Oleh: Muslihah AQ
Remaja Aktivis Dakwah

Jakarta, CNBC Indonesia – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang digelar secara virtual pada 21-22 November ini memunculkan kesepakatan dari sejumlah negara yang paling rentan menghadapi dampak pandemi Covid-19 untuk bisa melakukan perpanjangan cicilan utang hingga pertengahan tahun 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pada acara The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang diselenggarakan secara daring pada Jumat, (20/11/2020), disepakati adanya perpanjangan masa cicilan utang.
“Ini adalah fasilitas relaksasi bagi pembayaran utang negara-negara miskin […] yang tadinya pada sampai akhir tahun ini, kemudian diperpanjang hingga pertengahan tahun 2021,” jelas Sri Mulyani di Istana Bogor yang ditayangkan secara virtual, dikutip CNBC Indonesia, Minggu (22/11/2020).(www.cnbcindonesia.com)
Totalnya utang baru Indonesia yakni bertambah sebesar lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral. Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun. Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan pandemi Covid-19.(JAKARTA, KOMPAS.TV)
Sebelum pandemi kondisi perekonomian di negeri ini telah sekarat, di tambah dengan resesi akibat pandemi covid19, utang pun menjadi jalan terakhir untuk menutup defisit kas negara yang kian melejit.
Utang tak patut dibanggakan karena menunjukkan kegagaln pemerintah mengelola SDA dan kekayaan negeri.
Kondisi ini sungguh ironi, negara kaya raya yang sumberdaya alam, dari tambang, hutan, dan kekayaan lautnya, malah menjadi utang luar negeri Ke 7 di Dunia.
Ini adalah kesalahan tatakeloka negara, akibat penerapan sistem kapitalisme, demokrasi di negeri ini. Sistem ini telah menjadikan sumber utama negara yaitu pajak dan hutang. Dan menjadikan negara yang berhutang itu lebih lemah, negara-negara pemberi hutang akan memeras kekayaan negara pengutang atau kreditor. Alhasil negara yang berhutang harus melepas satu-persatu aset di negerinya, kepada negara atau lembaga kreditur. Maka pendapatan negara sulit melejit, karena pengelolaan SDA di serahkan swasta asing atau negara pengutang.
Lalu bagaimana cara Islam mengatasi ledakan utang?
” Utang luar negeri, untuk pendanaan proyek adalah cara paling berbahaya, terhadap eksistensi negri Islam. Utang juga jalan untuk menjajah suatu negara.” Maka perlu revolusi politik dan ekonomi untuk sistem keuangan yang kokoh. Berlandaskan Sistem politik yang kuat, yang tidak didikte di negara lain.(Abdurrahman al-Maliki).
Negara untuk menutup utang-utang tersebut, negara harus di tanggung oleh rakyat, maka tidak heran pemerintah mengambil pajak hampir di semua sektor. Dan jika jalan keluar hanya melakukan pinjaman kepada asing lembaga keuangan global, adalah strategi yang jelas keliru, dan tidak di benarkan oleh Syariat. Karena utang tersebut di sertai dengan bunga, jika tidakpun pasti di sertai dengan berbagai syarat yang mengikat. Padahal utang di sertai bunga secara qot’i hukumnya haram, maupun untuk individu ataupun negara. Karena termasuk riba. Karena hal tersebut akan mempunyai celah mendiktek dan mengontrol khilafah. Seperti yang di alami Khilafah Utsmani.
Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
“(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi putusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 141)
Ini juga menjadi ancaman serius bagi Islam, ini juga menjadi sebab mengapa kaum kafir mempunyai cengkraman di negeri kaum muslim. Mereka menerapkannya pada penguasa meski penguasa itu paling dungu sekalipun.
Maka dari itu, cara keluar dari situasi ini jangan mengutang, dan berhenti berhutang. Dan melakukan revolusi sistem negara. Makro ekonomi syariah, menawarkan sistem keuangan Baitul Mal Sebagai solusinya.
Hanya dengan sistem khilafah yang memiliki kemandirian politik, dan kekokohan sistem ekonomi. Melakukan penataan ulang aset, sumberdaya melimpah dinyatakan sebagai pemilikan umat. Di kelola negara secara mandiri untuk di nikmati masyarakat luas. Kepemilikan akan ditarik dan di tata ulang.
Kebiasaan ber-hutang karena tertipu oleh investasi asing akan di hentikan oleh Khilafah, Khilafah akan menata ulang optimalisasi kapasitas SDM untuk memandirikan ekonomi. Sehingga, perekonomian akan stabil, sampai membawa kesejahteraan bagi warga negara. Bahkan menjadi mencesuar ekonomi dunia.
Dari sini Pandangan publik, tidak hanya harus melihat bahaya ledakan hutang, namun semestinya mengganti sistem agar sesuai dengan Islam yaitu Khilafah.