wilayah negara khilafah. Inilah fungsi hankam yaitu, melindungi rakyat dari ancaman yang mengganggu bukan menakut-nakuti rakyat sipil.