Oleh : Indri NR
Situasi di Papua kembali mendapat sorotan internasional setelah Wakil Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni tewas ditembak, Kamis pekan lalu. Polisi mengklaim dia melawan saat akan ditangkap bersama pegiat KNPB lainnya. Polisi menggrebek markas KNPB yang dituding terlibat penembakan terhadap warga asing dan aparat keamanan.

Semua perkembangan itu makin menguatkan tekad para tokoh prokemerdekaan buat membebaskan Papua dari Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Bahkan, ia mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang. (m.merdeka.com, 20/06/2020)

Menilik lebih jauh tuntutan pembebasan Papua yang menjadi problem disintegrasi nasional akan kita dapati beberapa hal yang menjadi pemantik, diantaranya :

Pertama, Kemajuan Ekonomi yang Terhambat. Permasalahan ekonomi merupakan issue yang sensitif, karena berhubungan dengan hajat hidup masyarakat. Papua adalah wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kondisi ekonominya jauh dari kata sejahtera. Kemajuan Ekonomi yang Terhambat

Permasalahan ekonomi merupakan issue yang sensitif, karena berhubungan dengan hajat hidup masyarakat. Papua adalah wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun kondisi ekonominya jauh dari kata sejahtera. Fokus perekonomian di Papua Barat adalah ekonomi hijau dengan komoditas unggulannya adalah kopi, kakao, rumput laut dan pala. Namun Green Economy ini tidak mendapat dukungan dari pemerintah pusat, namun justru dari Kerajaan Inggris. Dukungan Kerajaan Inggris terhadap Papua dengan memberikan dana sebesar 400 miliar untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu Kerajaan Inggris juga memberikan pendampingan pada pengembangan ekonomi Papua yang dimana hal tersebut luput dari perhatian pemerintah pusat.

Kedua, Pelanggaran HAM. Komnas HAM mencatat, pada 2015-2018, 42 orang meninggal dan 93 warga Papua terluka akibat kekerasan yang dilakukan oknum TNI ataupun Polri. Hal itu tidak pernah tuntas diselesaikan secara adil. Kebanyakan tindak kekerasan yang dilakukan hanya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan dan permintaan maaf. Perlakuan hukum yang tidak adil semacam inilah yang memicu kemarahan warga Papua. Mereka merasa terzalimi dan terdiskriminasi. Belum lagi rasisme yang dialami warga Papua di wilayah luar Papua. Pada akhirnya kerusuhan karena SARA meluas, sebagaimana pernah terjadi di Surabaya. Pengepungan asrama Papua di Surabaya meluas ke beberapa daerah lainnya hingga tanah Papua sendiri. Dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, akan kita dapati banyak pelanggaran atas nama kebebasan. Hal ini menunjukan betapa hipokritnya sistem demokrasi saat ini, sistem ini hanya akan berpihak pada kalangan elite bukan kalangan “alit”.

Ketiga, Iklim Politik. Ini adalah salah satu pemicu yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Gerakan separatis Papua sebenarnya sudah lama terjadi. Hingga saat ini mereka bersembunyi di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau aparat keamanan. Kondisi geografis Papua sangat menguntungkan bagi kelompok ini.

Pertanyaannya, mengapa gerakan ini begitu sulit diberantas? Jawabannya karena mereka mendapat simpati dan dukungan internasional, terutama bangsa Melanesia. Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini memiliki kedekatan kultural dengan bangsa Melanesia. Negara pendukung Papua merdeka juga berasal dari bangsa yang sama.

Jika Papua lepas dari Indonesia, tentu sangat merugikan Indonesia. Sebab, Papua memiliki kekayaan alam luar biasa, baik itu hasil pertanian, pertambangan, hasil hutan, maupun pariwisata. Bila Papua lepas, negara pendukung separatis jelas yang paling beruntung.

Perlu diketahui, negara pendukung papua merdeka adalah negara-negara anggota persemakmuran bangsa-bangsa yang berafiliasi dengan Britania Raya (Inggris). Hal ini juga nampak jelas pada keterdukungan Inggris di sektor ekonomi Papua Barat.

Masalah disintegrasi ini hanya akan bisa diselesaikan dengan penerapan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan pada demokrasi yang justru menjadi sumber masalah. Dalam sistem Islam yang diterapkan oleh Khilafah akan mencegah segala bentuk intervensi asing. Terhadap kafir harbi fi’lan tidak boleh ada hubungan kerja sama dalam bentuk apa pun. Apalagi sampai ikut campur dalam masalah perekonomian.

Selanjutnya Khilafah akan menegakkan hukum secara tegas dan adil baik kepada kelompok separatis, rasis, dan tindak kriminal lainnya. Dalam Islam, menjaga persatuan dan kesatuan adalah kewajiban. Memisahkan diri dari negara merupakan keharaman. Setiap pelaku bughat atau makar diberi sanksi dengan diperangi. Arti diperangi di sini maksudnya adalah men-ta’dib mereka (memberi pelajaran) tanpa membunuh nyawa. Agar mereka kembali bersatu dalam negara.

Selain itu khilafah juga akan memastikan terpenuhinya kebutuhan ekonomi setiap individu rakyatnya, tanpa membedakan suku dan ras. Dengan terpenuhinya kebutuhan ekonomi, maka masyarakat akan sejahtera dan tidak akan menuntut untuk memisahkan diri dari negara.