Oleh: Ranti Wijaya

Rakyat Indonesia dan warga net dibuat terkejut lagi. Tak lama berselang setelah disuguhi tontonan lingkaran angker korupsi benih lobster, kini dana bansos pun dicurangi oleh seorang menteri. Tagar “DzalimnyaKebangetan” langsung mencuat dan terasa sangat pas di hati.

Dikutip dari CNN Indonesia (6/12/22020), Ketua KPK Firli Bahuri menyebut bahwa telah disepakati fee sebesar Rp 10 ribu per paket bansos yang diduga diterima Menteri Sosial, Julliari Batubara. Paket sembako senilai 300 ribu merupakan program Kemensos dalam pengadaan bansos corona dengan total nilai Rp 5,9 triliun yang terdiri dari 272 kontrak. Pengadaan bansos tersebut dilakukan dalam 2 tahap.

Pada pelaksanaan paket bansos tahap pertama, diduga fee yang diterima dari para rekanan sebesar Rp 12 miliar. Dari nominal tersebut uang senilai Rp 8,2 miliar diserahkan kepada sang menteri.

“Saya NKRI…!! Saya Pancasila..!! Maling Duit Bansos..!!”, ketik pemilik akun Hudzaifah@Revenger1924. Demikian pula catatan dalam nw@nwansawarna, “Nambah lagi nih, daftar top collection. Rakyat sudah muntah darah ngelawan, pemimpinnya b***g.. hadeuhhh.” Celotehan warga net menumpahkan kegeraman mereka.

Ungkapan kekesalan ini mewakili rasa yang menghimpit rakyat. Nilai bantuan yang tak seberapa besar, bagi mereka yang sulit dan semakin sulit saat pandemi, harus disunat. Tega nian sang pejabat. Hati nurani sebagai manusia sudah mati. Mengapa ini bisa terjadi ?

Sistem dan kondisi politik saat ini meniscayakan adanya kasus korupsi. Bagaimana tidak? Pertama, landasan kehidupan yang sekuleristik mencetak manusia abai terhadap konsekuensi perbuatan di akhirat nanti. Dari landasan ini muncul standar hidup dan kebahagiaan yang kesemuanya dinilai dengan materi. Jadi, semangat untuk mengumpulkan materi sangat tinggi, tidak peduli dengan cara apa ini bisa dikuasai.

Kedua, biaya politik yang fantastis, baik terkait dengan ‘pemilihan’ atau ‘pemulusan’. Terlebih jika sang pejabat terikat dengan parpol tertentu yang melenggang dan melanggengkan diri di dunia politik dengan modal tinggi. Akibatnya, individu ataupun parpol harus bekerja keras mencari dan menutup modal dengan berbagai cara. Salah satu cara yang mudah adalah ‘berselingkuh’ dengan para korporat dalam simbiosis mutualisme romantis nan bengis.

Ketiga, sistem kontrol dan sistem hukum yang lemah. Kondisi ini menjadi triger kewajaran praktik korupsi. Hukuman yang diberikan tak cukup membunuh syahwat berkuasa dan menguasai harta. Tak sedikit pelaku korupsi yang bebas dari jerat hukum. Bahkan sempat ada temuan, lebih dari 2300 ASN yang sudah terbukti terlibat korupsi masih tetap menerima gaji. Wajar jika akhirnya korupsi sulit diberantas.

Nampak bahwa korupsi adalah penyakit bawaan sistem yang tak manusiawi. Korupsi tak hanya merupakan dampak dari satu dua penyebab. Tapi merupakan salah satu dampak nyata dari bobroknya sistem hidup yang diterapkan. Penerapan sistem demokrasi memang tak bisa dinafikkan sebagai akar penyebab kasus korupsi dan praktik-praktik kecurangan lainnya.

Berbeda halnya dengan Islam. Islam memiliki sistem kehidupan yang kokoh. Keimanan justru menjadi landasan utama dalam menjalani kehidupan, baik dalam konteks kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara. Akidah inilah yang menuntun setiap dari mereka untuk menselaraskan pola pikir dan pola sikapnya agar sesuai dengan kehendak Pemilik Kehidupan. Karena semuanya, kelak akan dimintai pertanggungjawaban.

Islam juga memiliki sistem politik yang menjadikan negara berfungsi sebagai pengurus urusan umat, dan menjaga mereka dari segala bentuk kerusakan dan kedzaliman. Sistem politik dalam Islam tidak mengenal biaya tinggi seperti dalam sistem dmokrasi. Aktivitas partai politik terfokus pada amar ma’ruf nahi munkar dan muhasabah kepada penguasa, meski tetap boleh mencalonkan seseorang untuk memimpin. Tidak ada sedikit pun ambisi nafsu berkuasa, apalagi melangkah ke tampuk kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara. Sistem politiknya dilandasi keimanan dan ketakwaan bukan setumpuk mata uang.

Terlebih lagi, dalam Islam memiliki sanksi tegas yang berdimensi keakhiratan. Sanksi berat akan diberikan kepada para koruptor sesuai kadar kejahatannya yang akan berdampak jera baik bagi pelaku ataupun masyarakat umumnya. Sehingga sanksi tersebut memiliki fungsi cegah. Selain itu sanksi dalam Islam akan dapat mnghapus dosa para pelaku di akhirat kelak.

Dengan Islam korupsi hilang hidup pun tenang. Saatnya kita buang demokrasi dan kembali hidup tentram di bawah naungan Islam.
Wallahu a’lam bish shawab.