Oleh: Nirwana Ummu Maryam
(Guru MA &Aktivis Muslimah Magetan)

Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (3/12/2020).

Wenny Bukamo tercatat sebagai calon petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Dia berpasangan dengan Ridaya Laode Ngkowe.(Bisnis.com,03/12/2020)

Wenny bukamo saat ini masih maju dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten Banggai Laut sebagai petahana, terkait status calon kepala daerah,. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah masih meloloskan calon bupati yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, hal itu karena sang calon belum mendapat vonis bersalah dari pengadilan.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah divisi hukum Naharuddin, calon bupati masih dapat menjadi peserta pilkada selama belum ada keputusan tetap dari pengadilan.(CompasTV,6/12/2020)

Lolosnya tersangka korupsi atau diduga terkait pelanggaran hukum seperti ini diperkirakan akan meningkatkan kemungkinan penyelewengan. Sudah menjadi rahasia umum, demokrasi identik dengan uang. Siapa yang ingin meraih atau mempertahankan kekuasaan harus memiliki uang.

Proses pemilihan berbiaya mahal

Korupsi dalam sistem demokrasi adalah keniscayaan. Semua terjadi karena sistem politik yang berbiaya mahal yang dianut oleh model pemerintahan korporatokrasi . Demokrasi yang mahal itu tercermin dari biaya politik seseorang yang ingin meraih jabatan publik di dalam Pemilu. Di mana untuk mengikuti proses pencalonan mulai dari presiden, anggota DPR atau DPRD serta Kepala Daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Akibatnya para calon untuk membiayai dana kampanye yang mahal rela melakukan korupsi. Karena dalam demokrasi halal haram tidak menjadi tolak ukur. Ditambah lagi para calon selaku individu tidak memiliki ketaqwaan dan takut terhadap dosa., serta siksa di akhirat.

Ketika masih menjadi calon saja sudah melakukan korupsi, bagaimana kalau terpilih? Bisa dipastikan saat menjabat akan lebih parah. Apalalagi ketika memperoleh dana kampanye, para calon bekerja sama atau melibatkan para cukong politik, dan investor atau para kapitalis. Politik balas jasa pun tidak bisa dihidari, akhirnya kebijakan-kebijakan calon yang terpilih akan dikendalikan oleh para pemilik modal.

Negeri ini tidak akan pernah maju dan berhenti dari kasus korupsi, karena sudah sejak awal telah salah memilih sistem untuk mengatur perbendaharaan Negara. Sistem demokrasi yang diterapkan dan diagungkan dan diyakini masih bias diperbaikin nyatanya malah memberi peluang para koruptor menjadi cosmopolitan. Berbeda dalam Islamo pengangkatan penguasa sederhana dan berbiaya murah, jauh dari kecurangan.

Pengaturan Islam Dalam Mengangkat Caloa Penguasa

Dalam Islam mengangkat seorang pemimpin di wilayah negara Islam, diangkat oleh Khalifah yang disebut dengan wali. Bukan berdasarkan pemilu.

Para harus memenuhi syarat sebagai penguasa yang disyaratkan dalam Islam, yakni laki, merdeka, baliq, muslim, berakal, adil dan memiliki kemampuan.

Makna merdeka disini adalah yang tidak mendapat tekanan atau dikendalikan oleh siapapun. Tidak di kendalikan oleh cukong politik atau para kapital. Maka ketika melaksanakan tugas, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan bebas dari tekanan dan intervensi dari pihak manapun.

Dalam Islam, para calon penguasa haruslah orang-orang yang layak untuk memegang amanah dalam urusan pemerintahan. Mereka harus memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidangnya. Bukan asal punya uang, sehingga dapat membeli kekuasaan.

Calon pemimpin harus bertaqwa, dan punya rasa takut kepada Allah, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia menyadari betul bahwa, amanah yang diberikan kelak akan dimintai tanggung jawab atasnya.

Sulaiman bin Nuraidah menuturkan riwayat dari bapaknya yang berkata, “Rasulullah Saw berkata, jika mengangkat seorang Amir pasukan, atau detasemen, senantiasa berpesan, khususnya kepada mereka agar bertaqwa kepada Allah, dan kepada kaum Muslimin yang ikut bersamanya. Agar berbuat baik.”(HR.Muslim).

Demikianlah mekanisme pengangkatan penguasa pada suatu wilayah dalam Islam. Sederhana , praktis dan berbiaya murah tetapi menghasilkan pemimpin yang berkualitas amanah, kapabel dan tentu saja bertaqwa. Masihkan kita berharappada sistem demokrasi yang rusak ini.? Saatnya move on dari sistem yang rusak ini dan mengganti dengan Sistem Islam yaitu Khilafah. Wallahu A’lam Bishawab.