Oleh: Maman El Hakiem

Pemimpin negara itu perisai bagi rakyatnya. Sebagai perisai tentu harus mampu melindungi apa yang menjadi tanggungjawabnya. Rakyat memberikan amanah kepemimpinan, bukanlah akad ijaroh (sewa jasa), apalagi tijaroh (jual beli) kekuasaan. Karena itu kepemimpinan dalam Islam, diberikan oleh rakyat secara sukarela, bukan kontrak kerja, maka tidak disyaratkan adanya masa jabatan dan upah tertentu. Rakyat hanya mengamanahkan segala urusannya untuk diatur oleh aturan yang berasal dari hukum Allah SWT.

Adanya amanah, maka siapapun yang menjadi pemimpin hakikatnya sama seperti rakyat biasa terikat dengan aturan hukum yang diterapkannya. Tugas pemimpin hanya mengadopsi hukum untuk diterapkan di tengah masyarakat dengan bersumber pada Al Qur’an, As Sunnah dan apa yang ditunjuki keduanya, seperti Ijmak Shahabat dan Qiyas Syar’i.

Konsep Islam tersebut sangat kontras dengan kepemimpinan dalam sistem kapitalisme demokrasi. Seperti diketahui, pemimpin negara ataupun kepala daerah dalam demokrasi adalah hasil dari perolehan suara mayoritas rakyat dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Penentuan suara mayoritas berdasarkan suara yang masuk dalam pemilu, maka pilihan putih (golput) tidak bisa dijadikan suara rakyat. Inilah curangnya demokrasi, sejatinya tidak memberikan ruang hak suara yang sama, pemimpin legitimated itu tidak lebih hasil rekap suara hasil pemilu, meskipun minim partisipan sekalipun.

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi, bukti sistem demokrasi telah dipaksakan, meskipun minim partisipan. Negara seakan mati rasa terhadap nasib rakyatnya,meskipun dalam pilkada serentak, Rabu, 9/12 tercatat ada sekira 79.241 petugas KPPS reaktif covid-19. (Tribun Jabar, 10/12). Sungguh sangat miris, jiwa rakyat dipertaruhkan hanya untuk kemenangan elit politik dan para pemilik modal. Beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, pemenangnya bisa ditebak, yaitu pasangan yang mendapat dukungan dana besar dan berada pada lingkar kekuasaan pusat.

Desember ini pun semakin kelabu, rakyat juga menjadi korban ambisi mereka yang melakukan tindak kejahatan, namun berlindung di balik hukum kekuasaan. Gugurnya enam laskar pengawal ulama akibat rentetan peluru “orang tak dikenal”, telah membuat potret buram negara yang gagal melindungi rakyatnya. Telah terjadi pembunuhan di luar hukum (extra judical killing), sehingga negara hukum telah berubah menjadi negara kekuasaan, tindakan yang diambil bukan lagi atas nama hukum, melainkan kekuasaan yang ada.

Penegakan hukum yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas ini pun mengena pada tindakan penguasa yang tebang pilih terhadap pelanggaran UU ITE. Mereka yang melakukan separatisme, sekalipun diekpose secara terang-terangan di media sosial, tidak segera ditindak tegas, sementara pengemban dakwah yang secara normatif masih santun dalam mengkritik penguasa, malah dikriminalisasi dan harus mendekam di balik jeruji. Inilah bukti gagalnya negara melindungi rakyatnya. “Karena itu, putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka…”(QS Al Maidah: 48).
Wallahu’alam bish Shawwab.