Oleh: Tati Sunarti, S.S (Aktivis Muslimah Karawang)


Negara yang menganut sistem demokrasi seolah memiliki sebuah invisible rule yang mengharuskan mereka untuk mengutang dalam mengelola negaranya. Dan negara-negara maju (Barat) akan dengan senang hati pula mengulurkan tangan dalam hal ini. Negara pengutang sebagian besar adalah negara-negara berkembang di wilayah Asia, yang secara sumber daya alam justru sangat melimpah.


Seperti halnya Indonesia yang baru-baru ini kembali menambah jumlah utang luar negerinya. Utang luar negeri ini diberikan oleh Jerman dan Autralia. Dilansir dari portal berita kompas.tv Indonesia mendapatkan pinjaman luar negeri sebesar 24,5 T dari Australis dan Jerman dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. Tentu saja utang negeri Jamrud Khatulistiwa ini semakin menggemuk dari tahun ke tahun.


Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, uluran tangan dari Australia dan Jerman ini merupakan bentuk pemberian dukungan bagi pemerintah Indonesia dalam melakukan manufer kebijakan dan penanggulangan pandemi.
Sehingga pinjaman ini digelontorkan selain untuk korban yang terdampak pandemi juga bagi pelaku UMKM. Sri Mulyani menyatakan pula utang ini sebagai bentuk penjagaan terhadap kestabilan fiskal yang dinilai paling penting (kompas.tv).
Sungguh ironi, negeri yang kaya akan sumber daya alam justru melimpah utang.
Salah Langkah dalam Mengelola Sumber Daya Alam
Indonesia adalah negara kepulauan. Negara yang terletak tepat di garis Khatulistiwa. Negera tropis yang melimpah sumber daya alamnya. Maka tidaklah heran jika begitu banyak negara luar yang tertarik untuk “turut serta” mengelola kekayaan alamnya.
Gayung bersambut, Indonesia pun membuka kran investasi untuk memfasilitasi keinginan negara luar tersebut. Inilah pintu awal kesalahan dalam mengelola sumber daya alam.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat…”. Namun pada praktiknya ternyata pengelolaan ini malah diserahkan pada pihak lain (investor).
Kekayaan laut, bumi dan hutan dikelola orang pihak-pihak swasta. Negara hanya berperan sebagai regulator yang memfasilitasi pihak swasta dan memudahkan pengelolaan dalam bentuk legal policy berupa undang-undang.
Menyerahkan pengelolaan sumber daya alam pada pihak swasta akan membuka kondisi buruk ekonomi yaitu monopoli kekayaan. Hal ini pula akan menghambat negara dalam mencapai tujuan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Karena segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan, penentuan distribusi bahkan pemanfaatan hasilnya bergantung pada si pengelola (investor).


Membuka celah baik dalam bentuk investasi atau pun utang luar negeri akan membuat negara tak memiliki daya dalam megurusi diri dan rakyatnya. Tak bisa menentukan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Semua kebijakan akan senantiasa mengikuti alur pihak lain. Bukankah kondisi ini menunjukkan penajajahan gaya baru?
Seharusnya kekayaan alam yang dimiliki menjadi dayang topang utama dalam memajukan dan mengurusi urusan rakyat. Kekayaan alam jika dikelola oleh negara sendiri akan menjadikan negara tersebut mandiri dan berdaulat. Sehingga tujuan kemakmuran rakyat yang adil dan merata akan tercapai.


Islam Membentuk Negara Tak Berutang
Negara tak berutang tentu saja bisa diwujudkan. Dengan cara menerapkan aturan yang benar tanpa intervensi pihak asing. Ideologi Kapitalisme-demokrasi sudah menunjukkan bahwa ia tak mampu menjadi landasan dalam mengelola sumber daya alam dengan benar. Karena ideologi membuka celah intervensi asing (berupa bantuan luar negeri/utang).
Islam akan memastikan negara yang menerapkan aturannya secara menyeluruh menjadi negara yang berdaulat dan mandiri. Islam melarang berutang dalam bentuk utang riba. Karena utang riba akan memutus keberkahan dan memunculkan kesengsaraan.
Lalu bagaimana menyelesaikan persoalan utang negara saat ini?


Solusi mutakhirnya adalah menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan baik individu, masyrakat atau pun negara. Kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah, maka aturan yang paling cocok untuk mengelolanya adalah dengan menggunakan aturan Islam.


Islam membagi kekayaan menjadi tiga. Pertama, kekayaan individu yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang tanpa mengganggu kekayaan milik negara atau pun umum dan dengan cara yang benar sesuai Islam.
Kedua, kekayaan negara yaitu kekayaan yang diperoleh melalui zakat mal, zijyah, kharaj dan lainnya. Ketiga, kekayaan milik umum yaitu kekayaan berupa sumber daya alam. kekayaan ini dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud).
Dalan poin ketiga, Islam melarang pengelolaannya diserahkan pada pihak swasta sehingga menutup celah monopoli ekonomi dan memastikan pada harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja.
Maka pada saat Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara, tak akan mendapati kondisi Negeri Jamrud Khatulistiwa melimpah Utang tapi akan melimpah keberkahan dan kesejahteraan.
Wallahu’alam