Oleh : Lutfia Annisa , (Mahasiswi dan aktivis dakwah)

Pilkada yang awalnya direncanakan berlangsung 23 September 2020 ditunda kemudian terlaksana pada 9 Desember 2020, namun sejatinya sempat menyimpan was-was bagi masyarakat. Pasalnya, dari laporan CNN Indonesia (10/09/2020) tercatat ada 60 orang paslon positif Corona dan jumlahnya masih bisa bertambah. Berdasarkan data tes swab dari 32 provinsi dan 21 orang diantaranya terdapat paslon yang positif Corona.

Pemaksaan keberlangsungan pilkada memang dikhawatirkan menimbulkan masalah baru terhadap kesehatan dan nyawa masyarakat. Karena perjalanan stastistik angkanya saja belum melandai dan pandemi memang belum mereda. Akibatnya pelacakan rantai penyebaran sulit untuk dideteksi. Tetap berlangsungnya pilkada di tengah pandemi, ini membuktikan bahwa di dalam sistem demokrasi hanya mengedepankan perlombaan atas kekuasaan bukan penyelesaian masalah. Meskipun sebenarnya penundaan bias saja dilakukan dengan mengacu dari Peraturan KPU (PKPU) No. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan pilkada dalam kondisi bencana non-alam, namun pemerintah sepertinya akan tetap memaksakan terlaksanya pemilu tahun ini. Banyaknya penolakan dari mayoritas masyarakat tidak menjadikan pertimbangan pemerintah melakukan penundaan.

Fakta-fakta yang telah disebutkan sudah menjelaskan sistem dan aturan demokrasi hari ini , tentu jelas sangat berbeda dengan sistem dalam Islam, dimana negara sebagai perisai atau pelindung rakyat. Ungkapan ini sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam an-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, “(Imam itu perisai) yakni seperti as-sitr (pelindung), karena Imam (Khalifah) menghalangi/mencegah musuh dari mencelakai kaum Musllim, dan mencegah antar manusia satu dengan yang lain untuk mencelakai, memelihara kemurnian ajaran Islam, dan manusia berlindung dibelakangnya dan mereka tunduk di bawah kekuasaannya”.

Jelaslah rakyat akan merasa tenang dan damai karena masyarakat atau umat menjadi prioritas utama dibandingkan dengan faktor perpolitikan maupun keuntungan dan kekuasaan belaka. Masalah pandemi telah memakan korban jiwa tidak menjadikan negara kapok dan takut justru mengundang terjadinya kerumunan masa. Baiknya, pemerintah lebih mengedepankan kesehatan rakyat dibandingkan dengan Pilkada yang masih bisa ditunda demi keselamatan banyak nyawa masyarakat.