Oleh : Nadia Fransiska Lutfiani S.P (Pegiat Literasi dan Media, Aktivis Muslimah )

How Democracies Die ( “Bagaimana Demokrasi Mati?”) sedang ramai diperbincangkan publik. Demokrasi yang katanya hebat makin lama semakin sekarat. Sejak akhir perang dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi justru bukan disebabkan revolusi, namun ternyata malah ditikam penguasa yang terpilih melalui demokrasi.

Sejalan dengan apa yang yang terjadi, genderang masalah saat ini seperti pasukan perang, berkumpul dan berjejer rapi menerjang serta menyerang setiap manusia. Terlebih semenjak pandemi melanda hampir seluruh negeri, seolah tidak ada pembatas dan tidak pandang bulu. Sakit disegala sendi inilah gambaran hari ini.

Sama seperti kehidupan dalam sistem aturan demokrasi saat ini. Bius demokrasi bekerja tak pandang bulu, tak kenal waktu. Demokrasi telah menjelma menjadi sebuah sistem kehidupan yang paling luas pengikutnya di negeri-negeri muslim. Dianggap sebagai suatu sistem yang terbaik; yang dapat mengantarkan pada tatanan masyarakat yang egaliter, adil, dan sejahtera.

Watak sistem pemerintahan demokrasi memang hipokrit. Kritik dan masukan yang diberikan kepada tokoh dan wakil rakyat, namun seringnya penguasa hanya bergeming. Beberapa fakta berbicara, bagaimana masalah hadir namun solusi mampir tak kunjung berakhir.

Kasus yang berhembus kencang, mencekik dan mengambil hak rakyat juga tidak lepas dari fakta pemerintahan demokrasi, akhir tahun 2020 terjadi penangkapan Menteri Sosial atas dugaan korupsi dana bansos. Juliari terbukti menerima suap sebanyak Rp17 miliar atas dana bansos Covid-19. Meski memiliki harta melimpah bernilai miliaran ternyata tak mencukupi kebutuhan hidupnya. Uang hasil suap diduga digunakan Juliari untuk membayar keperluan pribadinya. (newsmaker.tribunnews.com, 6/12/2020).

Kasus muncul kepermukaan terus berulang dilakukan oleh petinggi negeri, salah satu hal yang mendasari karena mahalnya menduduki jabatan pemerintahan, sehingga wajar modal kembali menjadi tujuan agar tidak dirugikan. Mengapa aturan yang dibuat namun dilanggar bahkan bisa dipermainkan dengan penawaran sanksi yang tidak sama didepan hukum pidana ?

Tak kalah membingungkan lagi terkait pelaksaan Pilkada yang terelenggara pada 9 Desember 2020 serentak. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito telah menyebutkan, 45 kab/kota yang akan melaksanakan pilkada serentak di Desember 2020 adalah zona merah Covid-19. Ini jelas berbahaya. Selain itu, laporan kasus baru Covid-19 yang dicatat Indonesia tersebut merupakan yang tertinggi di antara negara Asia Tenggara lainnya. Namun faktanya tetap terlaksan dengan dalih kedudukan pemerintahan tertata. (tribunnews.com, 18/9/2020).

Dan masih banyak sekali permasalahan seluruh bidang hari ini, collapsnya ekonomi, kurikulum pendidikan diliberalisasi, ulama dipersekusi, pembungkaman aktivis, politik dinasti, gurita korupsi, krisis mental dan kesehatan, ketahanan keluarga hilang muruahnya seolah dunia tidak berpihak dan kebahagiaan hanya memihak, umat berjuang sendiri ditengah eksisnya negara beserta sistem jahilnya hari ini.

Mengapa dengan mudah hak rakyat diambil ditengah terhimpitnya keadaan ? Dan, Kenapa harus tetap menyelenggarakan Pilkada? tidak cukup pentingkah nyawa rakyat ? dimana letak kedaulatan ditangan rakyat yang dijanjikan?

Demokrasi Sistem yang Catat Sejak Lahir, Sumbu Masalah Tak Pernah berakhir

Masalah yang timbul tidak lepas dari pada pengaturan hari ini. Perpolitikan demokrasi telah nyata memandulkan peran agama dalam kebijakan dan pengaturan segala lini kehidupan. Namun Politisasi agama justru seperti fenomena lama yang menjadi andalan saat pemilihan kepemimpinan, aromanya hanya tercium kuat saat menjelang pilpres atau pilkada. Karena kemenangan politik dalam demokrasi adalah perolehan suara rakyat saat pemilu. Maka dari itu, dinegeri mayoritas muslim, suara umat sangatlah signifikan dalam kemenangan.

Demi sebuah kekuasaan dan kedudukan dalam pemerintahan suara umat dibeli dan dicari. Demokrasi hanya mementingkan kekuasaan dan acuh, terlebih penanggulangan pandemi saat ini yang sudah menyebabkan kematian ribuan orang. Angka kematian sebagai grafik statistik belaka. Perhitung angka minim pertanggungjawaban.

Demokrasi meletakkan kekuasaan sekedar regulator untuk memerintah, melarang, dan memberi sanksi bagi yang tidak melaksanakan perintah atau melanggar larangan berdasarkan kedaulatan rakyat, hukum rakyat. Kritik umat yang kerap dilontarkan kepada penguasa, malah dianggap makar dengan membatasi gerak mereka, muslim taat dengan syariat dianggap fanatik dilabeli radikalisasi.

Mengapa demikian? Karena mereka tahu jika agama yang menjadi landasan negara maka menjadi ancaman nyata kekuasaan. Itulah mengapa agama Islam ditakuti keberadaannya. Seperangkat aturannya akan mampu melenyapkan oligarki kekuasaan dan memberangus korporasi yang serakah. Maka layaklah buang demokrasi pada tempatnya, karena demokrasi tidak sesuai fitrah kehidupan manusia.

Aturan yang lahir dari buatan manusia, dengan asas kebebasan, anak dari kapitalis sekuler menafikkan peran agama memang tidak bisa menjadi solusi penyelesaian masalah. Mengaku diciptakan tidak mau diatur penciptanya, maka rusaklah fitrah serta kehidupan. Itulah akar maslaah hari ini, menancapkan liberalisasi kapitalisme dalam tubuh umat terutama muslim. Ideologi cacat yang menyengsarakan.

Perlunya menyadari problem mendasar mengapa masalah dinegeri ini tak kunjung selesai. Tak lain akibat dasar negara demokrasi sekuler, yaitu tak melibatkan agama dalam setiap keputusannya. Delegitimasi demokrasi akan terus menerus terjadi, menggerogoti usianya yang tinggal menghitung masa.

“Tiap-tiap umat mempunyai ajal (batas waktu); maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (TQS Al-A’raf: 34).

Solusi Revolusioner Hanya dari Islam dalam Naungan Khilafah

Ajal demokrasi pasti akan tiba, jika itu terjadi penggantinya hanya satu: rival utama yang sama kekuatannya, kedudukan demokrasi sebagai sistem pemerintahan, yakni Khilafah Islamiyah sebagai sistem pemerintahan dalam islam.

Umat Islam perlu sekali untuk menyegerakan ajal keruskan demokrasi hari ini, sekalipun saat itu pasti terjadi, namun usaha tetap harus menjadi modal utama demi perubahan. Menyebarluaskan pemahaman tentang Khilafah Islamiyah sebagai jalan untuk memahamkan, khilafah islam sebagai satu-satunya sistem pengganti demokrasi. Tidak perlu lama lagi berjibaku dengan “bangkai” demokrasi yang telah terkubur, dengan memberinya polesan baru.

Perubahan memang diupayakan, seperti yang diringkas dalam tulisan “Hakikat Perubahan “ oleh Ustazh MR Kurnia bahwa pangkal dari perubahan adalah pemahaman (mafâhim). Artinya, untuk mengubah suatu keadaan harus dilakukan perubahan mafâhim. sebagai contoh jika suatu masyarakat hendak mengubah sistem ekonomi kapitalis menjadi ekonomi Islam harus dilakukan perubahan pemahaman dalam diri mereka tentang rusaknya kapitalis solusi pengganti memperbaiki, dari segi pemahaman kewajiban menerapkan sistem ekonomi Islam.

Demikian juga untuk mengubah sistem dan masyarakat jahiliah (tanpa islam) menjadi masyarakat Islam; dibutuhkan pemahaman jahiliah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan sistem aturan pembentuk masyarakat diubah menjadi pemahaman yang berdasarkan Islam. Jika pemahaman Islam tentang ketiga hal tersebut telah dipahami, diyakini, dan diterapkan individu dan masyarakat maka masyarakat kapitalis-sekular yang kini ada besar kemungkinan berubah menjadi masyarakat Islam dengan penerapan sistem Islam.

Bab “Kepemimpinan Berfikir” dalam kitab Nizham Islam karya Syekh Taqiyuddin telah menjelaskan tentang jaminan perubahan dan pengatuan serta penyelesaiana persoalan ini, maka islam memandang umat atau masyarakat dengan pandangan integral tidak terpecah. Masyarakat itu sama, maka hak dan kewajibannya juga harus sama entah yang menjadi wakil rakyat ataupun rakyat sendiri.

Dari sinilah sejatinya, manusia dalam kehidupannya selalu terikat dengan pemikiran, perasaan dan peraturan. Karena itu negaralah peran praktis menerapkan aturan ditengah-tengah masyarakat berdasarkan mabda / ideologi atau cara pandang, sehingga keberadaan mabda atau ideologi mampu mengikat dan melindungi kekuasaanya. Maka kedaulatan adalah milik syara’ / aturan pencipta, bukan milik negara atau umat.

Ideologi sendiri adalah tentang fikrah (ide dasar) dan thariqah (metode penerapan) yang melahirkan aturan-aturan menyelesaikan persoalan kehidupan. Islam merupakan akidah dan aturan / syariat atau dengan kata lain mabda, islam layak dijadikan pegaturan sistem dalam kehidupan. Karena memiliki ide dasar atau fikrah dan thariqah atau metode penerapan yang tidak bisa terpisahkan. Tersampaikan ideologi islam menjadi konsep pemikiran inilah yang menghantarkan perubahan dan kebangkitan.

Peraturan hidup dalam islam lahir dari aqidah dan peradabannya memiliki model dan ciri sesuai penerapan peratran syariat, untuk kemudian islam mampu memimpin dengan ideologi ebagai nya diperlukan adanya dakwah untuk mengajak dan memahamkan, maka nantinya ketika sudah tersampaikan umat sendirilah yang menawarkan diri untuk mau dan ikut berjuang.

Masalah manusia hadir seputar naluri dan hajat, yang berubah hanya sarana kehidupan, maka islam sebagai pedoman dengan aturan paten layak untuk diterapkan, karena menjawab dan mensolusikan permasalahan semua zaman. Harus kita akui faktanya bahwa sistem Islam pernah diterapkan bahkan berjaya hingga 13 abad lamanya, sebelum akhirnya barat dengan sistem jahilnya masuk dalam kehidupan manusia menyuguhkan keindahan melupakan peran agama dalam kehidupan, sekuleris menjangkiti tubuh umat.

Demikian perlunya dakwah Islam dengan menyajikan peraturan yang dapat mensolusikan, menumbangkan makar jahat. Sebab rahasia keberhasilan dakwah islam adalah keberadaanya dinamis dan mampu menyelesaikan seluruh problematika kehidupan manusia secara utuh.

Oleh sebab itu, kini fokus kekuatan dan kesatuan umat islam dengan memperjuangkan syariat, kedaulatan ditangan Allah SWT, dengan berjuang mengembalikan sistem pemerintahan yang sesuai dengan aturan Allah SWT, yakni Khilafah.

Sistem Pemerintahan Islam yang Allah janjikan akan kemenangannya memimpin dunia. Mulianya pengemban dakwah ditengah terhimpit keadaan yang tidak sesuai fitrah, maka perjuangannya bukan semata hanya imbalan, tidak menunggu ucapan terima kasih dan sama sekali bukan untuk mencari duniawi, namun keridlaan Allah Ta’ala, atas janji yang tersematkan kepastiannya.

Wallahu’alaambishawab***