Oleh: Agu Dian Sofiyani, S.S

Kasus Corona di Indonesia tak terkendali. Terbukti dengan lonjakan kasus positif yang terjadi setiap hari. Tercatat jumlah positif Covid-19 per tanggal 3/12/ 2020 sebanyak 549.508 kasus. Bahkan menurut salah seorang epidemiolog angka positif sebetulnya dua kali lipat lebih banyak dari pada yang diumumkan oleh Satgas Covid-19. Kondisi tersebut tak terlepas dari jumlah testing yang masih rendah sehingga pelacakan kasus belum optimal.

Sejak awal Covid 19 masuk ke Indonesia, pemerintah tampak kurang serius menangani wabah ini. Terbukti Ada sejumlah kebingungan untuk melihat status pandemi COVID-19 di Indonesia. Pemerintah Pusat, Daerah, dan Ikatan Dokter Indonesia pernah memegang angka kasus yang berbeda.

Belum lagi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pada penerapannya banyak dilanggar, tetapi sudah ada rencana untuk segera dilonggarkan tanpa alasan jelas.

Para pakar sains dan ilmuwan pun merasa tidak dilibatkan pemerintah saat mengambil keputusan, sehingga jika ada pernyataan Indonesia sudah aman dari virus corona, itu pun tidak memiliki bukti ilmiah.

Mengapa pemerintah nampak kurang serius menangani wabah padahal taruhannya adalah nyawa manusia? Dalam hal ini penulis memandang hal tersebut salahsatunya dikarenakan ada kekeliruan paradigma berpikir dari pemegang kebijakan ketika mereka mengatur urusan masyarakat. Mereka berpikir fungsi mereka dalam negara hanya sebatas regulator (pembuat kebijakan) saja bukan sebagai penanggung jawab urusan masyarakat.

Akibatnya pemerintah tidak merasa bertanggung jawab untuk memastikan apakah kebutuhan dasar tiap individu rakyat sudah terpenuhi. Begitupun dengan masalah wabah yang tengah menimpa masyarakat. Seolah masyarakat dibiarkan berjibaku sendirian berperang melawan wabah.

Paradigma berpikir bahwa fungsi pemerintah hanya sebatas regulator adalah turunan pemikiran ideologi sekularisme kapitalisme yang tengah diemban para pemegang kebijakan negeri ini. Sistem sekularisme mewajibkan menjauhkan agama dengan kehidupan. Akhirnya pembuatan aturan kehidupan diserahkan kepada akal manusia yang lemah dan terbatas. Termasuk, pengaturan kewenangan pemegang kebijakan dalam negara yang terbatas sebagai regulator saja.

Pandangan Islam tentang fungsi Pemimpin

Berbeda dengan ideologi kapitalisme, Islam memiliki pandangan yang khas tentang kepemimpinan. Dalam pandangan Islam Pemimpin itu seperti penggembala yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Dalilnya adalah:
الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam itu adalah laksana penggembala, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)” (HR. Imam Al Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar r.a.).

Dengan demikian para pemimpin negara harus memastikan segala kebutuhan tiap individu masyarakat terpenuhi. Baik kebutuhan pokok yakni sandang,pangan dan papan maupun kebutuhan pokok lainnya yakni pendidikan, kesehatan dan keamanan.

Kepemimpinan dalam Islam adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka wajar ketika Umar bin Abdul Aziz terpilih menjadi Khalifah, beliau menangis terisak-isak. Ia memasukkan kepalanya ke dalam dua lututnya dan menangis sesunggukan.

Ia justru terkejut, seperti mendengar petir di siang bolong. Bukan hanya terkejut, Umar bin Abdul Aziz bahkan mengucapkan Inna lillahi wa Inna ilaihi raji’uun, bukannya Alhamdulillah atau mengadakan pesta.

Begitulah paradigma Islam tentang kepemimpinan. Sangat jelas perbedaannya dengan paradigma ideologi kapitalisme. Maka jika kita menginginkan sosok pemimpin sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, yang harus dilakukan adalah mencabut paradigma berpikir sekularisme dan menggantinya dengan Islam. Wallahu’alam