Oleh : Ranti Wijaya

Tagar “Save Komodo” menggema di jagad maya beberapa waktu lalu. Hal ini bermula dari beredarnya potret komodo yang berhadapan dengan truk di pembangunan Pulau Rinca.

Pembangunan yang bertujuan menyulap Pulau Rinca sebagai tujuan wisata ini dikhawatirkan malah merusak habitat komodo.

Komodo, satwa endemik Indonesia yang terancam punah ini memang memiliki daya tarik tersendiri. Eksotisme kadal raksasa dan kecantikan alamnya membuat Taman Nasional Komodo terpilih menjadi The New 7 Wonders atau salah satu dari 7 Keajaiban Dunia, pada Mei 2012. Tak heran jika rezim kapitalistik yang berkuasa menatap komodo sebagai asset yang akan mengalirkan pundi-pundi rupiah.

“Komodo ini satu-satunya di dunia jadi kita harus jual,” tegas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata super Prioritas di Jakarta, Jumat, 27 November 2020. Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah akan tetap mempromosikan pariwisata komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. Ia meyakinkan pembangunan yang dilakukan di destinasi pariwisata tersebut dilakukan untuk bisa menjaga keberlangsungan binatang langka tersebut.

Pembangunan “Jurassic Park” yang menghabiskan dana sebesar 69,96 miliar ini sontak mendapat sorotan publik. Tak hanya publik dalam negeri tapi juga luar negeri. Kantor berita Reuters menurunkan berita terkait pada Selasa (27/10/2020), dengan judul Indonesia Says ‘Jurassic Park’ Project no Threat to Komodo Dragon.

Para pecinta lingkungan mengatakan pembangunan harus dihentikan. Komodo harus tetap menjadi prioritas utama dengan melindunginya di kawasan yang ditentukan. Seorang anggota koalisi, Greg Afioma, yang dikutip BBC menyebut bahwa kelompoknya khawatir pembangunan yang direncanakan akan mempengaruhi reptil dan penduduknya. Perkembangan massif semacam ini mengganggu interaksi antar satwa dan akan mngubah habitatnya.

Demikianlah, wajah penguasa dalam sistem kapitalis. Meski banyak pihak yang menyangsikan kondisi komodo akan baik-baik saja, proyek tetap dilanjutkan. Kebijakan yang dibuat hanya terfokus pada keuntungan materi tanpa melihat dampak besar yang bisa ditimbulkan pada populasi komodo. Saat ini pariwisata memang menjadi primadona baru dalam dunia bisnis. Terlebih lagi, pola hidup masyarakat yang “gila” hiburan menjadikan sektor pariwisata sebagai kesempatan emas meraup keuntungan besar. Lantas, bagaimana Islam memandang masalah ini?

Pada saat sebuah negara membangun infrastruktur, perlu dilihat dengan paradigma apa infrastruktur itu dibangun. Islam mengatur bahwa negara tidak akan membangun infrastruktur yang mengabaikan hak manusia, alam, dan lingkungan.

Lahan konservasi termasuk wilayah hima yang harus dilindungi. Sejatinya hima adalah lahan konservasi untuk menjaga keseimbangan alam. Jelas, lahan konservasi tidak boleh dikonversi menjadi lahan investasi, seperti yang dilakukan rezim saat ini.

Rasulullah saw bersabda,”Tempat tinggal yang paling menyenangkan adalah hima, andai saja di sana tidak terdapat banyak ular.”(HR. An Nasa’i). Pada masa Rasulullah ada beberapa hima, Hima An-Naqi salah satunya yang berada di dekat Madinah. Di tempat inilah umat Islam menggembala kuda-kudanya. Rasulullah melarang berburu binatang pada radius 4 mil. Selain itu, masyarakat juga dilarang merusak tanaman dalam radius 12 mil di sekitarnya.

Hima ditetapkan sebagai zona yang tak boleh disentuh untuk apapun bagi kepentingan manusia. Tempat tersebut digunakan sebagai konservasi alam, baik untuk kehidupan binatang liar maupun tumbuh-tumbuhan. Maka, tidak layak mengeksploitasi lahan konservasi sebagai destinasi wisata untuk kepentingan ekonomi dan bisnis karena keserakahan manusia.

Wallahu a’lam bish-shawab.