By: Najiha Rasyida (Praktisi kesehatan)

Lagi-lagi Indonesia menumpuk hutang. Hutang yang satu belum lunas sudah muncul lagi hutang yang baru. Belum lagi hutang tersebut akan tumbuh bunga yang tak sedikit.

Indonesia tak luput dari perhatian. Laporan Bank Dunia menguak jika Indonesia termasuk ke dalam 10 negara berpendapatan kecil-menengah dengan jumlah utang luar negeri terbesar pada 2019.
Tepatnya, Indonesia berada pada posisi ke-6 (daftar tanpa memasukkan China) dengan total utang USD 402,08 miliar atau sekitar Rp 5.907 triliun (kurs Rp 14.693 per USD) di 2019. Terdiri dari utang jangka panjang USD 354,5 miliar dan jangka pendek USD 44,799 miliar (liputan6.com, 21/10/2020).

Utang Indonesia bertambah lagi. Bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu.

Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman dari Pemerintah Australia tersebut merupakan dukungan yang memberi ruang bari pemerintah untuk melakukan manufer kebijakan dalam penanganan pandemi.

Dia pun menjelaskan, pinjaman tersebut harus dilunasi kembali kepada Pemerintah Australia dalam jangka waktu 15 tahun (kompas.tv, 21/11/2020).

Ciri khas negara dengan sistem sekuler kapitalis ketika menghadapi masalah akan mengambil solisi praktis yang sejatinya akan menimbulkan masalah baru. Kita semua sudah tahu bahwa sebelum pandemi Indonesia sudah mempunya hutang segunung pada negara lain yang belum lunas dan ditambah lagi hutang baru yang nilainya membuat kita mlongo. Pembayaran hutang tersebut dilakukan dengan cara mencicil. Walaupun begitu, bunga akan terus bertambah seiring bertambahnya waktu. Sehingga munculah ledakan hutang memberatkan.

Seharusnya tidak ada yang patut dibanggakan dari ledakan hutang riba. Banyak masalah yang akan timbul. Negara akan dihantui pembayaran hutang plus bunga setinggi langit, rakyat sengsara turun temurun, negara bisa rusak dan akan mengundang murka dan azab Allah SWT.

Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari kekayaan hutan dan laut yang beranaka ragam flora dan fauna serta minyak bumi, batu bara, emas dan masih banyak lagi. Dengan potensi alam yang begitu besar jika dimanfaatkan dengan optimal pasti dapat mencukupi kebutuhan rakyat dan melunasi hutang. Namun kanyataannya Indonesia selalu bergantung dengan negara lain dan kesejahteraan rakyatpun tak terjamin.

Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan kekayaan negeri. Hasil kekayaan alam yang melimpah tak dirasakan rakyat secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pada suatu negara dalam sistem kapitalis salah satunya Indonesia, menjadikan wewenang pemerintah sebagai hanya pengatur kebijakan. Bisa kita ambil contoh yaitu arus investasi pada negeri ini sangatlah deras dimana hal itu dimudahkan dengan Undang-undang yang membuat investor asing dan aseng bebas dan legal mengeruk kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Hasil hanya dinikmati segelintir individu dan rakyat hanya gigit jari, bahkan dampak buruknya rakyat pula yang menanggung. Karena pada saat yang sama lingkungan menjadi rusak, lapangan kerja sempit dan tanggungan hutang negara semakin menggunung. Tak ada yang bisa dibanggakan dengan ledakan hutang riba menyesakkan.

Berbeda dengan sistem Islam dimana kekayaan alam adalah bagian dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum ini wajib dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Sebaliknya, haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada individu, swasta apalagi asing.

Di antara pedoman dalam pengelolaan kepemilikan umum antara lain merujuk pada sabda Rasulullah saw.: Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah). Kemudian,Rasul saw juga bersabda:Tiga hal yang tak boleh dimonopoli: air, rumput dan api. (HR Ibnu Majah).

Peran pemerintah dalam sistem islam adalah sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Pemerintah melaksanakan pemerintahannya atas dasar keimanan. Pemerintah akan mengelola kekayaan sumber daya alam dengan baik dan optimal kemudian hasilnya akan didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Dan tidak akan menjadikan hutang riba sebagai senjata menyelesaikan segala masalah.

Kita semua pastinya mendambakan kehidupan yang sejahtera, aman dan penuh berkah maka dari itu, sudah saatnya negeri ini beralih pada sistem Islam yang berasal dari Allah SWT. Satu-satunya Zat yang berhak membuat aturan kehidupan. Wallahu a’lam bissawab…