Oleh : Watini Alfadiyah, S. Pd.
(Praktisi pendidikan dan pengamat sosial)

Demi demokrasi kini pilkada digelar lagi. Sementara, pandemi covid-19 belum tersolusi secara tuntas dinegeri ini. Bahkan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.

“Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia”.
Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19, tetapi Hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi virus Corona (Covid-19).
“100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi [Covid-19]. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi,” ujarnya. (Jakarta/27/11/2020/Bisnis.com).

Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunda debat pasangan calon (paslon) Pilkada Kepri 2020. Sebab, tiga anggota KPU setempat terkonfirmasi positif COVID-19. (Kamis,05/11/2020/detikNews).

Demi pilkada wacana terpaparnya covid-19 terus terjadi, dengan begitu layakkah pengorbanan besar diberikan untuk demokrasi. Pemerintahan seperti apakah yang digadang-gadang, sementara dalam proses pemilihan kepemimpinan saja sudah mengabaikan keselamatan hingga harus menelan korban jiwa. Semuanya demi kursi jabatan yang akan diduduki oleh penguasa yang sebenarnya didanai oleh korporasi.

Kasus itu menunjukkan hal terkait pemilihan kepemimpinan dalam sistem demokrasi. Lantas, bagaimana pemilihan pemimpin dalam sistem Islam? Pertama, tentang urgensi kepemimpinan dalam Islam dan keharaman umat Islam hidup tanpa pemimpin/ Khalifah lebih dari 3 hari. Ini bisa dipahami, karena tanpa seorang khalifah, maka akan banyak urusan umat yang terbengkalai, dan akan banyak hukum syara’ yang tak tertunaikan dan dosa.

Kedua, bahwa esensi kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai pelaksana hukum-hukum Allah, baik yang termaktub dalam Kitabullah (Alquran) maupun dalam Sunnah Rasulullah Saw. Bahkan dengan itulah seseorang dibaiat sebagai Khalifah bagi kaum Muslim. Dan karenanya pula, sang Khalifah berhak mendapat ketaatan mutlak dari rakyatnya, baik dalam keadaan ridha maupun tidak ridha.
Konsistensi terhadap tugas melaksanakan hukum Allah ini bahkan menjadi penentu apakah kepemimpinan seorang Khalifah layak berlanjut atau diputus. Jika Khalifah bertindak amanah dan konsisten, maka tak ada yang berhak mencabut kepemimpinannya. Namun jika tidak, maka sang Khalifah layak diberhentikan. Bukan oleh rakyat, tapi melalui mekanisme peradilan oleh mahkamah khusus yang bernama Mahkamah Madzalim.

Begitu pula struktur pemerintahan yang ada dibawah sistem kekhilafahan, akan dipilih berdasarkan amanah/ ketaatan dan kesiapannya terhadap penegakan hukum syara’.
Dengan demikian, dalam sistem islam tak perlu ada pesta pemilihan umum/pilkada secara periodik sebagaimana dalam sistem demokrasi. Karena selain berbiaya tinggi, juga tak pernah menjamin munculnya pemimpin yang amanah dan siap menegakkan hukum-hukum Allah. Bahkan pemilu berkala ala demokrasi ini faktanya justru menjadi alat untuk melanggengkan rezim belaka.

Dalam Islam, pemimpin dipilih untuk menjadi abdi umat dan agama. Tugasnya tak lain mengurus umat dengan menerapkan hukum-hukum syara’, baik di dalam negeri, maupun dalam urusan luar negeri (dakwah dan jihad).
Sementara dalam demokrasi, pemimpin dipilih hanya untuk menjadi penguasa dan abdi pengusaha/korporasi. Tugasnya, melaksanakan Undang-undang yang dirumuskan oleh anggota parlemen, dimana anggota parlemen ini (teorinya) merupakan wakil rakyat, namun faktanya justru terdiri dari para wakil korporasi.

Dalam Islam, landasan memilih pemimpin adalah akidah dan hukum syara, bukan kemaslahatan atau manfaat dalam kacamata akal manusia. Dan hal ini nampak nyata dari periode ke periode kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin. Bahkan tradisi ini terus berlangsung di masa-masa selanjutnya hingga runtuhnya sistem Islam pada tahun 1924.

‘Alaa kulli haalin, jabatan pemimpin umat dalam Islam memang bisa menjadi pedang bermata dua. Membawa kebaikan jika kepemimpinan dijadikan washilah untuk membangun ketaatan. Dan akan celaka jika kepemimpinan justru menjadi washilah kemaksiatan, kekufuran dan penjajahan.
Sayangnya, washilah kemaksiatan, kekufuran dan penjajahan inilah yang justru terlihat dalam sistem kepemimpinan sekuler demokrasi. Sistem ini hanya berdimensi duniawi dan materi, sehingga dalam masyarakat yang didominasi pemikiran sekuler, kepemimpinan nenjadi hal yang diperebutkan. Bahkan untuk meraihnya mereka bisa menghalalkan segala cara. Dimasa pandemipun tidak peduli tatkala ada yang terpapar hingga menelan korban jiwa kontestan pilkada terus digelar demi demokrasi.

Itulah kenapa penerapan sistem kepemimpinan ini justru menjadi jalan munculnya berbagai kerusakan, termasuk penguasaan orang-orang kafir atas kekayaan kaum muslim bahkan atas kemerdekaan diri mereka sendiri. Inilah yang terjadi saat ini, termasuk di negeri muslim terbesar bernama Indonesia.

Karenanya sudah saatnya kepemimpinan yang rusak dan batil ini dicampakkan, dan umat kembali sadar untuk menerapkan sistem kepemimpinan Islam yang terbukti telah membawa kemuliaan selama 14 abad lamanya. Caranya adalah dengan melalui proses penyadaran umat dengan ideologi Islam. Karena dengan cara ini, umat akan paham bahwa tak ada kemuliaan selain hidup di bawah naungan sistem Islam. Dan hanya satu cara untuk mewujudkannya, yakni dengan berjuang menegakkan kembali sistem kepemimpinan Islam, yakni Khilafah Islamiyah yang dijanjikan. Wallaahu a’lam.