Oleh : Serli Agustina

Majelis Ulama Indonesia atau disingkat dengan kata MUI merupakan lembaga independen yang memadai para ulama, zuama dan para cendikiawan Islam. Yang dimana lembaga ini untuk membimbing, membina dan mengayomi Ummat Islam diIndonesia.

Jakarta, CNN Indonesia — Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring pengumuman Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025. Para anggota baru dari MUI menunjukkan akan kinerja baru dari lembaga MUI. Lalu sejumlah nama lama pun menghilang dari permukaan, para ulama yang ikut serta di acara 212 tempo lalu pun digantikan satu persatu.

“Peran MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi HRS. Dengan menggandeng MUI, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman” ujar Ujang Komaruddin pengamat politik Universitas Al-Azhar.

Dengan demikian peran ulama yang dikendalikan pemerintah akan menyusutkan kekritisannya, mengendalikan secara utuh agar tidak ada yang berbeda pendapat atau menentang. Yang padahal ulama adalah warisan Nabi yang menjadi orang terdepan dalam menghadapi kemungkaran Ummat terlebih lagi kepada para pemimpin yang berkuasa.

Sebagaimana hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنَ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

“Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR. al-Imam at-Tirmidzi).

Maka dari itu pentingnya peran MUI didalam negara yang bermayoritas Muslim. Menentang kezaliman rezim yang semakin menjadi-jadi. Serta tegas nya para ulama dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang menyimpang dari ajaran Islam, terkhusus peran ulama MUI.

Sama halnya juga dengan moderasi, dimana para ulama haruslah mengedepankan Syari’at Islam dan bukan dengan memilih jalan tengah dalam suatu perkara. Moderasi agama atau tidak berlebihan dalam beragama menempatkan bila kita harus bersikap netral, dan mengikuti perkembangan arus zaman. Semisal orang becadar yang tidak dianggap biasa atau aneh, mereka yang bercadar dianggap ekstrem dan fanatik.

Ulama yang tidak berpihak akan kebijakan salah menempatkan ulama menjadi pengawal penguasa dan bukan stempel penguasa. Oleh karena itu ulama harus menjadi garda terdepan dalam membela agama Allah dan menolak segala bentuk kezaliman termasuk menolak arus moderasi.

Ketika ulama berlaku lurus dan tegas kepada penguasa hakikatnya mereka telah mencegah sumber kemungkaran namun bila sebaliknya, para ulama yang lemah kepada para penguasa maka saat itu ulama menjadi pangkal segala kerusakan yang terjadi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahulLâh berkata :

فَفَسَادُ الرِعَايَا بِفَسَادِ الْمُلُوْكِ وَفَسَادُ الْمُلُوْكِ بِفَسَادِ الْعُلَمَاءِ وَفَسَادُ الْعُلَمَاءِ بِإِسْتِيْلاَءِ حُبِّ الْمَالِ وَالجاَهِ

Rusaknya rakyat disebabkan karena rusaknya penguasa. Rusaknya penguasa disebabkan karena rusaknya ulama. Rusaknya ulama disebabkan karena dikuasai oleh cinta harta dan ketenaran (Al-Ghazali, Ihyâ‘ ‘Ulûm ad-Dîn, 2/357).

Wallahu’alam bish shawab.