Oleh: NURUL FATKHIYAH, S.Si
Pengasuh Komunitas Hijrah Remaja, Banyuwangi

Indonesia pada 30 November lalu, dihebohkan dengan aksi presiden jokowi. Pasalnya beliau tampak kesal ketika melihat trend covid-19 yang semakin melonjak naik dan beliau mengarahkan kesalahan tersebut kepada mentrinya, yaitu Luhut sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi untuk mengatasi covid-19 sejak 14 September lalu. Sementara Luhut mengaku bahwa ia sudah berusaha, temasuk mengakomodir seluruh Kepala Daerah untuk bisa menekan kasus covid-19. Sementara, Dicky Budiman (Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia) dan Netty Prasetyani (Anggota Komisi IX DPR) mengkritisi bahwa melonjaknya kasus covid-19 dikarenakan karena Luhut bukanlah bagian yang tepat utk mengatsi covid-19.
Selain itu, Pemerintah Pusat dan Daerah saling tunjuk mengenai data kasus covid-19 yang semakin banyak. Hal tersebut sempat membingungkan publik, sebab data yang dilaporkan Kementrian Kesehatan berbeda dengan data yang disajikan Pemerintah Daerah. Bahkan Budi Hidayat mengatakan bahwa melonjaknya kasus covid-19 dikarenakan kesalahan pelaporan oleh Dinas Kesehatan Daerah. Sementara pihak Pemda sendiri mengelak, melalui kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto menegaskan pihaknya valid dalam melaporkan, namun Pemerintah Pusatlah yang salah input. Sementara Pandu Riono mengatakan, sengkarut data covid-19 tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada Kementrian Kesehatan Pusat dan Daerah. Tetapi Satgas yang dibentuk Presiden Jokowi-lah yang seharusnya melakukan cek dan ricek sehingga ada perbaikan data yang lebih akurat.


Sementara kesalahan data, informasi yang diturunkan kepada masyarakat memiliki dampak yang sangat serius. Seperti kurang tepatnya penyaluran dana Bansos bagi warga terdampak covid-19, seperti yang terjadi di semarang, justru wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Rahmulyo Adi Wibowo dan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso yang sempat masuk dalam data penerima bantuan, dan juga berdampak pada kebijakan pemerintah seperti, mantabnya pemerintah dalam mengoalkan pemindahan Ibukota di Kalimantan dengan harapan banyak invertor masuk sehingga mampu mendongkrak APBN.
Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Padahal aktor utama dalam mendata, bahkan menyampaikan informasi adalah aparat pemerintah sendiri.
Jika melihat lebih mendalam, ternyata hal tersebut bukanlah hal baru dalam sistem demokrasi di Indonesia terutama. Masih ingat bagaimana petugas KPPS dalam pemilu Pilpres tahun lalu sempat salah input. Bahkan yang terakhir, terkait Pilkada pun beberapa Daerah mengalami hal yang serupa. Tampaknya sekali lagi, keseriusan aparat Pemerintah patut dipertanyakan. Uslub dan wasilah yang digunakan seolah selalu menjadi kambing hitam, seperti daya akses internet lemah, jarak tempuh yang jauh, dan lain-lain.
Disisi lain, pemerintah menomor satukan saling tunjuk, lempar kesalahan meski akhirnya ada yang rela mengakui kesalahan. Sehingga terlihatlah bahwa harga diri dalam sistem ini merupakan hal yang utama dibandingkan mengakui kebobrokan administrasinya. Padahal mereka memiliki peran yang sangat besar dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab Negara dalam mencapai tujuan utamanya, yakni kesejahteraan dan ketentraman bagi warga Negaranya. Termasuk salah satunya memberikan informasi yang valid dan transparan terhadap kasus covid-19, sehingga rakyat pun lebih tenang dalam mengarungi kehidupannya untuk memenuhi hajat hidupnya.
Lantas bagaimana dalam Islam?
Dalam islam, seluruh struktur Negara, mulai dari Khalifah hingga aparat Negaranya dipilih karena pertanggung jawabannya yang utama adalah kepada Allah SWT karena memanggul kepemimpinan islam. Sehingga ketaqwaan inilah yang mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, dan teliti. Sementara untuk menunjang tanggung jawab dan ketelitian terhadap kepengurusan hajat rakyatnya, maka disusun strategi yang wajib dipioritaskan oelh seluruh Aparat Pemerintah. Sperti, strategi dalam mengatur kepentingan masyarakat ini dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan, dan profesionalitas orang yang mengurusinya. Sebagaimana sabda Rasulullah,
إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

“Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih.”  (HR. Muslim)
Ihsan (kebaikan, kesempurnaan) dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan syariah. Untuk merealisasikan kebaikan/kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan, harus terpenuhi tiga hal berikut dalam manajemennya:
Kesederhanaan aturan , karena aturan itu akan memberikan kemudahan dan kepraktisan, sementara aturan yang rumit akan menyebabkan kesulitan.
Kecepatan dalam pelayanan transaksi, karena hal itu akan mempermudah urusan seseorang yang memiliki keperlua.
Pekerjaan itu ditangani oleh orang yang mampu dan professional.
Ketiga hal itu menjadi wajib bagi kesempurnaan pekerjaan sebagaimana yang dituntut oleh pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, dan untuk melancarkan ketiga strategi tersebut tidak lepas dari pengaturan aspek politik Negara, ekonomi, sosial dan aspek lainnya.