Oleh : Hervilorra Eldira
REPUBLIKA.CO.ID Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menekankan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. “Saya bisa katakan Omnibus Law UU Cipta Kerja Pancasila banget,” kata Sekretaris Utama BPIP Karjono seusai menjadi pembicara dalam salah satu sesi diskusi kegiatan Institusionalisasi Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan BPIP, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/11).

Pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja pada 5 Oktober silam memang menimbulkan berbagai polemik. Gelombang demonstrasi yang serasa tiada habisnya menggugat habis-habisan. Perumusannya yang seakan dibuat senyap tanpa melibatkan banyak pihak menambah banyaknya opini publik yang kian melebar. Beberapa elemen masyarakat bahkan sempat mendorong presiden agar menunda berlakunya UU Cipta Kerja untuk membuka ruang dialog dengan pihak-pihak terkait. Namun, presiden adalah pihak yang mengusulkan RUU tersebut, sehingga tuntutan agar diterbitkannya perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja juga bukan pilihan yang realistis.

Banyak kalangan menilai, masa kepemimpinan Jokowi menuai banyak UU kontroversial. Dan di tahun 2020 UU Cipta kerja inilah yang paling terlihat hasilnya. Bahwa penguasa negeri ini benar-benar telah tunduk pada aliansi oligarki. Bagaimana tidak, pasal-pasal yang ada di dalam UU ini menunjukkan betapa agresifnya untuk menjadikan negeri ini sebagai surganya para pebisnis dan kapital.

Hal yang sama akan dialami oleh Negara-negara dengan sistem demokrasi kapitalis sekular. Dalam sistem demokrasi hukum yang ditegakkan adalah buatan manusia. Di Indonesia, DPR sebagai lembaga Negara yang bertugas membuat UU. Wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat namun tidak menyuarakan aspirasi rakyat. Kebijakan yang dihasilkan melalui legislasi hukum justru banyak yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Dan keberadaan wakil rakyat justru menunjukkan betapa dukungan mereka terhadap arah kebijakan saat ini telah sesuai dengan rezim yang pro dengan aliansi oligarki.

Aspirasi rakyat dalam sistem demokrasi hanya akan menguap ketika kekuasaan tidak benar-benar berada di tangan rakyat. Meski slogan dari untuk dan oleh rakyat yang melekat di dalam sistem demokrasi, namun tidak ada negara demokrasi yang benar-benar telah sejalan dengan sistem yang terlihat sempurna itu. Maka butuh berapa lama lagi untuk membuktikan bahwa demokrasi hanya sistem yang gagal? Memperjuangkannya agar tetap tegak hanya akan menghabiskan energi.
Islam sebagai dien. Bukan hanya mengatur ibadah mahdloh, namun kesempurnaannya mencakup segala aspek kehidupan. Bahkan dalam mengatur urusan negara. Hal ini telah terbukti selama 13 abad umat islam memiliki khilafah. Sejarah telah mencatatnya dengan tinta emas.

Lalu akankah kita mengabaikan perjuangan untuk membangkitkan kembali kekuatan umat Islam dengan sistem Islamnya untuk memimpin dunia? Sungguh bahwa hanya aturan Allahlah yang mampu membawa kita keluar dari lubang kesengsaraan akibat sistem demokrasi ini. Hanya sistem Islam yang mampu mendatangkan rahmat bagi semua. Karena Islam hanya akan mengambil aturan Sang Pencipta manusia, yang Maha Tahu.