Penulis:Ummu Ahtar(Anggota Setajam Pena)

Dilansir news.detik.com, (03-11-2020)-Presiden Joko Widodo telah meresmikan UU omnibus law UU Cipta Kerja pada UU Nomor 11 Tahun 2020.Dokumen salinan UU Cipta Kerja sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg). UU ini disahkan pada 2 November 2020 yang ditandatangani oleh Jokowi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Sehingga UU ini masuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Sebelumnya, pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Cipta Kerja pada 5 Oktober silam telah memicu lahirnya gelombang demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Namun pemerintah terus berupaya membantah berbagai kritikan terhadap UU Cipta Kerja sebagai hoaks dan disinformasi. Publik menilai kecacatan proses penyusunan undang-undang serta mengklaim bahwa pemerintah dan DPR telah mengakomodasi representasi kelompok kepentingan yang berbeda. Yaitu kelompok atau Kapitalis yang lebih menguntungkan tanpa mendengar bantahan dari rakyat sendiri.

Para ahli menilai pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tak memenuhi asas keterbukaan. Proses pembahasan rancangan UU ini juga dianggap tertutup dan diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas. Terlebih dahulu tanpa memperhatikan keterlibatan masyarakat untuk mendengar. Sehingga pembentuk undang-undang justru tetap disahkan meski ditolak habis-habisan. Yang paling aneh, banyak sanggahan atau bantahan dari UU Cipta Kerja namun tak sedikit pemohon mencabut gugatan tanpa alasan. Sehingga terkesan ada udang dibalik batu mengenai upaya tergesa-tergesa pemerintah dalam melindungi untuk pengesahan UU tersebut.

Dilansir pada nasional.kompas.com, (25-11-2020)- Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan 3 warga Papua dari kuasa para pemohon bertanggal 9 November 2020 yang diterima oleh kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 November 2020 yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat. Padahal gugatan pemohon adalah salah satu pasal kontroversi yang dibantah oleh para ahlinya.Lalu apa itu?

Diantaranya penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup. Sebelumnya Amdal disusun tidak hanya melibatkan masyarakat yang terkena dampak, tetapi juga pemerhati lingkungan hidup dan yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal. Justru UU Cipta Kerja menghapus ketentuan yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal sesuai pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945.

Dilihat pada pasal 65 ayat 1, UU Cipta Kerja juga dinilai mengkomersialisasikan pendidikan. Yang mana perizinan usaha tidak berlaku pada sektor pendidikan kecuali lembaga pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus.Ketentuan tersebut dinilai mendiskriminasi kawasan ekonomi khusus sehingga di kawasan tersebut pendidikan harus memiliki izin usaha.

Sedangkan hukuman Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa Perizinan Usaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Melalui news.detik.com Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid menilai bahwa ketentuan umum ini sangat berbahaya dan perlu perhatian bersama. Hal ini akan mempidana para kiai atau ustaz yang menyelenggarakan pendidikan via pesantren baik modern maupun tradisional yang dikarenakan persoalan perizinan yang belum beres. Padahal UU khusus untuk Pesantren sudah ada yakni UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang sama sekali tidak mencantumkan sanksi pidana, melainkan pembinaan dan sanksi administratif.

Sayangnya perjuangan rakyat menolak pengesahan UU Cipta Kerja itu sia-sia adalah sebuah kewajaran.Karena pemerintah memiliki instrumen yang lebih memadai dan canggih dalam memanipulasi kesadaran publik, membantah berbagai bentuk kritik serta memodifikasi dan memperpendek perlawanan dengan mengarahkan tuntutan ke jalur-jalur yang telah direkayasa untuk memperlemah gerakan. Seperti contoh yang terjadi pada kasus Ravio Patra. Sehingga penguasa otoriter menutup rakyat mengungkapkan pendapat mereka.

Sungguh rezim kejam terhadap rakyat namun sebaliknya melemah pada para Kapitalis. Permainan regulasi wajar di sistem ini. Karena suara terbanyak didominasi oleh para Kapitalis dan anteknya. Sistem Demokrasi yang mendambakan suara terbanyak ini mampu mengubah aturan hukum sesuka hati.

Sungguh kebobrokan sistem ini sudah jelas. Sistem abu-abu yang justru mengarah pada sistem Kapitalisme. Yang mana sejatinya hanya membuat aturan hukum sesuai pemikiran egois dan arogan penguasa tanpa didasari ruh. Sehingga sangat berbeda dengan sistem Islam yang lahir dari Allah SWT. Hukumnya bersumber dari Al Quran dan As Sunnah.

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu…”(QS Al Maidah ayat 49)

Umar bin Khatab mencontohkan perilaku Islam dalam memberikan keadilan hukum pada rakyatnya sama rata. Di masa jabatannya, beliau menghormati dan mendengar keluhan seorang prajurit pasukan biasa yang melaporkan pejabat atas perbuatan yang tidak baik kepadanya. Prajurit itu mengadukan Amr bin al-‘Ash yang telah menuduhnya berbuat nifak (munafik).

Seketika langsung Khalifah Umar menulis surat yang isinya agar Gubernur Amr dicambuk di hadapan orang banyak jika tuduhan prajurit tersebut benar dengan kesaksian para saksi. Setelah diadakan pemeriksaan ternyata tuduhan tersebut benar. Gubernur Amr menuduh dia telah berbuat nifak.

Kemudian sebagian orang berusaha agar Amr tidak dicambuk. Sebagai gantinya dia diharuskan membayar sebidang tanah kepada prajurit tersebut. Akan tetapi, prajurit itu menolak usulan ini dan ingin menyambuknya Amr.

Ketika dia bangkit untuk memukul Gubernur Amr dia diam. Namun Amr menegaskan kepada prajurit untuk segera menyambuknya. Alhasil prajurit memaafkan Amr dan tidak ingin menyambuknya. Sungguh Islam sangat indah.

Apa yang ditunjukkan Umar bin Khatab adalah penegasan bahwa sistem Khilafah sangat terbuka dengan kritik dan aduan dari rakyatnya. Sistem Khilafah bukan sistem antikritik. Siapa pun bebas memberikan kritik dan aduan. Tanpa memperhatikan status jabatan atau keuntungan.

Didalam Islam ada satu aktivitas mulia yang disejajarkan dengan penghulu syuhada. Yaitu melakukan muhasabah kepada penguasa. Aktivitas ini disamakan dengan jihad fi sabilillah. Rasul Saw. bersabda,

“Pemimpin para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang yang melawan penguasa kejam. Ia melarang dan memerintah. Namun, akhirnya ia mati terbunuh.” (HR ath-Thabarani).

Oleh karena itu sepatutnya sistem ini harus diganti bukan malah sebaliknya jadi tambal salam. Yaitu dengan menerapkan aturan Islam secara kaffah dengan naungan Khilafah Islam ala minhaji nubbuwah. Karena itu adalah wajib.
Wallahualam Bissawab.