Oleh: Azizah, S.PdI*

Selaras dengan reformasi kepengurusan MUI yang resmi diumumkan (26/11), pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai adanya dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin sebagai perpanjangan tangan pemerintah, untuk ikut campur tangan di payung besar para ulama tersebut. Menurutnya, hal ini menjadikan daya kekritisan MUI akan hilang, dan bisa dikendalikan pemerintah.

Pasalnya sejumlah nama hilang dari kepengurusan lama, seperti Din Samsudin, mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Mereka dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah, bahkan tiga nama terakhir adalah alumni 212, kubu yang sempat punya masalah dengan pemerintah.

Maka langkah aman dengan merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang dilakukan pemerintah untuk meredam suasana. Seperti dilansir CNN Indonesia, 28/11, cara semacam ini dikritisi oleh pengamat politik LIPI, Siti Zuhro sebagai cara pemerintah Orde Baru, yang state coorporatism. Ia berpendapat seharusnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI.

Daya kritis para punggawa dalam jajaran MUI lama kepada pemerintah, jelas bernuansa politis. Padahal aktivitas mereka mengurusi persoalan ‘agama’. Karena itulah wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily yang memberi penegasan, MUI bukan organisasi politik. (CNN Indonesia, 28/11/2020). Ia menyatakan MUI merupakan tempat berhimpunnya ormas-ormas Islam yang tujuannya bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk kemaslahatan umat. Karena itulah, Ace berharap kepengurusan yang baru bisa mengedepankan Islam yang moderat. yaitu Islam yang rahmah dan ramah, bukan yang marah.

Namun jika pengebirian kekritisan MUI benar-benar terjadi, sungguh patut disayangkan. Sebab MUI adalah wadah ormas-ormas Islam, tempat kaum muslim menaruh harapan terselesaikannya urusan umat. Terlebih lagi apabila MUI dilepaskan dari peran politik, semakin mustahil kemaslahatan umat dapat diraih. Lalu bagaimana Islam memberi solusi ?.

Islam Politik di Alam Demokrasi
Selama hidup dalam alam demokrasi, konsepsi Islam tak kan pernah berhenti terancam angin topan dan badai. Seperti halnya gagasan Islam politik yang selalu digoyang dengan narasi sumbang sekulerisasi, seperti Ormas Islam tak boleh bersentuhan dengan politik, Islam hanya berada dalam ranah ibadah mahdhah dan urusan moral. Bahwa politik tidak sejalan dengan Islam. Politik kotor dan najis, identik dengan kebohongan, tipu muslihat, serta keculasan. Sementara Islam itu suci. Karenanya para ulama, da’i, para pendakwah Islam dilarang berdekatan dengan politik.

Benar. Politik sekarang memang kenyataannya demikian. Identik dengan kebohongan, kecurangan, kekacauan, dan penyesatan yang dilakukan para politikus. Kaedah yang dipegang adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Walhasil banyak hal yang tidak benar, terjadi kedzaliman, perampasan hak rakyat dan kesewenang-wenangan. Tapi hal ini bukan karena Islam. Justru karena dalam kehidupan ini diterapkan aturan-aturan kapitalis sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan, menyebabkan umat manusia terjerumus ke lembah hitam.

Hal ini wajar, sebab dalam konsep dasar demokrasi ciptaan barat, urusan pemerintahan adalah satu hal yang tidak boleh digabung dengan urusan keagamaan. Legenda demokrasi meyakini kekuasaan gereja (agama) berbeda dengan kekuasaan negara.

Inilah pola-pola berbahaya yang tak boleh diremehkan. Bahkan harus diwaspadai sebagai faham yang batil dan menyesatkan, penuh rekayasa dan kepalsuan. Karena sejatinya, realitas negara adalah untuk mengurusi kepentingan rakyat tak terpisahkan dengan agama. Secara langsung maupun tidak negara akan mengawasi urusan pemerintahan, termasuk urusan-urusan agama. Karenanya posisi para ulama, yang menggawangi urusan-urusan agama haruslah menjadi mitra penguasa, namun tidak terjebak dalam permainan kekuasaan demokrasi. Berdekatan dengan penguasa hanya untuk mengemis jabatan. Melegitimasi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

Dengan cara inilah ulama memiliki alasan kuat untuk lantang bersuara, mengembalikan kesadaran politik Islam. Meluruskan seruan arus moderasi beragama yang kian mengaburkan umat dari pemahaman Islam yang sesungguhnya. Berhati-hati agar tak jatuh dalam perangkap politik adu domba Barat. Menyadari bahwa moderasi beragama adalah kedok Barat untuk memusuhi kelompok Islam yang mereka sebut “radikal”.

Sebagai mitra penguasa ulamalah yang seharusnya menjadi orang pertama yang menolak kampanye moderasi beragama seruan Barat. Proyek yang sengaja diaruskan untuk memecah belah umat Islam. Berani mengungkap kebenaran dan menentang kezaliman. Menyadarkan umat tentang bahaya kapitalisme, sekularisme, liberalisme, pluralisme, dan isme lainnya agar tak tumbuh subur. Demikianlah kerja politik yang semestinya dilakukan para ulama era kekinian.

Posisi Ulama dalam Islam
Peran dan aktualisasi politik ulama memiliki arti penting dalam Islam. Sebab Allah SWT berfirman dalam Al qur’an:
“Hendaklah ada diantara kalian segolongan umat yang menyeru kepada Al khair, memerintahkan yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (TQS. Ali Imran 104).

Mengenai ayat ini Imam Al qurthubi menjelaskan, kata ‘ min’ dalam ayat tersebut adalah Li at tab’idh (menunjukkan makna sebagian). Dan maknanya menurut beliau adalah adanya para ulama yang melakukan hal tersebut, dan bukan setiap manusia. Dengan kata lain bahwa para ulama lebih wajib dalam melakukan amar ma’ruf nahi mungkar dibanding yang lain.

Dr Samikh Athif Az Zein dalam bukunya As Siyasah wa Siyaah Ad Dauliyah menyatakan, ” …maka politik sebagaimana kita ketahui adalah pemeliharaan serta perbaikan, penegakan, petunjuk, serta bimbingan”. Sebab politik dalam Islam memiliki makna mengatur urusan umat. Artinya politik itu identik dengan kebaikan serta perbaikan.

Hal ini berarti ulama tidak perlu takut terjun dalam politik, lantaran terseret konsepsi negatif masyarakat yang sengaja mengaburkan makna politik, dan melegitimasi pelakunya telah melakukan penyimpangan dari yang Haq. Sebab pada diri ulama terpadu hal istimewa. Pertama, karena pemahaman mereka tentang Allah yang melahirkan sikap takut pada adzabNya, ikhlash dan taat kepada Allah SWT. Kedua, pemahaman mereka tentang batasan dan larangan yang ditetapkan Allah serta kefardhuannya yang diperlukan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT.

Bahkan dalam hadits Riwayat Ibnu Hibban, Imam Abu Dawud, Ad Darimi, At Tirmidzi, Imam Ath Thabrani serta Ath Thathawi Rasulullah Saw menegaskan tentang posisi ulama:
“…bahwa Ulama adalah pewaris para Nabi. Dan para Nabi tidak mewariskan Dinar dan dirham tapi mewariskan ilmu…”

Maka ulama yang connected antara ilmu yang dikuasai dan amal kebaikan serta dengan keilmuannya itu senantiasa membela dan memperjuangkan hak-hak umat adalah kategori ulama yang dinantikan umat. Mereka adalah jenis ulama akhirat. Yang alim tentang Allah, serta ‘alim tentang batasan-batadan yang ditetapkan Allah, serta apa-apa yang difardhukanNya.

Mereka layak menjadi mitra penguasa. Bukan untuk menjadi oposisi. Menjatuhkan, apalagi merebut kekuasaan, tetapi dalam rangka menjalankan kewajiban untuk mencegah penyimpangan atau kekurang optimalan amanah sebagai pengatur urusan umat. Kemitraan ini sangat dibutuhkan, sebab ulama tak punya jabatan dan kewenangan untuk memberangus kedzaliman dan kemungkaran. Tapi penguasalah yang memilikinya dan punya kemampuan menggerakkan tanga-tangan mereka untuk mengatasinya.

Maka dengan jelas Ibn al-Jauzi dalam Shaid al-Khatir menyebutkan, “Perbedaan antara ulama dunia dan ulama akhirat adalah: ulama dunia haus kekuasaan di dalam dunia dan suka mendapatkan harta serta gila pujian. Sebaliknya, ulama akhirat tidak mendahulukan itu semua. Mereka sangat takut dan sangat menyayangi siapa saja yang diuji oleh dunia.” (Ibn al-Jauzi, Shaid al-Khathir, hlm. 14).

Ulama seperti inilah yang akan selalu dijaga oleh Islam dan kekuasaannya., dilindungi, dan dimuliakan harkat dan martabatnya. Dipercaya untuk meluaskan Islam hingga ke penjuru dunia.

*Penyuluh Agama Islam