Oleh: Desi Ratnasari, S.AP
(Pemerhati Kebijakan Publik)

Ibarat buah simalakama, itulah yang dirasakan saat ini oleh pemerintah dan mayoritas masyarakat Indonesia. Kegiatan belajar mengajar (KBM) menjadi satu polemik tersendiri di tengah pandemi. Setelah sekian lama menjalani kegiatan pembelajaran secara daring akibat pandemi Covid-19, siswa kini diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk kembali digelar. Hal ini disampaikan Nadiem dalam konferensi pers secara daring, Jumat (20/11/2020). Nadiem menyebut, kebijakan ini berdasarkan keputusan bersama empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) juga belum merekomendasikan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran langsung bagi siswa sekolah selama masa pandemi Covid-19. dr. Endah Setyarini, Sp.A dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jatim saat diskusi daring mengatakan, “pembelajaran tatap muka belum direkomendasikan selama suatu daerah belum menjadi zona hijau, atau setidaknya zona kuning”. Endah menambahkan, selain zona risiko, ada banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan sebelum memutuskan akan membuka sekolah. Rekomendasi yang disampaikannya itu sudah sesuai pesan Ketua Umum PP IDAI, Aman B. Pulungan.

Kesiapan Sekolah Tatap Muka

Keputusan untuk melakukan sekolah tatap muka Januari mendatang tidak lagi hanya bertumpu pada peta zonasi risiko wilayah yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan Covid-19, namun harus ada izin yang dipegang oleh tiga komponen kunci yaitu pemerintah daerah (Pemda)/Kanwil/Kantor Kemenag, kepala sekolah dan orang tua atau komite sekolah. Ada beberapa poin penting atau daftar periksa yang harus dilengkapi oleh sekolah yang akan melakukan sekolah tatap muka diantaranya ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, seperti toilet bersih dan layak, adanya sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, dan disinfektan; mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan; dan mendapatkan pesertujuan komite sekolah atau perwakilan orangtua atau wali.

Berbagai sajian fakta membuat keputusan ini seharusnya dikaji kembali, misalnya sarana dan prasarana sekolah yang menjadi salah satu acuan diselenggarakannya sekolah tatap muka. Masih banyak sekolah di Indonesia sangat minim dari segi fasilitas dan kelayakan, namun di sisi lain juga membutuhkan adanya sekolah tatap muka tersebab kurangnya dukungan dari berbagai aspek. Mulai dari kualitas pengajar yang kurang terlatih, siswa yang mulai jenuh dengan sekolah daring, hingga pada wilayahnya yang terkategori blank spot atau wilayah yang tidak terjamah jaringan internet. Menurut Kemenko PMK, baru 42,48 persen yang mengisi formulir daftar periksa. Artinya, sebagian besar sekolah memang belum siap melakukan sekolah tatap muka.  Lagi pula, angka penyebaran Covid-19 belum menunjukkan penurunan, bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lonjakan kasus yang signifikan. Dimana Kasus Covid-19 bertambah sebanyak 8.369 kasus. Angka ini mencatat rekor tertinggi selama pandemi Covid-19, setelah kasus Covid-19 meningkat 6.267 pada Minggu, 29 November 2020.

Jika berkaca pada apa yang terjadi di lapangan saat ini, rasanya sulit menaruh harap agar sekolah tatap muka ini berjalan dengan baik dan penuh disiplin. Mengingat kepatuhan rakyat Indonesia terhadap protokol kesehatan masih begitu rendah. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, peningkatan kasus Covid-19 yang sangat tinggi ini disebabkan oleh masyarakat abai terhadap protokol kesehatan.  Di mana persentase kepatuhan untuk memakai masker ialah 59,32 persen, sedangkan untuk menjaga jarak ialah 43,46 persen.

Nyata orang tua siswa adalah bagian dari masyarakat. Sehingga sulit sebenarnya menempatkan orang tua siswa sebagai salah satu pihak yang suaranya dipertimbangkan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka jika mereka saja abai terhadap protol kesehatan. Bak oase di tengah gurun, kebijakan sekolah tatap muka seolah melunturkan ‘kedongkolan’ mereka karena harus menyisihan waktu menemani ananda belajar, disela-sela kesibukannya memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit. Namun, hal ini tak memungkiri bahwasanya masih ada dari beberapa orang tua siswa yang tetap khawatir dengan kondisi pandemi yang masih terjadi.

Suasana Dilematis, Tanggung Jawab Siapa ?

Sepertinya pemerintah memang harus menyisakan lebih dari separuh pikiran mereka untuk benar-benar fokus dalam mengambil langkah pada program yang satu ini. Selama delapan bulan lebih negeri ini dihantui wabah Covid-19, selama itu pula keresahan masih bergelantungan dibenak para pendidik, siswa, maupun orangtua. Pasalnya, program pendidikan jarak jauh (PJJ) dengan konsep e-learning yang diberlakukan selama ini dianggap kurang efektif bahkan terkesan merugikan karena tidak dibarengi dengan kesiapan yang matang. Mulai dari kesiapan infrastruktur daerah, sarana dan prasarana sekolah, hingga kesiapan para pendidik serta orang tua siswa yang harus akrab dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Belum lagi kesiapan mental yang harus terus dipupuk, jika tidak tekanan psikologi anak dan orang tua hingga pada kasus hilangnya nyawa akan jamak terjadi.

Berbagai kondisi yang ada memang sangat dilematis, belajar tatap muka diperlukan, namun jika dilakukan berbagai bahaya juga kian mengintai. Sekolah digadang-gadang menjadi klaster baru covid-19 jika kegiatan belajar mengajar tetap dilaksanakan di masa pandemi. Lalu, siapa sebenarnya yang patut bertanggung jawab atas segala yang terjadi atas kondisi yang membuat masyarakat kebingungan dalam menghadapi pendidikan di tengah pandemi?

Banyaknya masalah dalam sistem pendidikan saat ini, merupakan bukti buruknya layanan pendidikan yang ada. Kapitalisme yang dianut negeri ini adalah mesin gagal yang secara otomatis juga akan melahirkan produk-produk yang gagal. Sejak awal seharusnya lockdown segera diberlakukan untuk area yang menjadi episentrum penularan wabah sehingga tidak menjalar dan mengganggu wilayah lain. Hal ini akan membuat aktifitas pendidikan, perekonomian dan aktifitas lainnya pada wilayah aman akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun langkah PSBB dan New Normal diputuskan sebagai kebijakan terbaik. Sayangnya, tanpa disertai tracing yang massif ke tengah-tengah masyarakat. Komersialisasi pelayanan kesehatan dalam kapitalisme juga menjadi penghalang munculnya inisiatif dari masyarakat untuk melakukan tes Corona. Alhasil saat kebijakan new normal dijalankan, meskipun ada instruksi untuk memperhatikan protokol kesehatan, jumlah infeksi penularan tak bisa dibendung. Inilah wajah rezim Kapitalisme yang secara terang meremehkan keselamatan nyawa rakyat.
Solusi Sistemis diperlukan

Pandemi tidak akan berlarut-larut jika kebijakan tidak karut marut. Butuh sistem khusus yang mengadopsi bentuk-bentuk pengaturan sistem kehidupan yang solutif sepanjang zaman. Sistem ini adalah sistem Islam. Jika terjadi pandemi maka langkah yang dilakukan adalah: Pertama, pengoptimalan penanganan wabah. Pemisahan wilayah yang menjadi sumber wabah akan dilakukan, berupaya keras agar penyakit yang berada disumber awal tidak meluas ke wilayah lain. Disinilah test, tracing, dan treatment betul-betul dimaksimalkan. Sebab diantara tugas syariat Islam adalah menjaga jiwa. Rasulullah SAW bersabda “Hancurnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa haq” (HR. An-NAsa’I dan At-Tirmidzi).  Disisi lain, wilayah yang tidak terdampak wabah akan tetap dijaga agar tidak mati produktivitasnya, baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan lainnya.

Kedua, menjaga kefektifitasan pembelajaran daring bagi wilayah terinfeksi wabah. Sistem Islam akan menjamin kualitas pendidikan online tidak jauh berbeda dengan offline, berbagai sarana dan prasarana penunjang pembelajaran disediakan, mulai dari pengadaan gadget hingga pada pembangunan jaringan internetke seluruh pelosok negeri. Materi pembelajaran dipastikan tidak akan membuat para siswa dan guru stress. Semua layanan pendidikan secara daring maupun luring akan diperoleh peserta didik secara gratis dan memadai, serta tidak membedakan kaya atau miskin, muslim atau non-muslim. Wallahu a’lam bish showwab.