Oleh: Masrina Sitanggang
Mahasiswa Pendidikan Biologi-UINSU

Bencana alam yang terjadi di kota Medan saat ini membuat semua pihak mengevaluasi segala lini yang berkaitan dengan alam. Diketahui bahwa Medan sebagai kawasan Industri yang besar ternyata tidak ramah dengan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang mengabaikan kepemilikan Amdal, UPL, dan UKL. Sayangnya diketahui bahwa izin berdiri usaha-usaha mereka tetap diberikan oleh Pemerintah.
Analisis Mengenai Dampal Lingkungan merupakan hal utama dan penting yang harus diperhatikan oleh pihak pemerintah sebelum memberikan izin terhadap berdirinya suatu perusahaan atau pabrik. Karena apabila tidak diperhatikan dengan cermat, akan berdampak kepada masyarakat sekitar pabrik atau bahkan wilayah lebih luas lagi.
Sebenarnya kunci dari semuanya ada di tangan pihak pemerintah sebagai pemimpin dan pemberi izin berdirinya suatu usaha. Jika pemerintah masih dengan pola pikir lamanya yang Lebih fokus dan mengedepankan aspek ekonomi, tanpa berfikir panjang kedepan tentang akibat dari berdirinya usaha tersebut, maka kota Medan dalam beberapa waktu ke depan diperkirakan akan mengalami darurat lingkungan hidup, bahkan lebih parah dari sebelumnya.
Dari kasus ini, tampak bahwa sistem kapitalisme-liberal telah banyak memakan korban, tidak hanya manusia namun juga alam semesta terkena imbasnya akibat keserakahan segelintir kapitalis. Sistem ini berdiri diatas pijakan asas manfaat dan meraup keuntungan tanpa peduli hal buruk yang akan terjadi setelahnya.
Sebagai seorang pemimpin, hal ini harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah, untuk lebih selektif dan benar-benar menganalisis suatu usaha agar kehidupan tetap seimbang sebagaimana mestinya. Banjir adalah suatu bencana alam yang berkaitan dengan turunnya hujan. Namun tidak berarti menjadikan hujan sebagai sumber masalahnya. Karena sesungguhnya hujan merupakan rahmat dari sang Maha Kuasa untuk para penduduk bumi. Yang menjadi sorotan utamanya adalah kelayakan sungai untuk menampung aliran air dan hujan. Pendirian perusahaan dan pengalihan aliran sungai yang tidak tepat juga menjadi salah satu faktor penyebab terkadinya banjir.
Di dalam sistem pemerintahan Islam, tanggung jawab memenuhi kepentingan rakyat termasuk Riayatus Syuun merupakan kewajiban seorang Khalifah. Khalifah dalam tugasnya akan mengadopsi teknis administrasi untuk dilaksanakan. Dalam masalah seperti di atas, maka wajib bagi Khalifah untuk mengontrol jalannya perindustrian agar tidak mengganggu dan mencemari lingkungan hingga berakibat merugikan banyak pihak. Sebab yang demikian termasuk dalam perbuatan kedzaliman. Khalifah boleh membuat Dewan yang bertanggung jawab dari segi kegiatan meraka maupun keterikatan kepada hukum dan sistem secara umum. Karena Khalifah paham kedudukannya sebagai pemimpin yang merupakan pelayan ummat yang bertanggung jawab penuh atas setiap hal yang terjadi atas ummatnya.