Oleh: Maman El Hakiem

Apakah Papua akan bernasib seperti Timor Timur, lepas dari bumi pertiwi ini? Sebuah kekhawatiran penulis, betapa mudah separatisme Papua mendeklarasikan sebuah negara baru, Papua Merdeka. Tentu, tamparan keras bagi integritas sebuah bangsa yang berdaulat. Gerakan makar yang berkehendak melepaskan diri dari kesatuan teritorial wilayah ini, tidak bisa dilepaskan dari berbagai faktor penyebabnya.

Secara histori, Papua adalah negeri kaum Muslimin, sumber daya alamnya yang melimpah telah menarik penjajahan secara global. Kehadiran penjajah asing seperti Belanda, menjadikan Papua merana secara politik dan ekonomi. Pun setelah direbut kembali pada masa Orde Baru, Papua masih dalam kendali kapitalisme global. Bercokolnya Freeport puluhan tahun dan terus diperpanjang kontrak kerjanya, memberikan tanda pemerintah tak berdaya menghadapi kekuatan kapitalisme global.

Secara hukum, wilayah Papua masih menjadi bagian teritorial negeri ini, namun secara ekonomi telah lepas secara perlahan. Adanya gerakan separatisme seperti OPM, merupakan bagian dari makar terselebung kekuatan kapitalisme global yang selama ini mengeruk habis gunung emas dan tembaga di bumi Cenderawasih tersebut.

Adanya kesenjangan sosial masyarakat asli Papua yang hidup miskin di tengah kekayaaan alamnya, hanyalah sebagai bumbu yang selalu diracik dalam isu-isu “Hak Asasi Manusia” sebagai alasan untuk melepaskan diri. Persoalan besarnya, adalah kepentingan kapitalisme yang tidak mau bisnisnya terganggu oleh aturan hukum nasional, apalagi oleh hukum Islam terkait pengelolaan kekayaan alam milik umum, bagi mereka tentu sebagai ancaman serius.

Abdul Qadim Zallum dalam bukunya “Persepsi-persepsi Berbahaya”, mengindikasikan bahwa separatisme yang selalu dibingkai dengan motif hak asasi manusia, upaya kebebasan menggiring manusia pada kepentingan globalisasi. Istilah globalisasi menurut beliau digunakan untuk melindungi kekuatan ekonomi global. Mereka yang menggembar-gemborkan istilah globalisasi dengan dalih kesejahteraan masyarakat lokal, hanyalah tipu muslihat untuk mengeruk keuntungan materi semata atas sumber daya alam yang ada.

Faktor kesejahteraan rakyat Papua yang tidak terurus, semakin membuka lebar kran kebebasan para pemilik modal, memanfaatkan kepentingan gerakan separatisme di Papua. Mereka bisa bermain secara cantik melalui lidah tuannya yang selama ini getol memberikan pinjaman utang baru, maupun dengan “senjata” bagi kelompok separatisme untuk tindakan makar.

Dalam konsep Islam, separatisme adalah tindakan makar(bughat) harus diperangi dengan kekuatan militer yang dimiliki negara. Namun, itupun setelah terbukti tindakan makarnya tersebut dilakukan bukan karena ketidak adilan penguasa dalam mengurusi rakyatnya. Makar karena keluar dari Islam dan keutuhan wilayah kaum Muslimin, jika ini alasannya berarti menabuh genderang perang terhadap kepemimpinan seorang Khalifah yang sah dalam kekhilafahan Islamiyah.
Wallahu’alam bish Shawwab.