Oleh : Alfia Purwanti, S.M. (Aktivis Dakwah)

Belum tuntas kasus korupsi PT Jiwasraya, kini PT Asabri (Persero) muncul kasus korupsi terkait penetapan perizinan eksport benih lobster (benur) menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia. Semakin hari jumlah uang rakyat yang dikorupsi makin fantastis saja. Padahal di saat yang sama, kondisi ekonomi Indonesia sudah masuk jurang resesi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Edhy ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno Hatta. Pihak KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 (nasional.kompas.com 26/11/2020).

Hari ke hari korupsi yang dilakukan pejabat di negeri kian menggurita. Seolah biasa saja bukan hal terlarang, padahal jelas merugikan rakyat dan negara.

Kondisi semacam ini meniscayakan korupsi akan tetap tumbuh subur selama Indonesia menerapkan sistem demokrasi dan korporatokrasi. Karena dalam sistem ini penguasa dan pengusaha (korporasi) terus berkolaborasi dalam hubungan simbiosis mutualisme. Yang satu butuh kursi, yang lain perlu kebijakan yang memuluskan.

Disinilah peran demokrasi hari ini yang paling bertanggung jawab terhadap fenomena “bancakan korupsi” yang melanda negeri. Karena dengan regulasi dan kebijakannya, demokrasi telah meniscayakan perampokan uang negara. korupsi semakin menggurita. Menyentuh siapa saja yang menginginkan kuasa dan harta berlimpah.

Demokrasi yang meletakkan kedaulatan ditangan manusia-rakyat itu sendiri, menjadikannya bebas menerabas dan membuat aturan sesuka hatinya.

Aturan yang tersistem tersebut melahirkan manusia-manusia serakah. Rakus dalam harta, tak amanah menjalankan kewajiban sebagai pejabat negara. Tinta hitam gurita korupsi siap menyembur siapa pun dan apa pun.

Demokrasi yang lahir dari asas kapitalisme melahirkan realita kehidupan politik dan ekonomi hari ini tidak lepas pada cengkraman kapitalis sekuler. Meniscayaan agama dari aturan negara,ehingga, sehingga tidak mengherankan bila kasus korupsi selalu hadir. Godaan korupsi itu akan semakin besar tatkala ia memegang jabatan dan kekuasaan yang besar pula.

Sebab hukum dalam sistem kapitalis demokrasi bisa dibeli, aturan dan undang-undang bisa direkayasa. Setiap pasal bisa diatur dan dinegosiasikan demi manfaat dan keuntungan pihak atau kelompok tertentu. Wajar jika korupsi yang dilakukan berjemaah. Para koruptor juga masih bisa menghirup udara bebas meski sudah dijatuhkan putusan pengadilan sebagai terpidana. Tidak ada sanksi yang benar-benar memberi jera bagi mereka.

Demikianlah realitas kasus-kasus mega korupsi dan upaya pemberantasannya di negeri sekuler demokrasi ini. Sistem sekuler demokrasi meniadakan peran Tuhan dalam kehidupan. Sehingga standar perbuatan jauh dari nilai halal haram dan hanya diukur dengan dasar manfaat dan kepentingan. Faktor-faktor inilah yang membuka celah lebar bagi maraknya segala bentuk tindak koruptif dengan segala variasinya.

Mulai dari budaya suap-menyuap hingga yang diistilahkan sebagai hadiah alias gratifikasi bagi para pejabat. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya sistem hukum yang diterapkan oleh negara.

Paham sekuler dan liberal inilah yang membuat aturan yang berlaku tak jelas standar dan sarat dengan berbagai kepentingan. Bahkan mekanisme demokrasi telah menjadikan pembuatan aturan sebagai jalan memuluskan kepentingan. Terutama bagi mereka yang disokong dana banyak dan akhirnya bisa duduk di kursi kekuasaan.

Tentu hal inilah yang berbeda dengan Islam. Sebagai agama yang diturunkan beserta aturan yang kompleks, serta rahmat untuk semua umat. Islam layak dijadikan aturan kehidupan. Sistem Islam tegak di atas landasan keimanan kepada Allah Swt. yang termanifestasi dalam penegakan seluruh aturan-Nya oleh negara/penguasa, serta ditaati oleh individu-individu rakyatnya yang beriman dan bertakwa.

Penerapan aturan Islam secara kafah akan menutup celah munculnya kasus korupsi. Karena aturan Islam sejatinya bebas dari kepentingan apa pun, dan dalam penerapannya ada jaminan kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi setiap individu rakyat, sehingga tak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan kecurangan.

Beberapa langkah yang dilakukan Daulah Islam ketika mengangkat seseorang sebagai pejabat:

Pertama, sistem penggajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Untuk itu agar bisa bekerja dengan tenang dan tidak mudah tergoda berbuat curang, kepada mereka harus diberikan gaji dan tunjangan hidup lain yang layak. Berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup aparat pemerintah, Rasul dalam hadis riwayat Abu Dawud berkata,

“Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)”.

Oleh karena itu, harus ada upaya pengkajian menyeluruh terhadap sistem penggajian dan tunjangan di negeri ini. Prinsip pemberian gaji rendah kepada pegawai dengan membuka kemungkinan perolehan tambahan pemasukan (yang halal dan haram) sudah semestinya ditinjau ulang.

Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu, yakni bagaimana agar aparat itu bertindak menguntungkan pemberi hadiah.
Tentang suap Rasulullah berkata, “Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Rasul berkata, “Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur” (HR. Imam Ahmad).

Nabi sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Bukhari mengecam keras Ibnul Atabiyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaym.

Suap dan hadiah akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima suap atau hadiah. Di bidang peradilan, hukum pun ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan hadiah atau suap.

Ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti karena telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaannya itu dari warisan, keberhasilan bisnis atau cara lain yang halal. Tapi perhitungan kekayaan dan pembuktian terbalik sebagaimana telah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khaththab menjadi cara yang bagus untuk mencegah korupsi.

Keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin, terlebih pemimpin tertinggi, dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Dengan takwanya, seorang pemimpin melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah.

Dengan takwanya pula, ia takut melakukan penyimpangan, karena meski ia bisa melakukan kolusi dengan pejabat lain untuk menutup kejahatannya, Allah subhanahu wa ta’ala pasti melihat semuanya dan di akhirat pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Ketakwaan ini juga ditanamkan kepada seluruh pegawai negara tanpa terkecuali.

Kelima, hukuman setimpal. Pada galibnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya, termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal kepada para koruptor. Berfungsi sebagai pencegah (zawajir), hukuman setimpal atas koruptor diharapkan membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Dalam Islam, koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pewartaan (dulu dengan diarak keliling kota, sekarang mungkin bisa ditayangkan di televisi seperti yang pernah dilakukan), penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati.

Keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Masyarakat yang bermental instan akan cenderung menempuh jalan pintas dalam berurusan dengan aparat dengan tak segan memberi suap dan hadiah.
Sementara, masyarakat yang mulia akan turut mengawasi jalannya pemerintahan dan menolak aparat yang mengajaknya berbuat menyimpang.

Demikianlah Islam mengatur pencegahan korupsi yang merugikan banyak orang. Sudah sepantasnya kita kembali ke aturan Islam.