Oleh: Ummu Athifa
(Penulis)

Perempuan adalah manusia yang terlahir dengan kekuatan perasaan. Setiap kejadian yang menimpa dirinya, pasti akan dijadikan momentum memperkuat pribadinya. Maka, tak heran banyak perempuan di dunia, bahkan Indonesia menuntut keadilan.

Ternyata, ada sebuah studi yang meyatakan bahwasannya hampir 60% perempuan telah mengalami kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO). Ini umumnya terjadi melalui Favebook, Instagram, Whatsapp, dan Snapchat. Kasus ini melibatkan 14.000 anak perempuan berusia 14-25 tahun di 22 negara termasuk Brasil, Benin, Amerika Serikat (AS) dan Indonesia.

Bentuk pelecehan yang terjadi umumnya berupa penghinaan dengan bahasa kasar, ancaman kekeran seksual, serta yang terparah merupakan serangan dari komunitas LGBTIQ. Serangan itupun dibumbui adanya rasisme (dw.com,06/10/20).

Selain perkara di atas, ternyata di Indonesia permasalahan pada perempuan masih belum terselesaikan dengan tuntas. Terutama ketika masa pandemi, perempuan banyak mengeluh dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan layanan kesehatan reproduksi, termasuk kehamilan, melahirkan, dan keluarga berencana.

Menurut Komnas Perempuan beban perempuan berlipat di masa pandemi. Terutama kaitannya dengan relasi di dalam keluarga yang masih dipengaruhi budaya patriarki. Oleh karena itu, meminta kepada pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dalam hal kepemimpinan perempuan dan layanan dasar (tempo.co,22/10/20).

Berbagai upaya digencarkan secara massif demi keselamatan dan keamanan perempuan. Hanya saja belum membuahkan hasil. Kaum perempuan masih terintimidasi dengan aturan yang berlaku saat ini.

Ya, aturan yang bercokol pada sistem demokrasi memiliki visi untuk absen dalam melindungi rakyatnya. Terutama, kaum perempuan yang paling rentan dimangsa dan ditindas sebagai sasaran empuk. Berbagai kondisi menjadikan perempuan selalu terintimidasi.

Ternyata, salah satu pemicunya ketergantungan ekonomi. Tak salah jika di masa pandemi, di mana suami mengalami kesulitan dalam memberi nafkah, sedangkan kaum perempuan masih menggantungkan sisi finansial kepada suaminya. Di sisi lain, berpeluang mengalami eksploitasi sebagai efek domino dari pandemi.

Nyatanya, pandemi tak menyurutkan langkah mereka (baca: kaum feminisme) untuk membuat seruan liberal yang menyasar perempuan skala global. Mereka tak benar-benar perhatian akan nasib perempuan di tengah pandemi. Slogan keseteraan gender digaungkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah karut-marut.

Ditambah keserakahan kapitalisme berdampak serius pada meningkatnya angka kemiskinan secara global. Wajar saja, kebijakan yang ada akan tumpang tindih dengan kebijakan sebelumnya. Akar permasalahannya belum terselesaikan dengan tuntas.

Seyogianya, pemerintah mulai fokus menyelesaikan permasalah kaum perempuan dengan serius. Mulai dari memenuhi kebutuhannya dengan memudahkan para suami untuk mendapatkan pekerjaan. Memastikan keamanan di luar rumah dari penjahat yang tidak bertanggung jawab. Sesuai sabda Rasulullah Saw. yang artinya, “Imam adalah penggembala (raa’in), dan ia bertanggung jawab untuk orang-orang yang digembalakannya“.

Maka, peran negara sangatlah vital dalam kondisi seperti ini. Seperti dalam Islam, negara memiliki tugas utama yaitu melayani dan mengurusi kebutuhan rakyat, melindungi kaum lemah, dan mencegah terjadinya kezaliman. Dikarenakan prinsip dasarnya meminimalkan problem yang terjadi serta memecahkan permasalahan secara komprehensif.

Selain itu, kaum perempuan di dalam Islam juga harus dipandang sebagai kehormatan yang wajib dijaga, diperlakukan layaknya sebagai manusia yang bermartabat. Sehingga, kaum perempuan akan sejatera dalam naungan negara Islam kaffah.

Wallahu’alam bi shawab.